Demokrasi sering dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah negara. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia sering kali dikuasai oleh kepentingan elit dan kekuasaan pejabat terpilih. Bagaimana seharusnya demokrasi melayani rakyat, dan apakah praktik yang terjadi di lapangan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat? Mari kita bahas lebih dalam.
Demokrasi: Antara Idealisme dan Realita
Dalam teori, demokrasi adalah sistem yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, idealisme ini sering bertabrakan dengan kenyataan. Banyak pengamat menilai bahwa demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna karena sering digunakan sebagai alat oleh pejabat dan elit politik untuk mengamankan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Demokratisasi Berbasis Kepentingan Golongan
Salah satu contoh nyata dari praktik demokrasi yang dikendalikan oleh kepentingan golongan adalah fenomena dinasti politik. Dinasti politik terjadi ketika pejabat atau politisi menggunakan kekuasaan mereka untuk menempatkan anggota keluarga dalam posisi strategis atau jabatan politik. Fenomena ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara.
Contoh lain yang menarik perhatian adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah baru-baru ini. Mereka menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dari 35 tahun menjadi 21 tahun. Keputusan ini dianggap sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan dinasti politik, di mana generasi muda dari keluarga politisi memiliki peluang lebih besar untuk mencalonkan diri.
Pertanyaan besar muncul: Apakah keputusan ini benar-benar demi kepentingan rakyat atau hanya untuk mengamankan posisi golongan tertentu?
Demokrasi: Alat bagi Pejabat Terpilih?
Selain itu, praktik demokrasi sering kali menjadi alat bagi pejabat terpilih untuk memperkuat kekuasaan mereka. Salah satu isu yang sering diangkat adalah keterlibatan cukong dalam kampanye politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bahkan mengungkapkan bahwa 84% kepala daerah yang terpilih di Indonesia melibatkan cukong dalam proses pemilihan mereka.
Cukong ini tidak memberikan dukungan secara cuma-cuma. Mereka menuntut imbalan berupa proyek pembangunan atau kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Akibatnya, pejabat yang seharusnya bekerja untuk rakyat malah menjadi terikat dengan kepentingan para cukong.
Demokrasi Berbiaya Tinggi: Beban atau Tantangan?
Masalah lain yang menghambat demokrasi di Indonesia adalah biaya politik yang sangat tinggi. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi untuk rakyat, kini menjadi ajang adu kekuatan finansial. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia bahkan memakan biaya sebesar Rp106 triliun, sebuah angka yang fantastis. Hal ini membuat calon pejabat yang ingin mencalonkan diri terpaksa mencari dukungan finansial dari para cukong untuk membiayai kampanye mereka.
Dengan biaya politik yang sangat tinggi, apakah pejabat yang terpilih nantinya masih memiliki kebebasan untuk mengutamakan kepentingan rakyat? Atau mereka justru akan terus berutang budi pada para cukong yang mendukung kampanye mereka?
Kesimpulan: Demokrasi untuk Siapa?
Realitas demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Dinasti politik, cukong, dan biaya politik yang tinggi menjadi hambatan besar bagi terciptanya demokrasi yang ideal.
Untuk itu, perlu ada upaya nyata dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pelajar dan guru, untuk memahami dan mengawasi proses demokrasi ini. Demokrasi seharusnya bukan hanya alat bagi para pejabat atau elit politik, tetapi menjadi sarana bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Penulis: Nadia Tita Aulia mahasiswa semester 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi.
