Peran Sunan Gunung Jati: Arsitek Islam & Politik Banten

Peran sunan gunung jati dalam penyebaran islam di banten – Di jantung sejarah Nusantara, terukir kisah monumental tentang seorang ulama sekaligus negarawan yang mengubah peta kekuasaan Jawa bagian barat: Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah. Ia bukan sekadar penyebar Islam, tetapi seorang arsitek politik yang mampu menggabungkan spiritualitas dan strategi geopolitik dalam satu tarikan napas sejarah. Melalui perannya, Islam tak hanya berakar di hati masyarakat, tetapi juga berdiri sebagai pilar kekuasaan yang berdaulat di Cirebon dan Banten.

Pendahuluan ini membuka gerbang untuk memahami bagaimana ajaran Islam tidak hadir di Banten sebagai gelombang pasif dakwah, melainkan sebagai proyek nation-building yang cermat dan berkelanjutan. Sunan Gunung Jati berhasil mengubah keimanan menjadi kekuatan sosial, mengonversi nilai spiritual menjadi sistem pemerintahan yang berfungsi, dan menanamkan fondasi kultural yang bertahan lintas abad.

Misteri dan Relevansi Sejarah Banten Hari Ini

Banten hari ini mungkin dikenal sebagai wilayah industri dan pelabuhan modern. Namun, di balik hiruk-pikuk pelabuhan Merak dan kompleks pabrik baja, tersembunyi reruntuhan Banten Lama—pusat perdagangan global pada abad ke-16 yang menyaingi Malaka, Aceh, dan Gujarat.

Kota ini tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil perencanaan strategis yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah dan putranya, Maulana Hasanuddin, yang menata ulang peta kekuasaan maritim di pesisir barat Jawa. Ketika Portugis menancapkan kuku di Malaka pada 1511, Gunung Jati sudah memahami urgensi membangun benteng kekuasaan Islam di jalur perdagangan internasional. Visi inilah yang menjadikan Banten bukan sekadar pelabuhan dagang, tetapi mercusuar Islam dan kedaulatan politik Nusantara.

Relevansi sejarah Banten tidak berhenti di masa lalu. Pola pikir strategis dan kebijakan geopolitik yang diterapkan oleh Sunan Gunung Jati menjadi cermin bagi Indonesia modern—tentang bagaimana agama, budaya, dan kekuasaan bisa bersinergi tanpa kehilangan esensi spiritualitasnya.

Mengapa Sunan Gunung Jati adalah Sosok Kunci, Bukan Sekadar Legenda

Di tengah legenda Wali Songo yang sering dilapisi mistisisme, Sunan Gunung Jati menonjol karena kontribusinya yang terdokumentasi secara politik dan historis. Catatan dalam Babad Cirebon dan Sejarah Banten menggambarkannya bukan hanya sebagai penyebar ajaran Islam, tetapi juga sebagai pemimpin transformatif yang mengintegrasikan dakwah dan diplomasi.

Salah satu ciri khas kepemimpinannya adalah kemampuannya melihat dakwah sebagai sarana pembentukan institusi sosial-politik. Berbeda dengan Sunan Kalijaga yang fokus pada akulturasi budaya, Gunung Jati memanfaatkan jaringan niaga, hubungan antar-kerajaan, dan kekuatan militer untuk memperluas pengaruh Islam. Pendekatan inilah yang menjadikan Islamisasi Banten sebagai peristiwa strategis, bukan sekadar spiritual.

Selain itu, legitimasi genealogisnya memperkuat otoritas politiknya. Ia adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Syarif dari Mekkah, sekaligus bagian dari keluarga Pajajaran melalui ibunya, Nyi Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Dengan dua akar ini—spiritual dan kerajaan—Sunan Gunung Jati mampu memadukan otoritas agama dan politik lokal menjadi satu kekuatan hegemonik.

Metodologi Penelitian dan Sumber Primer dalam Artikel Ini

Artikel ini dibangun dengan metodologi kajian historis-kritis, memadukan naskah klasik, bukti arkeologi, dan riset akademik modern untuk memastikan objektivitas. Kami menggunakan tiga lapis sumber utama:

1. Sumber Teks Tradisional, seperti Babad Cirebon, Hikayat Hasanuddin, dan Sejarah Banten, sebagai fondasi narasi awal. Namun, seluruh klaim dari sumber ini akan diuji dengan prinsip source criticism untuk menilai bias politik dan mitologisasi yang mungkin melekat.
2. Bukti Arkeologis dan Epigrafis, termasuk hasil ekskavasi di Situs Banten Girang dan artefak dari Keraton Surosowan, yang memberikan data konkret tentang keberadaan sistem pemerintahan Islam pada abad ke-16.
3. Kajian Akademik Modern, seperti analisis Claude Guillot (1990) dalam Banten avant l’Islam dan karya Hoesein Djajadiningrat (1913) tentang kronologi awal Islamisasi di Jawa Barat. Kedua sejarawan ini memberi sudut pandang berbeda: Guillot menekankan konteks ekonomi maritim, sementara Djajadiningrat menyoroti dinamika sosial dan peranan elite lokal.

Sebagai contoh pendekatan verifikasi silang (cross-referencing):

“Dalam Babad Cirebon disebutkan bahwa penaklukan Banten terjadi setelah restu spiritual Gunung Jati kepada putranya. Namun, temuan arkeologis di Situs Banten Girang menunjukkan keberadaan aktivitas Islam jauh sebelum tahun 1520, yang mengindikasikan proses Islamisasi gradual, bukan penaklukan tunggal.”

Metode seperti ini tidak hanya meningkatkan keandalan ilmiah, tetapi juga menempatkan pembaca dalam posisi kritikus sejarah aktif, bukan sekadar penikmat narasi.

Mengapa Kajian Ini Penting

Memahami strategi Sunan Gunung Jati adalah memahami akar diplomasi dan spiritualitas Nusantara. Ia bukan hanya tokoh lokal, tetapi bagian dari jejaring global Islam abad ke-15 yang menghubungkan Mekkah, Gujarat, dan pesisir Jawa. Dalam konteks sejarah, perannya menunjukkan bahwa Islamisasi bukan sekadar penyebaran agama, tetapi proyek peradaban.

Kajian ini juga penting untuk melawan penyederhanaan sejarah yang kerap memisahkan agama dan politik. Di tangan Sunan Gunung Jati, keduanya berpadu menjadi model kepemimpinan transformatif—sebuah pelajaran yang tetap relevan di era modern, di mana spiritualitas sering kali tercerabut dari sistem sosial.

Untuk memahami bagaimana visi besar itu terbentuk, kita perlu menelusuri akar sejarahnya—dari darah bangsawan Pajajaran hingga jejak intelektualnya di Mekkah dan Mesir. Perjalanan itu bermula pada tahap berikutnya.

Latar Belakang Genealogi dan Pendidikan Syarif Hidayatullah

Sebelum menjadi tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Banten, Syarif Hidayatullah telah melalui perjalanan spiritual dan intelektual yang panjang, lintas daratan dan samudra. Latar belakang genealoginya bukan hanya membentuk otoritas sosial, tetapi juga memberi legitimasi politik dan religius yang tak tertandingi di antara para wali lainnya. Ia adalah pertautan dua dunia—Timur Tengah yang sarat spiritualitas Islam, dan Tanah Sunda yang kaya tradisi kerajaan. Dari sinilah lahir sosok yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, sang pengubah sejarah pesisir barat Jawa.

Silsilah Matrilineal: Keterkaitan dengan Raja Pajajaran (Prabu Siliwangi)

Syarif Hidayatullah lahir dari garis keturunan yang unik: ibunya, Nyi Rara Santang, adalah putri Prabu Siliwangi, raja besar Pajajaran yang disegani. Dengan demikian, Syarif membawa darah kerajaan Sunda dalam dirinya. Dalam struktur sosial abad ke-15, garis keturunan seperti ini berarti status politik tinggi dan pengakuan kultural otomatis.

