Seorang ibu hendak membeli perhiasan di sebuah toko emas. Setelah pelayan toko menanyakan model perhiasan yang diinginkan, ibu tersebut terlibat dalam proses tawar-menawar harga. Ibu itu menawarkan harga yang lebih rendah dari yang diajukan pelayan. Karena merasa harga tersebut tidak sesuai, ia pun memilih untuk tidak melanjutkan pembelian. Di sini, kita akan menganalisis apakah asas hukum perjanjian konsensualisme telah berlaku dalam kasus ini dan apakah terjadi pelanggaran terhadap asas tersebut.
Daftar Isi:
Apa itu Asas Konsensualisme?
Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat setelah adanya kesepakatan antara kedua pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, perjanjian dianggap mengikat jika kedua pihak sepakat atas syarat-syarat perjanjian tersebut.
Soal Lengkap
Seorang ibu akan membeli perhiasan ditoko emas, tidak lama kemudian si pelayan toko menghampiri seorang ibu tadi dan menanyakan mau membeli perhiasan model apa.
Lantas ibu tadi menjawab dan terjadilah proses tawar mewar harga tentunya, ternyata ibu tadi menawar harga lebih rendah dibanding harga penawaran yang ditawarkan si pelayan toko tadi.
Karena si ibu keberatan dengan harga tersebut akhirnya tidak jadi membeli perhiasan.
a. Menurut saudara apakah asas hukum perjanjian konsensualisme sudah berlaku pada kasus diatas. Coba saudara analisis dan berikan penjelasannya!
b. Analisislah menurut pendapat saudara apakah ada pelangggaran atas asas hukum perjanjian konsensualisme pada kasus diatas?
Mari kita telaah kasus di atas dengan mempertimbangkan asas konsensualisme melalui dua pertanyaan utama berikut:
a. Menurut saudara apakah asas hukum perjanjian konsensualisme sudah berlaku pada kasus diatas. Coba saudara analisis dan berikan penjelasannya!
Pada kasus ini, asas hukum perjanjian konsensualisme belum berlaku. Mari kita analisis lebih lanjut.
Analisis Penerapan Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme adalah prinsip dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau persetujuan bersama dari pihak-pihak yang terlibat.
Dalam kasus ini, seorang ibu datang ke toko emas dengan niat membeli perhiasan. Setelah pelayan toko memberikan harga, ibu tersebut merasa harga yang ditawarkan terlalu tinggi dan menawar harga yang lebih rendah. Karena tidak terjadi kesepakatan mengenai harga, ibu memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian.
Apakah Asas Konsensualisme Sudah Berlaku?
Dalam contoh ini, asas konsensualisme belum berlaku. Mengapa? Karena asas konsensualisme hanya terpenuhi jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan yang sah. Pada kasus ini:
- Tidak ada kesepakatan harga yang tercapai antara ibu dan pelayan toko.
- Tanpa adanya kesepakatan mengenai harga, tidak ada perjanjian jual-beli yang sah.
Dengan demikian, asas hukum perjanjian konsensualisme belum terpenuhi dalam transaksi ini karena tidak ada persetujuan yang mengikat antara kedua pihak mengenai harga perhiasan.
b. Analisislah menurut pendapat saudara apakah ada pelangggaran atas asas hukum perjanjian konsensualisme pada kasus diatas?
Pada kasus di atas, tidak terdapat pelanggaran terhadap asas hukum perjanjian konsensualisme. Berikut ini adalah analisis yang mendasarinya.
Apakah Terjadi Pelanggaran Asas Konsensualisme?
Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian menegaskan bahwa perjanjian hanya dianggap sah jika tercapai kesepakatan bebas dan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Dalam kasus ini, seorang ibu menawar harga perhiasan di toko emas, tetapi karena tidak ada kesepakatan harga antara ibu dan pelayan toko, perjanjian jual-beli tidak terjadi.
Mengapa Tidak Ada Pelanggaran?
Proses tawar-menawar adalah bagian normal dalam transaksi jual-beli, dan keduanya memiliki kebebasan penuh untuk menerima atau menolak penawaran yang diajukan:
-
Hak Menolak Penawaran: Ibu memiliki hak untuk menolak harga yang menurutnya terlalu tinggi. Keputusannya untuk tidak melanjutkan transaksi karena keberatan dengan harga adalah bagian dari kebebasannya dalam berkontrak.
