Era reformasi yang dulu digadang-gadang sebagai titik awal perubahan menuju demokrasi yang lebih adil dan transparan, kini semakin jauh dari harapan. Politik dinasti menjadi salah satu fenomena yang kembali menyeruak ke permukaan, menantang esensi demokrasi yang selama ini diperjuangkan. Dalam sistem politik yang seharusnya membuka peluang bagi siapa saja, justru kini dinasti kekuasaan yang mewarnai berbagai level pemerintahan, menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya kesempatan bagi generasi baru untuk berpartisipasi.
Daftar Isi
Politik Dinasti: Menjauh dari Nilai-Nilai Reformasi
Di tengah dinamika politik saat ini, kita seolah dipaksa untuk melek terhadap isu-isu yang semakin kompleks. Jika dulu reformasi menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang sentralistik dan tertutup, kini justru muncul fenomena politik dinasti yang bertentangan dengan semangat tersebut. Politik dinasti adalah sebuah sistem di mana kekuasaan politik diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga, menjadikannya sebagai rezim kekuasaan yang sulit digoyahkan.
Provinsi Banten adalah salah satu contoh nyata dari praktik politik dinasti di Indonesia. Fenomena Dinasti Ratu Atut yang menjadi perbincangan hangat, bahkan sempat mengguncang masyarakat Indonesia. Dimulai dari kemenangan Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten pada tahun 2007 hingga 2014, dinasti ini terus berkembang dengan berbagai jabatan strategis dipegang oleh anggota keluarganya.
Namun, Banten bukanlah satu-satunya. Baru-baru ini, nama Presiden Joko Widodo juga mencuat dalam diskusi mengenai politik dinasti. Keputusan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024, memunculkan spekulasi bahwa Jokowi tengah membangun dinastinya. Apalagi, adik Gibran, Kaesang Pangarep, mencalonkan diri sebagai walikota Depok, dan menantunya, Bobby Nasution, telah menjadi walikota Medan.
Meningkatnya Praktik Politik Dinasti di Indonesia
Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa praktik politik dinasti di Indonesia meningkat secara signifikan. Pada tahun 2005-2014, terdapat 60 kasus politik dinasti selama Pilkada, yang merupakan 11 persen dari total kasus. Angka ini meningkat menjadi 117 kasus atau 21 persen pada periode 2015-2018, dan terus bertambah menjadi 175 kasus atau 32 persen pada Pilkada serentak tahun 2020.
Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik politik dinasti semakin mengakar dan menyebar luas, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan politik. Ketika kekuasaan hanya dikuasai oleh keluarga tertentu, maka regenerasi kepemimpinan menjadi terhambat, dan demokrasi pun menjadi semakin semu. Beberapa pengamat politik mengkhawatirkan bahwa politik dinasti akan mengarah pada oligarki, di mana kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir orang tanpa memberikan kesempatan yang sama bagi orang lain untuk terlibat.
Dampak Politik Dinasti terhadap Demokrasi
Politik dinasti tidak hanya berdampak pada regenerasi kepemimpinan, tetapi juga mengancam akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan. Ketika jabatan politik diwariskan, maka para pemimpin cenderung lebih loyal kepada keluarga mereka daripada kepada rakyat. Ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan transparan.
Apakah politik dinasti sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi? Sebagian besar masyarakat akan menjawab tidak. Demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih. Namun, ketika politik dinasti mengutamakan privilege keluarga, maka demokrasi berubah menjadi alat bagi keluarga atau kelompok tertentu untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Upaya Mengatasi Politik Dinasti di Indonesia
Lalu, bagaimana kita dapat mengatasi fenomena politik dinasti ini? Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan:
- Perbaikan Regulasi Pemilu: Pemilihan Umum yang lebih adil membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk mencegah dominasi keluarga politik. Regulasi yang jelas dan tegas dapat memberikan kesempatan bagi kandidat baru yang memiliki integritas dan kapabilitas untuk bersaing secara adil.
- Pendidikan Politik untuk Masyarakat: Banyak masyarakat masih bersifat pragmatis dan memilih berdasarkan popularitas daripada kualitas dan integritas calon. Oleh karena itu, pendidikan politik yang menyeluruh perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis dalam memilih pemimpin.
- Peningkatan Etika Politik: Kesadaran akan etika politik harus ditanamkan, baik di kalangan pemimpin maupun masyarakat umum. Meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam politik, demokrasi harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas.
Kesimpulan: Kembali ke Esensi Demokrasi
Politik dinasti memang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Namun, dengan regulasi yang kuat, pendidikan politik yang memadai, dan kesadaran etika yang tinggi, kita masih memiliki harapan untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Para pemimpin masa depan harus dipilih bukan karena hubungan keluarga, tetapi karena kualitas dan komitmen mereka untuk memajukan bangsa.
Harapan kita semua adalah agar Indonesia mampu melewati era politik dinasti ini dan kembali ke esensi demokrasi yang sebenarnya—dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Penulis: Laras Damasaty
mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