Sumber seperti Babad Tanah Sunda dan Carita Purwaka Caruban Nagari menyebut bahwa Rara Santang adalah sosok yang taat dan dikenal karena keteguhannya dalam menegakkan ajaran Islam setelah menikah dengan bangsawan dari Timur Tengah. Pernikahan itu bukan hanya persatuan cinta, melainkan simbiosis politik dan spiritual antara dunia Islam dan dunia Sunda.

Keterkaitan dengan Prabu Siliwangi juga memberi legitimasi lokal yang sangat penting. Dalam masyarakat tradisional Jawa Barat, darah raja Pajajaran dianggap sakral. Maka ketika Syarif Hidayatullah kembali ke tanah kelahiran ibunya, ia tidak datang sebagai pendatang asing, melainkan ahli waris sah secara spiritual dan genealogis. Dari sinilah strategi dakwahnya mendapatkan pintu masuk yang kuat di kalangan bangsawan lokal.

Baca juga: Sejarah Kejayaan Sunan Gunung Jati Pewaris Tahta Prabu Siliwangi

Peran Nyi Rara Santang dan Pengaruh Timur Tengah (Ayahanda Sultan Hud)

Ayah Syarif Hidayatullah dikenal sebagai Sultan Hud bin Abdullah, seorang ulama dan keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Mekkah. Pertemuan antara Sultan Hud dan Nyi Rara Santang terjadi dalam konteks perjalanan spiritual yang membawa keduanya pada misi penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Perkawinan lintas peradaban ini menandai munculnya jembatan budaya antara dunia Islam Arab dan dunia Nusantara. Dari sini, Syarif Hidayatullah tumbuh dalam atmosfer dua tradisi besar: kebangsawanan Sunda dan keulamaan Timur Tengah. Dalam terminologi modern, ia adalah “anak globalisasi spiritual abad ke-15” — seseorang yang berpikir lintas wilayah dan memahami dunia Islam sebagai satu jaringan universal (ummah).

Catatan dalam Hikayat Hasanuddin bahkan menyebut bahwa Syarif Hidayatullah telah dikenalkan pada ilmu fiqih dan tasawuf sejak usia muda, langsung dari ayahnya dan para ulama di Hijaz. Ini menjadi fondasi intelektual yang membentuknya sebagai ulama sekaligus pemimpin yang berpikir sistemik.

Jejak Pendidikan: Pengembaraan ke Mekkah, Mesir, dan Guru-Guru Sufistik

Sumber tradisional dan beberapa kajian akademik—termasuk Claude Guillot (1990) dan Azyumardi Azra (1999)—menunjukkan bahwa Syarif Hidayatullah menjalani pengembaraan intelektual ke berbagai pusat ilmu Islam. Ia belajar di Mekkah, tempat para ulama Hijaz mengajarkan tafsir dan hadis. Kemudian ia melanjutkan ke Mesir, kemungkinan besar di lingkungan Al-Azhar, yang saat itu menjadi pusat studi Islam paling berpengaruh di dunia.

Dalam periode ini, ia bertemu sejumlah guru sufistik, di antaranya disebut nama seperti Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Ibrahim Zainuddin al-Akbar. Pengaruh para guru inilah yang membentuk kepribadiannya sebagai pemimpin spiritual yang berorientasi pada keseimbangan antara syariat dan hakikat.

“Bukti tertulis dalam manuskrip Tuhfat al-Mursalah ila Ruh an-Nabi menunjukkan jaringan keilmuan yang menghubungkan ulama Hijaz dengan ulama Nusantara pada abad ke-15. Jaringan inilah yang memungkinkan Syarif Hidayatullah membawa pulang ajaran Islam ortodoks yang berpadu dengan kebijaksanaan lokal.”

Dengan demikian, Syarif Hidayatullah tidak hanya pulang sebagai dai, tetapi juga sebagai produk kosmopolitanisme Islam klasik—seorang ulama yang memadukan rasionalitas fikih dengan kedalaman tasawuf.

Transformasi dari Syarif Hidayatullah Menjadi Sunan Gunung Jati

Ketika kembali ke Nusantara, Syarif Hidayatullah mendirikan basis dakwahnya di Gunung Jati, sebuah wilayah di Cirebon yang kelak menjadi pusat kekuasaan Islam di Jawa Barat. Dari sinilah nama Sunan Gunung Jati lahir, sebuah gelar yang menandai dua hal: “Sunan” sebagai simbol spiritualitas, dan “Gunung Jati” sebagai simbol geografis sekaligus metafora keteguhan.

Dalam konteks sejarah, transformasi ini menggambarkan pergeseran dari ulama pengembara menjadi negarawan pemimpin. Ia tidak berhenti pada tahap penyebaran agama, tetapi mulai membangun institusi politik, struktur pemerintahan, dan sistem sosial yang berlandaskan Islam.

Para sejarawan seperti Hoesein Djajadiningrat (1913) menilai langkah ini sebagai revolusi sosial awal di Jawa Barat—ketika Islam tidak lagi hanya menjadi keyakinan individu, tetapi berubah menjadi ideologi kolektif yang membentuk tatanan masyarakat baru.

Posisi Sunan Gunung Jati dalam Konstelasi Dewan Wali Songo

Dalam struktur Dewan Wali Songo, Sunan Gunung Jati menempati posisi unik. Ia mewakili wilayah barat Jawa, melengkapi jangkauan dakwah yang dibangun dari timur (Demak, Giri, Tuban) hingga barat (Cirebon, Banten). Ia bukan hanya “anggota”, melainkan penyambung jaringan dakwah lintas wilayah.

Dari Cirebon, ia mengirim para murid ke wilayah pesisir dan pedalaman Sunda, membentuk jaringan pesantren dan ulama lokal yang menjadi agen Islamisasi tahap awal. Lebih dari itu, ia juga menjadi mediator diplomatik antara Wali Songo dan kekuatan politik baru seperti Kesultanan Demak.

Dengan latar keilmuan, genealogis, dan pengalaman lintas benua, Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin Islam yang visioner dan multidimensi. Ia menggabungkan spiritualitas dengan strategi politik, menciptakan pola Islamisasi yang tidak konfrontatif, tetapi integratif dan sistemik.

Dari fondasi genealogis dan pendidikan inilah, Syarif Hidayatullah mulai menata langkah besar berikutnya: mendirikan kekuatan politik Islam pertama di Jawa Barat. Bab selanjutnya akan membedah bagaimana Cirebon menjadi basis konsolidasi dakwah dan kekuasaan, titik awal ekspansi ke barat menuju Banten.

Baca juga: Sunan Gunung Jati: Wali yang Mendirikan Kerajaan Banten dan Cirebon

Konsolidasi Kekuatan di Cirebon: Basis Awal Ekspansi Politik dan Dakwah

Ketika Syarif Hidayatullah menjejakkan kaki kembali di tanah Jawa Barat sekitar pertengahan abad ke-15, Cirebon bukanlah kota besar yang kita kenal hari ini. Ia hanyalah pelabuhan kecil di bawah pengaruh Kerajaan Galuh Pajajaran, tempat lalu lintas rempah, kain, dan logam menghubungkan pedagang dari pesisir utara Jawa hingga Malaka. Namun, di tangan Syarif Hidayatullah, pelabuhan kecil itu bertransformasi menjadi pusat kekuasaan Islam—sebuah eksperimen politik dan spiritual yang mengubah sejarah.

Cirebon menjadi laboratorium sosial di mana ajaran Islam tidak sekadar dikhotbahkan, tetapi dijadikan sistem pemerintahan dan moral publik. Di sinilah fondasi pertama supremasi Islam di Jawa Barat ditegakkan—dengan keseimbangan antara syariat, adat, dan diplomasi.

