Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Banten menilai bahwa program “Satu Desa Tiga Sarjana” yang dicanangkan pemerintah masih kurang realistis jika dikaitkan dengan kondisi alokasi anggaran saat ini.
Daftar Isi
Program ini tercantum dalam petunjuk teknis (Juknis) terkait dana bantuan provinsi (Banprov) yang rencananya hampir 60 persen akan dialokasikan untuk mendukung program tersebut.
Pandangan APDESI Terhadap Program
Sekretaris APDESI Banten, Rafik Rahmat Taufik, menyatakan bahwa secara konsep, program ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa. Namun, ia menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tersedia belum memadai.
“Konsepnya luar biasa bagus dan kami sangat mengapresiasi. Namun besaran Banprov saat ini masih Rp100 juta,” ujar Rafik pada Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, dengan alokasi Rp100 juta per desa, sangat sulit jika 50 persen dari dana tersebut harus diprioritaskan untuk program tiga sarjana.
Usulan Penyesuaian Program
Rafik mengusulkan agar program ini dijalankan secara bertahap.
“Apakah sebaiknya satu orang saja dulu. Nanti ketika tahun depan Banprov Rp300 juta sesuai apa yang sudah dikampanyekan oleh Gubernur Banten, baru bisa dimaksimalkan. Jangankan tiga, lima juga kita siap,” tambah Rafik.
Rincian Alokasi Banprov 2025
Hingga saat ini, Juknis Banprov 2025 belum secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Namun, berdasarkan informasi yang diterima APDESI, dana Rp100 juta per desa akan dialokasikan untuk beberapa kebutuhan berikut:
-
Rp10 juta: Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes)
-
Rp2,5 juta: Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih
-
Rp10 juta: Penyertaan modal BUMDes
-
Rp16,5 juta: Rehabilitasi kantor desa
-
Sisa dana: Program tiga sarjana satu desa
Bentuk Bantuan untuk Mahasiswa
Bantuan yang akan diberikan kepada tiga sarjana per desa meliputi:
-
Rp1 juta per bulan sebagai living cost (Rp12 juta per tahun)
-
Rp5 juta per tahun untuk biaya semester
Bantuan tersebut akan diberikan selama empat tahun atau hingga mahasiswa menyelesaikan studi.
“Bantuan ini diberikan selama empat tahun sampai mereka lulus,” ungkap Rafik yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bayah Timur.
Harapan dan Prioritas Desa
Rafik berharap agar alokasi program tiga sarjana satu desa dapat ditinjau ulang. Menurutnya, masih banyak kebutuhan prioritas lain di desa yang belum bisa sepenuhnya ditopang oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Tiga orang sarjana itu idealnya saat Banprov Rp300 juta. Masih banyak prioritas lain di desa yang tidak bisa tercover oleh DD dan ADD. Misalnya rehab kantor desa, digitalisasi desa, infrastruktur desa, dan prioritas lainnya,” jelas Rafik.
Permintaan Konsistensi Kebijakan
Di akhir pernyataannya, Rafik meminta agar Gubernur Banten tetap konsisten dengan janji politiknya untuk meningkatkan Banprov menjadi Rp300 juta per desa.
“Semoga di tahun depan, Pak Gubernur bisa merealisasikan Banprov sebesar 300 juta kepada semua desa di Banten. Kami saat ini masih percaya dan yakin, bahwa Gubernur punya perhatian khusus ke desa dan masyarakat desa,” tutup Rafik.
