Ringkasan Cepat
- Anggaran DPRKP/Perkim Banten 2026 turun sekitar Rp120 miliar.
- Total pagu kini di kisaran Rp400 miliar dari sebelumnya Rp520 miliar.
- Alokasi jalan lingkungan tersisa sekitar Rp200 miliar.
- Tujuh lokasi penanganan kumuh disiapkan di Pandeglang, Lebak, dan Serang.
- Tambahan anggaran masih bergantung kondisi keuangan daerah.
Berita Utama
FOKUS BANTEN – SERANG – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP/Perkim) Provinsi Banten harus menyesuaikan langkah pada 2026. Anggaran pembangunan dipangkas sekitar Rp120 miliar dari tahun sebelumnya.
Jika pada 2025 pagu anggaran menyentuh Rp520 miliar, tahun ini hanya berada di angka Rp400 miliaran. Penurunan ini berdampak langsung pada program fisik, termasuk pembangunan jalan lingkungan.
Kepala DPRKP/Perkim Banten, Rachmat Rogianto, membenarkan kondisi tersebut. “Ya, ada pengurangan (kurang lebih) Rp100 miliar, (tahun) kemarin (anggaran) kita Rp520 miliar sekarang hanya Rp400 miliaran,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia menegaskan, pengurangan terjadi karena kebijakan pengetatan belanja pembangunan. Dengan kata lain, proyek tetap jalan, tetapi harus lebih selektif dan terukur.
“Anggarannya memang kurang kita. Anggaran pembangunan kan memang berkurang sekarang ada pengurangan,” kata dia.
Untuk pembangunan jalan lingkungan, alokasi 2026 sekitar Rp200 miliar. Bandingkan dengan tahun lalu yang mampu merealisasikan pembangunan sepanjang 407 kilometer.
Tahun ini, penentuan lokasi masih dalam tahap survei. Hasilnya akan direkonsiliasi bersama pemerintah kabupaten dan kota sebelum diputuskan titik pengerjaan.
“Kalau tahun ini sekarang masih disurvey dulu kan ada tahapannya setelah survey kita rekonsiliasi dengan kabupaten kota nanti setelah sepakat dengan kabupaten kota mana aja yang bisa diselesaikan oleh kita baru kita hitung,” jelasnya.
Meski ruang fiskal menyempit, DPRKP tetap menetapkan prioritas. Tiga kriteria utama menjadi acuan, yakni kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, dan wilayah kantong kemiskinan.
Pada 2026, penanganan kawasan kumuh direncanakan di tujuh titik yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang. Wilayah Lebak disebut menjadi yang paling banyak mendapatkan porsi.
“Paling banyak di Lebak,” ujarnya singkat.
Adapun kemungkinan penambahan anggaran masih bergantung pada kondisi keuangan daerah. “Ya mudah-mudahan bisa ditambahkan tergantung keadaan,” ucapnya.
Dengan kondisi ini, pembangunan tidak berhenti, tetapi ritmenya jelas berbeda. Di tengah anggaran yang lebih ramping, skala prioritas menjadi penentu arah kebijakan.