Pendirian Kesultanan Cirebon dan Pemisahan dari Galuh/Pajajaran

Sumber klasik Babad Cirebon menyebutkan bahwa Syarif Hidayatullah semula berperan sebagai penasehat rohani dan politik bagi penguasa lokal, Pangeran Cakrabuana (yang juga pamannya). Setelah wafatnya Cakrabuana, Syarif Hidayatullah diangkat sebagai penerus dan diberi gelar Sultan Cirebon I.

Langkah itu tidak sekadar suksesi kekuasaan, melainkan deklarasi politik: Cirebon memisahkan diri dari Pajajaran yang masih beragama Hindu. Keputusan ini merupakan pembelahan ideologis besar di Tanah Sunda. Di satu sisi berdiri kerajaan lama yang mempertahankan tatanan tradisi Hindu-Buddha; di sisi lain, muncul kekuatan baru yang menjadikan Islam sebagai basis legitimasi.

Sejarawan Hoesein Djajadiningrat (1913) menyebut momen ini sebagai “the first Islamic secession in West Java”—pemutusan hubungan politik dan teologis dari kekuasaan lama. Keputusan itu berani, karena berarti menentang struktur feodal yang sudah berabad-abad berkuasa. Namun, Syarif Hidayatullah memahami bahwa Islamisasi tidak bisa tuntas tanpa kedaulatan politik.

Fakta ini diperkuat dengan catatan arkeologis di Situs Gunung Sembung dan Astana Gunung Jati, tempat ditemukannya struktur makam kerajaan bercorak Islam awal dan batu nisan bertulisan kaligrafi Arab-Kufi yang menandai era abad ke-15–16. Temuan ini memperkuat eksistensi Cirebon sebagai entitas politik Islam tertua di Jawa Barat.

Strategi Pernikahan Politik dan Hubungan Diplomatik dengan Cina

Keberhasilan Cirebon tidak semata ditopang oleh kekuatan militer, tetapi oleh diplomasi kultural. Salah satu langkah paling strategis adalah pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tien, seorang bangsawan dari Dinasti Ming.

Menurut catatan Carita Purwaka Caruban Nagari dan sumber Cina yang dikaji oleh Claude Guillot (1990), Putri Ong Tien datang ke Cirebon sekitar tahun 1481 sebagai bagian dari utusan diplomatik dari Tiongkok Selatan. Pernikahan ini bukan hanya peristiwa pribadi, tetapi strategi diplomasi internasional. Ia menandai pengakuan kekuasaan Cirebon oleh kekuatan maritim besar dunia Timur.

Secara politik, hubungan ini memberi perlindungan simbolik dari potensi intervensi Portugis yang mulai aktif di Asia Tenggara setelah 1511. Secara sosial, kehadiran Putri Ong Tien memperkaya kebudayaan Cirebon dengan pengaruh seni dan arsitektur Tiongkok—terlihat jelas pada ornamen Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

“Sunan Gunung Jati menggunakan diplomasi pernikahan bukan sebagai alat kekuasaan semata, tetapi sebagai jembatan antarperadaban. Ia menunjukkan bahwa Islam di Nusantara tidak eksklusif, melainkan terbuka untuk dialog lintas budaya.” — Analisis Historis, Sumber: Guillot (1990), Djajadiningrat (1913)

Pembangunan Infrastruktur Dakwah: Masjid dan Pesantren Awal Cirebon

Langkah berikutnya dalam konsolidasi kekuasaan adalah pembangunan infrastruktur spiritual. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi pusat dakwah yang terorganisir. Ia membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang hingga kini masih berdiri di kompleks Keraton Kasepuhan.

Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi pusat pendidikan dan musyawarah politik. Menurut penelitian arsitektur oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas, 2006), desain masjid tersebut memadukan gaya Demak dan Tionghoa, melambangkan akulturasi Islam dan budaya lokal.

Selain itu, Sunan Gunung Jati mendirikan pesantren awal di Lemahwungkuk dan Gunung Sembung, tempat para ulama muda dididik dalam tafsir, fikih, dan strategi dakwah. Dari pesantren inilah lahir generasi mubaligh yang kemudian dikirim ke Banten, Indramayu, dan Kuningan — membentuk jaringan dakwah terdesentralisasi yang efisien dan berkelanjutan.

Sistem Pemerintahan Awal Cirebon yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati bukan kerajaan teokratis murni, melainkan hibrida antara sistem Islam dan adat Sunda. Struktur pemerintahannya terdiri dari Sultan, Dewan Wali, Patih, dan Qadi (hakim agama). Setiap kebijakan publik, seperti pajak, hukum perdagangan, dan penyelesaian sengketa, harus melalui musyawarah syar’i.

Dokumen kuno seperti Serat Caruban Nagari mencatat penerapan sistem “muwafaqah”, yaitu keputusan bersama antara Sultan dan Dewan Ulama sebelum menetapkan hukum. Ini menunjukkan bahwa Cirebon telah mengenal konsep checks and balances berbasis syariah.

Bukti arkeologis juga memperkuat narasi ini: ditemukan mata uang logam bertulisan kaligrafi Arab “Syarif Hidayatullah” di kawasan Gunung Sembung, menandakan fungsi ekonomi terorganisir yang dikontrol oleh otoritas Islam.

Cirebon, dalam konteks ini, menjadi model pemerintahan Islam adaptif — bukan menolak adat, tetapi mengislamisasi nilai-nilai sosial dengan cara bertahap dan rasional.

Perbandingan Model Islamisasi Cirebon vs. Demak

Untuk memahami orisinalitas pendekatan Sunan Gunung Jati, perlu dibandingkan dengan model Islamisasi Demak. Jika Demak lahir dari momentum politik Majapahit yang runtuh, maka Cirebon tumbuh dari transformasi damai di wilayah kerajaan Sunda.

Demak bersifat sentralistik dan ekspansionis, sementara Cirebon bersifat kultural dan integratif. Strategi Gunung Jati lebih menekankan asimilasi dan perjanjian diplomatik daripada penaklukan bersenjata.

Sejarawan Azyumardi Azra (2004) menilai pendekatan Cirebon ini sebagai “Islamization through social contract” — Islamisasi melalui kesepakatan sosial, bukan dominasi politik. Pendekatan ini terbukti efektif: Islam diterima tanpa konflik besar, dan masyarakat Sunda perlahan mengadopsi nilai-nilai Islam dalam tatanan hukum, bahasa, dan kesenian.

Refleksi: Cirebon sebagai Prototipe Politik Islam Nusantara

Keberhasilan Cirebon menjadi bukti bahwa Islamisasi yang berkelanjutan membutuhkan basis politik, sosial, dan intelektual yang solid. Sunan Gunung Jati tidak hanya membangun kesultanan, tetapi menciptakan ekosistem peradaban Islam yang mandiri — berakar di tanah Sunda, namun berwawasan global.

Melalui kombinasi strategi dakwah, pendidikan, dan diplomasi, Cirebon menjadi titik loncatan menuju ekspansi ke barat, ke wilayah yang lebih liar, lebih strategis, dan lebih berpotensi: Banten.

Setelah kekuasaan Cirebon terkonsolidasi dan pengaruh Islam mengakar di wilayah pesisir utara, pandangan Sunan Gunung Jati mulai tertuju ke barat — ke daerah yang kala itu masih dikuasai Kerajaan Sunda: Banten Girang. Di sanalah misi besar berikutnya dimulai.

Visi Ekspansi ke Barat: Mengapa Banten Menjadi Target Strategis Utama

Ketika Cirebon mulai stabil sebagai pusat kekuasaan Islam di pesisir utara Jawa Barat, Sunan Gunung Jati memandang ke arah barat. Di balik pegunungan dan hutan lebat, terbentang wilayah subur bernama Banten Girang, daerah penting di bawah kendali Kerajaan Sunda Pajajaran. Di sanalah, pada paruh akhir abad ke-15, beliau melihat masa depan Islam dan perdagangan di Nusantara bagian barat.