-
Hak Pelayan Toko: Pelayan toko juga berhak mempertahankan harga yang ditawarkan tanpa adanya kewajiban untuk menurunkan harga sesuai dengan tawaran ibu tersebut.
-
Tidak Ada Paksaan atau Manipulasi: Asas konsensualisme akan dilanggar jika salah satu pihak memaksa atau memanipulasi pihak lain untuk menerima suatu kesepakatan. Namun, dalam kasus ini, kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka.
Karena tidak ada keharusan untuk mencapai kesepakatan dalam proses tawar-menawar, dan tidak ada unsur paksaan, maka tidak terjadi pelanggaran terhadap asas hukum perjanjian konsensualisme dalam kasus ini. Kedua pihak bebas menentukan keputusan mereka, dan penolakan untuk melanjutkan transaksi tidak melanggar prinsip konsensualisme.
Kesimpulan
Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- Asas konsensualisme belum berlaku dalam kasus ini karena belum tercapainya kata sepakat mengenai harga antara ibu dan pelayan toko.
- Tidak ada pelanggaran terhadap asas konsensualisme dalam kasus ini karena kedua belah pihak bebas menyampaikan dan menolak penawaran tanpa paksaan.
Fokus
Dalam transaksi jual-beli, penting untuk dipahami bahwa perjanjian yang sah dan mengikat membutuhkan persetujuan dari kedua pihak. Asas konsensualisme memastikan bahwa kesepakatan yang diambil terjadi secara bebas, tanpa tekanan atau manipulasi. Dengan demikian, dalam kasus ini, hak untuk menolak atau menerima penawaran merupakan bagian dari kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum.
Demikian pembahasan tentang penerapan asas konsensualisme dalam kasus tawar-menawar harga di toko emas. Seorang ibu akan membeli perhiasan ditoko emas, tidak lama kemudian si pelayan toko menghampiri seorang ibu tadi dan menanyakan mau membeli perhiasan model apa. Lantas ibu tadi menjawab dan terjadilah proses tawar mewar harga tentunya, ternyata ibu tadi menawar harga lebih rendah dibanding harga penawaran yang ditawarkan si pelayan toko tadi. Karena si ibu keberatan dengan harga tersebut akhirnya tidak jadi membeli perhiasan.
Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip dasar hukum perjanjian konsensualisme.
Pertanyaan yang Sering Diajukan terkait analisis asas hukum perjanjian konsensualisme dalam kasus tawar-menawar:
Asas konsensualisme adalah prinsip yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat setelah ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa persetujuan kedua belah pihak adalah syarat utama untuk mengesahkan perjanjian.
Dalam kasus tawar-menawar tersebut, belum terjadi kesepakatan harga antara ibu dan pelayan toko. Karena asas konsensualisme mengharuskan adanya persetujuan bersama, maka tanpa adanya kesepakatan harga, perjanjian belum sah dan asas konsensualisme belum terpenuhi.
Tidak, tidak ada pelanggaran terhadap asas konsensualisme dalam kasus ini. Kedua belah pihak memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak penawaran yang diajukan, dan mereka bebas dalam membuat keputusan tanpa paksaan. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran asas hukum.
Jika salah satu pihak memaksa pihak lainnya untuk menyetujui perjanjian tanpa persetujuan yang bebas, maka asas konsensualisme dapat dianggap dilanggar. Asas ini menuntut bahwa setiap kesepakatan dibuat secara sukarela tanpa tekanan atau manipulasi.
“Kesepakatan bebas” berarti bahwa setiap pihak berhak membuat keputusan tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak wajar dari pihak lain. Persetujuan harus diambil dengan kesadaran penuh atas syarat-syarat perjanjian.
Tidak, proses tawar-menawar adalah bagian dari negosiasi, dan tidak semua negosiasi berakhir dengan kesepakatan. Kedua belah pihak memiliki hak untuk menolak atau menerima tawaran yang diajukan, dan tanpa kesepakatan, perjanjian tidak terjadi.
Jika tidak tercapai kesepakatan, maka tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat di antara pihak-pihak tersebut. Dalam kasus ibu dan pelayan toko, karena tidak ada kesepakatan harga, tidak ada perjanjian jual-beli yang dianggap sah secara hukum.
