Pajak Haruslah Dipungut Berdasarkan Suatu Keadilan Keadilan Tersebut Harus Dituangkan, Baik dalam Perundang

Soal Lengkap: Pajak haruslah dipungut berdasarkan suatu keadilan. Keadilan tersebut harus dituangkan, baik dalam perundang-undangan maupun diwujudkan dalam pelaksanaannya.

R. Santosa Brotodihardjo, SH dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, menguraikan beberapa teori utuk memberikan dasar menyatakan keadilan.

Sebutkan dan jelaskanlah teori yang mendasari keadilan yang saudara/i ketahui!

Contoh Jawaban

Keadilan dalam Pemungutan Pajak: Sebuah Tinjauan Teoretis

Pendahuluan Pajak merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan, yang harus dikelola dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam pemungutan pajak tidak hanya harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam praktik pelaksanaannya.

Teori-Teori Keadilan Pajak Berikut adalah beberapa teori yang mendasari konsep keadilan dalam pemungutan pajak, sebagaimana diuraikan oleh R. Santosa Brotodihardjo, SH dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”:

1. Teori Asuransi Negara berhak memungut pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya. Pajak diibaratkan sebagai premi asuransi yang membayar perlindungan negara atas kepentingan, keselamatan, dan keamanan warga.
2. Teori Kepentingan Pajak harus dipungut sesuai dengan kepentingan individu terhadap layanan yang disediakan pemerintah. Ini menegaskan bahwa kontribusi pajak harus sebanding dengan manfaat yang diterima.
3. Teori Asas Gaya Pikul Berdasarkan prinsip keadilan, beban pajak harus proporsional terhadap kemampuan masing-masing individu, yang diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup atau ‘gaya pikul’.
4. Teori Kewajiban Pajak atau Teori Bukti Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak sebagai bagian dari kewajiban konstitusional warga negara, yang mendukung hubungan simbiosis antara warga dan pemerintah.
5. Teori Asas Gaya Beli Pemungutan pajak dianggap sebagai mekanisme untuk mengalirkan kembali daya beli dari masyarakat ke negara, yang kemudian distribusikan kembali dalam bentuk layanan publik dan fasilitas.

Penutup Teori-teori di atas memberikan landasan bagi pemahaman kita tentang keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat mengevaluasi dan memastikan bahwa sistem pajak kita beroperasi dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

Jadi, itulah contoh jawaban terkait teori utuk memberikan dasar menyatakan keadilan menurut “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” tersebut.***

Baca juga:

• Cara Menghitung Pajak PPN 11% dan PPh Sesuai DPP
• Penyebab Web Efaktur Tidak Bisa Login – FOKUS PAJAK
• Salah Satu Sumber Penerimaan APBN yang Berasal dari Penerimaan Bukan Pajak Adalah Bagian Laba Atas
• Apa yang Anda Ketahui tentang Revaluasi Aset Tetap? Apakah Transaksi Atau Kebijakan Tersebut Mempunyai
• Cara Menghitung Include PPN dengan Mudah dan Cepat