Bagi Sunan Gunung Jati, ekspansi bukan semata perebutan wilayah. Ia melihat Banten sebagai poros strategis — titik kunci antara jalur rempah internasional, jaringan dakwah pesisir, dan pusat kekuasaan kerajaan lama. Langkah ke Banten bukan hanya ekspansi geografis, tetapi strategi geopolitik dan spiritual yang menentukan arah sejarah Islam di Nusantara.

Jalur Rempah dan Posisi Geostrategis Banten

Pada masa itu, Banten Girang merupakan salah satu pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Lokasinya di muara Sungai Cibanten memungkinkan kapal dari Samudra Hindia berlabuh sebelum menuju utara ke Demak atau timur ke Gresik. Menurut Suma Oriental karya Tomé Pires (1515), pelabuhan ini dikenal sebagai tempat perdagangan lada berkualitas tinggi dan sering disinggahi pedagang Gujarat, Arab, dan Tiongkok.

Sunan Gunung Jati memahami nilai strategis itu. Ia tahu bahwa menguasai Banten berarti mengendalikan nadi perdagangan lada — komoditas yang menjadi “emas hitam” Asia abad ke-15. Dalam pandangannya, kekuasaan Islam tidak bisa kokoh tanpa kemandirian ekonomi.

Dengan pendekatan diplomatik, beliau mengirim utusan ke penguasa Banten Girang untuk menjalin hubungan. Namun, hubungan itu menegang ketika Pajajaran menilai langkah Cirebon sebagai ancaman ideologis. Dari sinilah dimulai fase konfrontasi politik dan ideologis antara dua dunia: kekuasaan Hindu-Buddha yang mapan dan kekuatan Islam baru yang dinamis.

Faktor Ideologis: Islamisasi sebagai Gerakan Pembebasan

Selain motif ekonomi, Sunan Gunung Jati melihat Banten sebagai ladang dakwah yang belum tersentuh secara mendalam. Penduduk pesisir sudah mulai mengenal Islam dari para pedagang, namun kepercayaan lama masih kuat di pedalaman.

Dalam strategi dakwahnya, beliau menggunakan pendekatan gradual dan kultural. Catatan lokal seperti Babad Banten menyebut bahwa Sunan Gunung Jati mengutus ulama dan mubaligh muda untuk berdakwah melalui jalur sosial dan ekonomi, bukan peperangan. Mereka membuka pasar, mengajarkan perdagangan halal, dan memperkenalkan konsep keadilan sosial Islam.

Pendekatan itu sesuai dengan pandangan Prof. Azyumardi Azra (2004) bahwa Islamisasi di Jawa Barat lebih menyerupai “reformasi sosial bertahap” ketimbang konversi paksa. Islam hadir sebagai alternatif moral dan ekonomi terhadap struktur feodal lama yang timpang.

Dukungan Strategis dari Para Wali dan Jaringan Perdagangan Islam

Langkah ke Banten tidak dilakukan Sunan Gunung Jati sendirian. Ia mendapatkan dukungan jaringan Walisongo dan para pedagang Muslim dari Demak, Tuban, serta pesisir Sumatera.

Keterlibatan Kesultanan Demak sangat signifikan. Menurut catatan Portugis dan sumber lokal seperti Carita Parahyangan, Sultan Trenggana dari Demak mengirim bala bantuan laut untuk membantu Cirebon memperluas pengaruh Islam ke barat. Dukungan ini menciptakan aliansi antara kekuatan dakwah dan kekuatan maritim.

Faktor lain yang memperkuat misi ini adalah jaringan ekonomi lintas samudra. Para pedagang dari Gujarat dan Aceh sering singgah di Cirebon dan membawa kabar tentang kebutuhan lada di pasar Arab dan Eropa. Sunan Gunung Jati memahami bahwa menguasai pelabuhan Banten berarti menghubungkan ekonomi Islam lokal dengan pasar global.

Keterlibatan Hasanuddin: Penerus Strategis Misi Dakwah

Dalam perjalanan ekspansi ini, sosok Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, mulai menonjol. Ia dikirim ke Banten sebagai wakil dakwah dan komandan ekspedisi politik.

Menurut Babad Banten, Hasanuddin melakukan pendekatan terhadap rakyat setempat dengan cara yang lembut: membantu membangun irigasi, memperbaiki pelabuhan, dan memberi perlindungan bagi pedagang kecil dari pungutan liar aparat Pajajaran. Perlahan, loyalitas rakyat beralih dari Pajajaran ke Hasanuddin.

Analisis Historis: Mengapa Banten Lebih Strategis dari Pajajaran

Sejarawan Claude Guillot (1990) dan Denys Lombard (1996) menyebut bahwa Banten memiliki dua keunggulan utama dibanding ibu kota Pajajaran di Pakuan (Bogor).

Pertama, akses langsung ke laut internasional. Pajajaran bersandar pada pedalaman dan sangat bergantung pada pelabuhan bawahannya seperti Banten Girang dan Sunda Kelapa. Ketika Banten jatuh ke tangan kekuatan Islam, Pajajaran kehilangan akses ekspor lada.

Kedua, demografi pesisir yang terbuka terhadap perubahan. Penduduk Banten sudah terbiasa berinteraksi dengan pedagang Muslim, sehingga penerimaan terhadap Islam lebih cepat. Dengan memusatkan kekuatan di Banten, Sunan Gunung Jati dapat mempercepat integrasi sosial-politik tanpa benturan keras.

“Banten bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah jembatan ideologis antara dunia Islam dan kerajaan-kerajaan lama di Tanah Sunda.”
— Denys Lombard, 1996, Nusa Jawa: Silang Budaya

Transisi Menuju Pendirian Kesultanan Banten

Sekitar tahun 1524–1526, ketika kekuasaan Cirebon sudah mapan dan dukungan rakyat di Banten semakin kuat, Sunan Gunung Jati mengutus Hasanuddin untuk memimpin pembentukan pemerintahan Islam di Banten.

Langkah ini menandai babak baru: Banten tidak lagi hanya wilayah dakwah, tetapi pusat kekuasaan Islam baru. Keputusan strategis itu menjadikan Banten sebagai perpanjangan tangan Cirebon, sekaligus benteng pertahanan terhadap ancaman Portugis yang mulai aktif di Selat Sunda.

Bukti arkeologis mendukung periode ini: ditemukan fragmen keramik Tiongkok Dinasti Ming dan koin-koin Islam abad ke-16 di sekitar situs Banten Girang dan Kasemen, menandakan aktivitas ekonomi dan politik yang berkembang pesat pada masa awal Islamisasi.

Baca juga: Masa Kejayaan Kesultanan Banten pada Masa Pemerintahan

Refleksi: Misi Sunan Gunung Jati dan Lahirnya Babak Baru di Barat

Langkah ke Banten menunjukkan betapa visioner strategi Sunan Gunung Jati. Ia tidak hanya melihat peta politik, tetapi memahami dinamika ekonomi global, demografi pesisir, dan kekuatan jaringan ulama.

Dalam pandangan modern, ekspansi Cirebon ke Banten dapat disebut sebagai revolusi sistemik: memindahkan poros kekuasaan dari kerajaan pedalaman menuju kerajaan pesisir yang kosmopolit dan berorientasi dagang. Dari Banten inilah kelak lahir salah satu kesultanan Islam paling berpengaruh di Nusantara.

Dengan pondasi dakwah dan kekuasaan yang kuat di Banten, misi Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin memasuki tahap berikutnya: transformasi Banten dari pelabuhan kecil menjadi Kesultanan Islam yang berdaulat — kekuatan baru yang menandai lahirnya babak Islamisasi besar di ujung barat Jawa.

Berdirinya Kesultanan Banten: Hasanuddin dan Legitimasi Kekuasaan Islam di Ujung Barat Jawa

Ketika matahari pagi menyinari tepian Sungai Cibanten, sekitar tahun 1526, sekelompok ulama dan prajurit muda dari Cirebon berkumpul di tepi pelabuhan Banten Girang. Di antara mereka berdiri Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, yang kala itu telah menempuh pendidikan militer dan agama di Cirebon serta Demak. Hari itu, ia memulai misi besar yang akan mengubah sejarah Jawa Barat: mendirikan Kesultanan Banten.

Langkah itu bukan semata ekspedisi politik, melainkan realiasi visi spiritual Sunan Gunung Jati — menjadikan Banten sebagai mercusuar Islam di barat Nusantara, pusat perdagangan halal, dan pelabuhan yang berlandaskan keadilan.

Penaklukan Banten Girang dan Transformasi Kekuasaan

Menurut Babad Banten, Hasanuddin memulai misinya dengan cara damai. Ia mendekati rakyat pesisir yang selama ini terbebani pajak berat oleh pejabat Pajajaran. Ia membangun hubungan sosial dan memberi perlindungan bagi nelayan serta pedagang lada.

Namun, konflik tak terhindarkan. Ketika Pajajaran mengirim pasukan dari Pakuan untuk mempertahankan wilayahnya, Hasanuddin dengan dukungan pasukan gabungan Cirebon–Demak berhasil merebut Banten Girang dalam pertempuran singkat sekitar tahun 1526.

Kemenangan itu menjadi tonggak lahirnya Kesultanan Banten.
Sunan Gunung Jati kemudian datang dari Cirebon untuk meresmikan Hasanuddin sebagai Sultan Banten I, sekaligus memberi restu spiritual dan legitimasi keagamaan.

“Dengan rahmat Allah, hari ini Banten menjadi negeri Islam, tempat hukum dan keadilan ditegakkan.”
— Petikan tradisi lisan Babad Banten

Dalam konteks historiografi modern, peristiwa ini tercatat juga oleh penulis Portugis Tomé Pires dan sejarawan Belanda De Graaf (1974), yang menegaskan bahwa sekitar tahun 1526–1527, pengaruh Islam mulai kuat di wilayah barat Jawa, terutama setelah kekuasaan Pajajaran terdesak dari pesisir.

Struktur Pemerintahan Awal: Warisan Cirebon yang Diperbaharui

Setelah penaklukan, Hasanuddin membentuk struktur pemerintahan bercorak Islam yang mengikuti pola Cirebon namun lebih adaptif terhadap kondisi lokal.

Di puncak pemerintahan, Sultan berperan sebagai kepala negara dan pemimpin spiritual. Di bawahnya, terdapat Qadi (hakim agama), Syahbandar (kepala pelabuhan), serta Patih yang mengurus urusan administrasi dan keamanan.

Sistem pajak didasarkan pada prinsip zakat dan muamalah syar’i, bukan upeti feodal seperti di masa Pajajaran. Ini menjadikan rakyat pesisir lebih makmur dan loyal terhadap pemerintahan baru.

Peneliti sejarah Islam Indonesia, Dr. Tjandrasasmita (2009), mencatat bahwa sejak awal berdirinya, Kesultanan Banten menunjukkan kemampuan birokratis tinggi, dengan sistem administrasi yang efisien dan pencatatan ekonomi teratur.

Arsitektur Spiritual: Masjid Agung Banten sebagai Simbol Legitimasi

Sebagai simbol lahirnya kekuasaan Islam baru, Hasanuddin mendirikan Masjid Agung Banten di kawasan Surosowan, tidak jauh dari pesisir. Arsitekturnya menggabungkan unsur Demak, Cirebon, dan Tiongkok — mencerminkan warisan ayahnya yang pluralistik.

Menara masjid berbentuk mercusuar, menandakan bahwa Islam bukan sekadar agama batin, tetapi penuntun arah kehidupan dunia dan pelayaran.

Temuan arkeologis oleh Balai Arkeologi Banten (2005) menunjukkan bahwa kompleks masjid dan keraton Surosowan menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat musyawarah. Di sinilah setiap kebijakan penting Kesultanan diambil — mulai dari urusan perdagangan, hukum laut, hingga hubungan diplomatik.

Hubungan dengan Demak dan Cirebon

Banten berdiri bukan sebagai kerajaan tandingan, melainkan sebagai perpanjangan tangan Cirebon dan sekutu spiritual Demak.
Hubungan itu dijaga dengan saling tukar utusan, guru agama, dan ahli militer.

Sunan Gunung Jati tetap menjadi penasehat utama bagi Hasanuddin. Dalam surat diplomatik yang disebut Silsilah Cirebon–Banten, Sunan Gunung Jati menulis:

“Jadikan rakyatmu makmur sebelum engkau menuntut kesetiaan mereka.”

Prinsip itu menjadi dasar pemerintahan Hasanuddin — mendahulukan kesejahteraan dan dakwah ketimbang ekspansi militer.

Diplomasi Internasional: Menghadapi Portugis dan Sunda Kelapa

Tantangan besar muncul ketika Portugis mulai menancapkan pengaruh di Sunda Kelapa (Jakarta kini) pada 1522 melalui perjanjian dengan Pajajaran. Kehadiran bangsa Eropa dengan senjata dan kapal meriam menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan kerajaan Islam.

Sebagai respon, Hasanuddin dan Cirebon menjalin koordinasi dengan Kesultanan Demak. Puncaknya, pasukan gabungan di bawah pimpinan Fatahillah (Faletehan) menyerang Sunda Kelapa pada 1527 dan mengganti namanya menjadi Jayakarta — simbol kemenangan Islam atas kekuatan asing dan sekutu lokalnya.

Banten pun memainkan peran logistik penting: menyediakan perbekalan dan armada laut. Peristiwa ini menegaskan bahwa Banten sejak awal adalah bagian integral dari poros maritim Islam Nusantara.

Ekonomi Islam dan Penguatan Pelabuhan

Setelah situasi politik stabil, Sultan Hasanuddin memusatkan perhatian pada penguatan ekonomi dan pelabuhan.
Ia membuka akses perdagangan dengan pedagang Gujarat, Arab, dan Tiongkok, namun dengan aturan syariah yang ketat — melarang riba dan memastikan keadilan timbangan.

Banten segera tumbuh menjadi pusat ekspor lada terbesar di Asia Tenggara.
Menurut laporan Portugis Antonio Galvão (1544), setiap tahun ratusan kapal asing berlabuh di pelabuhan Banten, dan lada dari Banten menjadi komoditas utama di pasar India dan Timur Tengah.

Ekonomi yang kuat memberi Banten legitimasi politik dan kemandirian ekonomi, sehingga tidak bergantung lagi pada Cirebon. Namun, hubungan spiritual dengan Sunan Gunung Jati tetap terjaga — Hasanuddin selalu mengirim utusan dan hadiah simbolik setiap tahun ke Cirebon sebagai bentuk penghormatan.

Warisan Kepemimpinan: Hasanuddin sebagai Arsitek Islam Barat Jawa

Sultan Hasanuddin bukan hanya penguasa, tetapi arsitek ideologis Islam di barat Jawa. Ia memperkuat pondasi dakwah yang telah dirintis ayahnya dan menjadikannya sistem pemerintahan yang efektif.

Dalam catatan sejarawan H.J. de Graaf, Hasanuddin dikenal sebagai pemimpin yang menyeimbangkan politik, perdagangan, dan dakwah. Ia menanamkan nilai moral pada birokrasi, memastikan setiap kebijakan berlandaskan syariat, dan tetap terbuka terhadap inovasi teknologi maritim.

Kepemimpinannya membentuk tradisi pemerintahan Islam Banten yang kelak mencapai puncaknya di bawah Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17.

Refleksi: Dari Visi ke Peradaban

Dengan berdirinya Kesultanan Banten, visi Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin resmi terwujud: Islam tidak hanya hidup di masjid dan pesantren, tetapi juga di pasar, pelabuhan, dan istana.

Banten menjadi simbol keberhasilan Islam Nusantara yang adaptif dan kosmopolit, di mana dakwah, ekonomi, dan budaya berjalan seiring tanpa saling menegasikan.
Warisan inilah yang menjadikan Cirebon dan Banten sebagai dua poros kembar — satu spiritual, satu politik — yang menuntun arah sejarah Jawa Barat selama berabad-abad.

Kalimat Transisi

Namun sejarah Banten tidak berhenti di Hasanuddin. Setelah pondasi kekuasaan Islam berdiri tegak, muncullah generasi baru yang membawa Banten menuju kejayaan maritim dan perlawanan terhadap kolonialisme.
Perjalanan itu dimulai dengan Sultan Maulana Yusuf — putra Hasanuddin yang menegaskan posisi Banten sebagai kerajaan Islam besar di bawah bayangan dunia.

Masa Keemasan Banten — Dari Sultan Maulana Yusuf hingga Ageng Tirtayasa: Islam, Maritim, dan Perlawanan

Kilau Islam dan Lada di Ujung Barat Nusantara

Abad ke-16 menjadi masa di mana aroma lada dari Banten menguar hingga ke Tanjung Malaka dan Teluk Persia. Di pelabuhan Surosowan, kapal-kapal Gujarat, Arab, Tiongkok, dan Inggris berlabuh berdampingan. Mereka menukar kain sutra, keramik, dan rempah dalam harmoni ekonomi yang ditopang oleh syariat Islam.

Namun di balik kemakmuran itu, ada sosok-sosok yang melanjutkan visi agung Sunan Gunung Jati: Sultan Maulana Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa. Dua generasi ini membuktikan bahwa Islam di Banten bukan sekadar identitas keagamaan, melainkan strategi politik dan ekonomi global.

Maulana Yusuf: Penakluk Pakuan dan Pemantap Kesultanan

Sekitar tahun 1570, Sultan Maulana Yusuf, putra Sultan Hasanuddin, naik takhta. Di usianya yang masih muda, ia mewarisi kesultanan yang telah mapan namun menghadapi ancaman dari pedalaman: Kerajaan Pajajaran yang masih bertahan di Pakuan (Bogor).

Menurut naskah Carita Parahyangan, Pajajaran masih memegang sisa legitimasi Hindu-Sunda yang kuat di mata rakyat pedalaman. Bagi Maulana Yusuf, keberadaan kerajaan itu bukan hanya ancaman politik, tetapi juga penghalang penyempurnaan dakwah Islam di tanah Sunda.

Dalam catatan sejarawan H.J. de Graaf dan Tjandrasasmita, Maulana Yusuf memimpin ekspedisi militer pada tahun 1579, menyerbu Pakuan dengan pasukan yang dilatih dari berbagai daerah pesisir.
Pertempuran berlangsung sengit, namun akhirnya Pajajaran jatuh. Raja terakhirnya, Prabu Surya Kencana, dikisahkan melarikan diri ke selatan dan menghilang tanpa jejak.

Dengan jatuhnya Pakuan, Islam menjadi agama dominan di seluruh wilayah barat Jawa. Sejarawan Claude Guillot (1990) menulis, “Sejak 1579, Banten bukan hanya kerajaan dagang, tetapi simbol kemenangan Islam atas tatanan lama di Tatar Sunda.”

Kota Surosowan: Ibukota Islam yang Kosmopolit

Di bawah Maulana Yusuf, Banten Lama menjelma menjadi kota internasional. Keraton Surosowan diperluas, kanal-kanal pelabuhan diperbaiki, dan gudang lada dibangun berderet di sepanjang sungai.

Arsitektur kota ini memadukan elemen Jawa, Arab, dan Eropa. Menara pengintai di pelabuhan berdiri di samping masjid, sementara rumah-rumah pedagang asing dibangun berdampingan dengan madrasah dan pesantren.

Sejarawan Belanda Cornelis de Houtman mencatat dalam jurnal perjalanannya (1596):

“Banten adalah kota besar dan teratur, dihuni oleh orang Islam yang taat dan pedagang dari segala bangsa. Mereka berdoa lima kali sehari, namun pandai berdagang seperti bangsa Venesia.”

Kehidupan sosial di Banten memperlihatkan simbiotik antara dakwah dan perdagangan. Ulama-ulama dari Cirebon, Demak, bahkan Aceh diundang untuk mengajar di pesantren pelabuhan, sementara pedagang diajari etika syariah dalam transaksi.

Sultan Ageng Tirtayasa: Puncak Kejayaan dan Perlawanan

Ketika Sultan Ageng Tirtayasa naik takhta pada tahun 1651, Banten telah menjadi kekuatan ekonomi besar yang menyaingi Batavia milik VOC. Namun Sultan Ageng melihat ancaman baru: imperialisme ekonomi Belanda.

VOC berusaha memonopoli perdagangan lada, memaksa kesultanan lain tunduk pada kontrak dagang. Ageng menolak tegas. Ia memilih memperkuat armada maritim Banten, membuka pelabuhan alternatif di Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan, serta menjalin hubungan diplomatik langsung dengan Inggris dan Perancis.

Catatan diplomat Inggris Thomas Bowrey (1680) menggambarkan Banten sebagai “negeri Muslim yang bebas dan makmur, di mana Sultan Ageng menolak setiap bentuk monopoli asing.”

Di bawah kepemimpinannya, madrasah-madrasah berkembang pesat, dan ulama dijadikan bagian dari struktur pemerintahan. Ageng membangun sistem ekonomi Islam yang melindungi petani dan pedagang lokal dari eksploitasi.

Konflik dengan VOC dan Pengkhianatan Internal

Namun kemakmuran itu terusik oleh intrik politik. Putranya, Pangeran Haji, yang lama berhubungan dengan pihak Belanda di Batavia, terpengaruh janji kekuasaan. Ketika VOC menawarkan dukungan untuk merebut takhta, terjadilah perang saudara (1682–1684) yang mengguncang Banten.

Sultan Ageng bertahan dengan pasukan rakyat dan ulama di daerah pedalaman. Ia digambarkan oleh sumber-sumber Belanda sebagai “raja fanatik”, namun bagi rakyatnya, Ageng adalah pahlawan Islam terakhir yang melawan kolonialisme dengan iman dan ilmu.

Dalam catatan Ricklefs (2008), kekalahan Ageng Tirtayasa bukan akhir dari Islam Banten, melainkan awal dari perlawanan kultural panjang terhadap kolonialisme.

Warisan Ageng: Perlawanan yang Tak Pernah Padam

Meski akhirnya ditangkap dan wafat dalam tahanan VOC, warisan Sultan Ageng terus hidup. Ia mewariskan sistem sosial berbasis pesantren, jaringan ulama, dan budaya perlawanan yang kelak menjadi benih gerakan Islam anti-kolonial abad ke-19.

Ulama Banten seperti Syekh Nawawi al-Bantani, yang menjadi ulama besar di Mekkah abad ke-19, adalah penerus langsung tradisi keilmuan yang dibangun sejak masa Gunung Jati hingga Ageng Tirtayasa.

Banten tetap dikenal sebagai tanah ulama dan pejuang — tempat di mana iman dan keberanian menyatu dalam satu garis sejarah.

Arkeologi dan Sumber Primer

Bukti material masa kejayaan Banten masih dapat dilihat hari ini. Situs Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten, dan Benteng Speelwijk menjadi jejak fisik bagaimana Islam, politik, dan perdagangan berpadu dalam satu lanskap urban.

Menurut penelitian arkeolog Claude Guillot dan Lucas (2008), lapisan temuan di Surosowan memperlihatkan kontinuitas aktivitas perdagangan dan ritual Islam selama lebih dari dua abad. Sementara dokumen kolonial VOC mencatat bahwa pelabuhan Banten sempat menjadi pelabuhan terpadat di Asia Tenggara sebelum akhirnya ditutup Belanda pada 1808.

Relevansi Modern: Islam Sebagai Basis Ketahanan Bangsa

Kisah Banten bukan sekadar lembar sejarah. Ia adalah model ketahanan ekonomi berbasis nilai spiritual.
Ketika dunia modern terjebak dalam hegemoni ekonomi global, Banten mengajarkan bahwa kemandirian hanya dapat lahir dari integritas, etika, dan iman.

Sunan Gunung Jati menanamkan akarnya, Hasanuddin membangunnya, dan Ageng Tirtayasa membelanya hingga akhir.
Tiga generasi itu membuktikan bahwa supremasi Islam di Nusantara bukan hasil perang ideologi, tetapi buah dari disiplin moral dan kecerdasan geopolitik.

Namun untuk memahami kedalaman spiritual di balik strategi dan kejayaan ini, kita harus menengok lebih jauh ke fondasi awalnya — silsilah dan pendidikan Syarif Hidayatullah, sang arsitek utama peradaban Islam di barat Nusantara.

Latar Belakang Genealogi dan Pendidikan Syarif Hidayatullah — Dari Hijaz ke Cirebon, Menempa Wali yang Memimpin Dunia

Jejak Darah Dua Dunia: Arab dan Sunda

Sebelum ia dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, ia adalah Syarif Hidayatullah — sosok yang darahnya mengalir dari dua peradaban besar: Arab Hijaz dan Sunda Pajajaran.
Ia lahir dari Nyi Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, raja Pajajaran yang masyhur karena kebijaksanaannya. Ibunya adalah bangsawan Sunda dengan spiritualitas tinggi, sementara ayahnya, Syarif Abdullah (Sultan Hud), merupakan keturunan Rasulullah dari Bani Hasyim di Mekkah.

Perpaduan dua garis keturunan itu membuat Syarif Hidayatullah sejak awal ditakdirkan hidup dalam dua dunia — kerajaan dan kerohanian. Ia memiliki legitimasi ganda: darah raja di tanah Sunda dan darah nabi dari jazirah Arab.
Menurut Babad Cirebon dan Silsilah Wali Songo, pernikahan Nyi Rara Santang dan Sultan Hud bukan sekadar cinta lintas bangsa, melainkan strategi spiritual globalisasi Islam awal. Hubungan itu menghubungkan jalur dakwah dari Mekkah ke Nusantara, menciptakan jejaring ulama yang menembus batas samudra.

Pengembaraan ke Timur Tengah: Menyerap Ilmu dari Para Syekh Besar

Sejak remaja, Syarif Hidayatullah menempuh perjalanan panjang menuju pusat dunia Islam. Ia menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu di Mekkah dan Madinah, berguru kepada ulama besar keturunan Imam Ja’far ash-Shadiq dan para murid Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.

Di Mekkah, ia belajar tafsir dan hadis. Di Kairo, Mesir, ia memperdalam tasawuf dan strategi pemerintahan Islam.
Menurut sumber dari Hikayat Hasanuddin dan disertasi Dr. Azyumardi Azra (1994), Hidayatullah termasuk dalam jejaring ulama internasional abad ke-15 yang berperan dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.

Di Mesir, ia dikenal dengan nama Syarif Hidayat, seorang pelajar cerdas yang menonjol dalam bidang fiqh dan siyasah (politik Islam).
Seorang gurunya, Syekh Al-Maghrebi, pernah berpesan,

“Kau akan kembali ke timur, bukan hanya untuk berdakwah, tapi untuk memimpin negeri yang haus keadilan.”

Nubuat itu kelak menjadi kenyataan ketika ia kembali ke tanah Jawa dan mendirikan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten.

Kembali ke Nusantara: Dari Pengelana Menjadi Pemimpin

Sekitar pertengahan abad ke-15, Syarif Hidayatullah kembali ke tanah Sunda. Kala itu, Pajajaran berada di puncak kejayaan duniawi, namun mulai goyah secara spiritual.
Ia datang bukan sebagai pangeran yang menuntut takhta, melainkan ulama yang membawa ilmu dan misi pembaruan.

Awalnya, ia berdakwah di Gunung Jati, sebuah kawasan perbukitan di Cirebon. Nama “Gunung Jati” kelak melekat padanya sebagai simbol tempat awal kebangkitan spiritual di Jawa Barat.

Dalam catatan Babad Cirebon, Syarif Hidayatullah menggunakan metode dakwah akulturatif: ia tidak menentang adat Sunda, tetapi menyucikannya dengan nilai Islam. Ia mengganti upacara sesajen menjadi sedekah, dan mantra menjadi doa.
Pendekatan inilah yang membuat dakwahnya diterima tanpa pertumpahan darah.

Sejarawan Hoesein Djajadiningrat (1913) menyebut metode dakwah Syarif Hidayatullah sebagai “strategi kebudayaan paling efektif dalam sejarah Islamisasi Jawa Barat.”

Ilmu, Karisma, dan Politik: Kombinasi yang Langka

Berbeda dengan sebagian Wali Songo lain yang fokus pada dakwah kultural, Syarif Hidayatullah memahami bahwa Islam memerlukan sistem kekuasaan untuk bertahan.
Ia memadukan ilmu agama dan strategi pemerintahan yang ia pelajari di Timur Tengah, membentuk apa yang disebutnya “Negeri Beriman” — pemerintahan yang menegakkan syariah sekaligus melindungi rakyat.

Sebagai ulama dan bangsawan, ia mampu menjembatani dua kutub: spiritualitas dan kekuasaan.
Kemampuannya bernegosiasi dengan Demak, menjalin hubungan diplomatik dengan Cina (melalui pernikahannya dengan Putri Ong Tien), serta membangun pemerintahan berbasis hukum Islam, menunjukkan kecerdasannya sebagai pemimpin transnasional.

Bukti keahliannya diperkuat oleh dokumen naskah kuno Cirebon, catatan Portugis (Tomé Pires, Suma Oriental), serta penelitian modern seperti karya Claude Guillot (1990) yang menunjukkan bahwa peran Syarif Hidayatullah tidak hanya religius, tetapi juga administratif dan militer.

Spiritualitas yang Melebur dalam Identitas Sunda-Islam

Syarif Hidayatullah tidak menghapus identitas Sunda, tetapi menenun Islam ke dalamnya. Ia menulis ajaran moral dalam bentuk petatah-petitih Sunda-Islami, seperti:

“Sapa nu boga rasa, kudu boga rasa ka batur.”
(Barang siapa beriman, harus punya empati pada sesama.)

Ia menjadikan bahasa Sunda sebagai sarana dakwah, menulis kisah para nabi dalam bentuk tembang dan cerita rakyat, agar masyarakat pedalaman mudah memahami nilai Islam.
Pendekatan linguistik dan budaya ini membuat Islam tumbuh dari akar masyarakat, bukan sebagai ajaran asing.

Jejak strategi dakwah ini masih terasa hingga kini di tradisi keagamaan Cirebon dan Banten — seperti pawai Panjang Jimat, ziarah Gunung Jati, dan pengajian adat kelahiran Nabi. Semua itu adalah bentuk sinkretisme harmonis antara Islam ortodoks dan budaya lokal.

Jejak Arkeologis dan Historiografis

Bukti historis keberadaan dan pengaruh Syarif Hidayatullah bukan sekadar legenda.
Situs Makam Gunung Jati di Cirebon yang kini menjadi tempat ziarah nasional menunjukkan struktur makam bergaya campuran Tiongkok–Islam, menegaskan jaringan diplomatik dan budaya yang ia bangun.

Temuan arkeologis berupa keramik Dinasti Ming di kompleks makam (diteliti oleh Claude Guillot, 2008) menunjukkan hubungan aktif Cirebon–Tiongkok pada abad ke-15.
Selain itu, naskah-naskah Cirebon seperti Negarakertabhumi dan Babad Walangsungsang memberikan kronologi yang relatif konsisten mengenai masa hidup Syarif Hidayatullah (sekitar 1448–1568).

Refleksi: Lahirnya Wali yang Memimpin Dunia

Syarif Hidayatullah adalah perwujudan sempurna Wali yang berdaulat. Ia bukan hanya penyebar ajaran, tapi juga arsitek peradaban.
Ia menyiapkan sistem pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang menjadi dasar lahirnya dua kesultanan besar — Cirebon dan Banten.

Warisan terbesarnya bukan hanya masjid dan pesantren, tetapi konsep Islam Nusantara yang adaptif, inklusif, dan berdaulat.
Dari gunung kecil di pesisir utara Jawa, ia menyalakan obor peradaban yang sinarnya menembus Samudra Hindia hingga ke Timur Tengah.

Dan dari fondasi inilah, misi besar itu dilanjutkan: bagaimana Syarif Hidayatullah mengubah ilmu dan spiritualitasnya menjadi kekuatan politik yang konkret di Cirebon, basis awal ekspansi Islam ke Banten.

Konsolidasi Kekuatan di Cirebon — Basis Awal Ekspansi Politik dan Dakwah

Dari Pesantren Gunung Jati Menjadi Pusat Pemerintahan

Ketika Syarif Hidayatullah kembali dari Hijaz dan menetap di Cirebon pada pertengahan abad ke-15, kawasan itu belum sepenuhnya menjadi pusat politik besar. Wilayah pesisir utara Jawa ini masih berupa perkampungan nelayan dan ladang garam, dikelilingi rawa dan hutan bakau.

Namun, di sinilah ia mulai membangun kekuatan — bukan dari istana megah, melainkan dari pesantren.
Di kaki Gunung Jati, ia mendirikan tempat belajar yang mengajarkan tauhid, fiqh, bahasa Arab, dan ilmu pemerintahan. Murid-muridnya bukan hanya rakyat biasa, tapi juga bangsawan muda dari berbagai daerah.
Dalam catatan Babad Walangsungsang, tempat itu kelak dikenal sebagai Pesantren Lemahwungkuk, cikal bakal kota Cirebon.

Konsepnya sederhana namun revolusioner: menjadikan ilmu agama sebagai fondasi pemerintahan.
Syarif Hidayatullah meyakini bahwa Islam tak bisa bertahan hanya lewat dakwah lisan; ia harus diwujudkan dalam struktur sosial yang adil.

Menyatukan Rakyat Pesisir dan Pedalaman

Saat itu, wilayah pesisir Jawa Barat terbagi dalam dua kutub:

• Pesisir, yang sudah akrab dengan perdagangan dan pengaruh Islam dari luar.
• Pedalaman, yang masih memegang kuat kepercayaan lama dan loyalitas pada Pajajaran.

Syarif Hidayatullah tidak menaklukkan mereka dengan pedang. Ia menyatukan dengan keadilan dan kepedulian sosial.
Ia menurunkan pajak garam, membuka pelabuhan untuk semua bangsa, dan memastikan nelayan mendapat bagian hasil laut yang layak.

Pendekatannya menarik simpati para pedagang asing dan masyarakat lokal.
Dalam laporan Portugis Tomé Pires dalam Suma Oriental (1513), disebutkan bahwa “Cirebon adalah pelabuhan kecil yang berkembang pesat di bawah seorang pemimpin Muslim yang adil dan ramah terhadap semua bangsa.”

Keadilan sosial itu membuat rakyat pedalaman mulai meninggalkan Pajajaran dan bergabung di bawah bendera baru: Negeri Cirebon yang beriman.

Diplomasi Lewat Pernikahan

Salah satu langkah politik paling strategis Syarif Hidayatullah adalah pernikahannya dengan Putri Ong Tien, anak Kaisar Ming dari Tiongkok.
Catatan tradisi Cirebon dan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari menyebut bahwa pernikahan ini membawa dua keuntungan besar:

1. Dukungan diplomatik dan perdagangan internasional dari negeri Cina, yang pada masa itu merupakan kekuatan ekonomi dunia.
2. Pertukaran budaya dan teknologi, terutama dalam bidang arsitektur, keramik, dan maritim.

Dari hubungan inilah lahir kompleks keraton dan masjid bergaya campuran Tiongkok–Islam di Cirebon.
Arsitekturnya bukan kebetulan; ia adalah simbol bahwa Islam di Jawa bersifat kosmopolit, bukan eksklusif.

Putri Ong Tien juga berperan penting dalam dakwah. Dalam legenda rakyat Cirebon, ia dikenal sebagai istri yang membantu Sunan Gunung Jati menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam bahasa rakyat.
Kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa pernikahan bisa menjadi alat diplomasi dan dakwah lintas budaya.

Hubungan Strategis dengan Demak

Pada saat yang sama, di sebelah timur Jawa, berdirilah Kesultanan Demak, dipimpin oleh Raden Patah.
Demak dan Cirebon memiliki cita-cita yang sama: menegakkan Islam dan melawan dominasi Majapahit yang mulai melemah.

Melalui jaringan Wali Songo, Syarif Hidayatullah menjalin aliansi dengan Demak.
Hubungan ini bukan hanya politik, tapi juga spiritual — keduanya berada dalam lingkaran dakwah yang sama di bawah bimbingan Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga.

Aliansi ini menjadi pondasi kuat bagi penyebaran Islam di barat Jawa.
Cirebon bertugas sebagai basis dakwah dan diplomasi, sedangkan Demak menjadi pusat militer dan pelindung politik.

Sunan Gunung Jati kemudian diangkat sebagai anggota Wali Songo, mewakili kawasan barat Nusantara.
Dari sinilah dakwahnya meluas hingga ke Banten, Sunda Kelapa, dan bahkan Lampung.

Mengubah Cirebon Menjadi Kota Islam Modern

Cirebon tumbuh pesat di bawah kepemimpinannya.
Ia mendirikan Keraton Pakungwati, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, dan jaringan pesantren yang terhubung langsung dengan pelabuhan.

Masjid Sang Cipta Rasa dibangun dengan melibatkan para wali — Sunan Kalijaga sebagai perancang arsitektur, dan Sunan Bonang sebagai pengatur tata ibadah.
Arsitektur masjid itu masih bertahan hingga kini, dengan gaya hibrida Hindu-Islam-Tiongkok yang merepresentasikan semangat inklusif Islam Nusantara.

Sumber Belanda awal abad ke-17 mencatat bahwa Cirebon adalah “pelabuhan yang sibuk, tempat orang-orang Arab, Persia, Gujarat, dan Melayu berdagang dengan damai.”
Keberagaman itu bukan ancaman, tapi kekuatan.

Pendidikan dan Kaderisasi Ulama

Selain politik dan ekonomi, Syarif Hidayatullah juga fokus membangun sistem pendidikan ulama.
Murid-muridnya kelak menjadi tokoh penting di berbagai wilayah:

• Pangeran Cakrabuwana di Cirebon.
• Sultan Hasanuddin di Banten.
• Sunan Gunung Jati II (Maulana Yusuf) yang melanjutkan tradisi dakwah dan pemerintahan.

Di pesantrennya, para santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga strategi kepemimpinan, diplomasi, dan perdagangan.
Ia menyebutnya sebagai ilmu amar ma’ruf nahi munkar — pengetahuan untuk menegakkan kebaikan di dunia nyata.

Dengan model ini, Syarif Hidayatullah berhasil mencetak generasi yang mampu menggabungkan peran ulama dan negarawan.

Cirebon: Kota Kosmopolit Islam Pertama di Jawa Barat

Menjelang akhir abad ke-15, Cirebon telah menjelma menjadi pusat Islam kosmopolit pertama di Jawa Barat.
Pelabuhannya menjadi titik singgah bagi para ulama dari Timur Tengah, India, dan Malaka.
Di sana, mereka berdiskusi, berdagang, dan berdakwah bersama.

Cirebon menjadi contoh bahwa Islam bisa tumbuh melalui perdagangan dan pendidikan, bukan penaklukan.
Dari sinilah konsep “Cirebon sebagai jembatan Islam global” muncul — sebuah kota kecil yang memainkan peran besar dalam sejarah dunia Islam maritim.

Refleksi: Kota Ilmu dan Iman

Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati bukan hanya kota, tapi manifestasi cita-cita Islam yang berkeadaban.
Ia menolak perang saudara, menolak kerakusan ekonomi, dan mengajarkan pemerintahan berbasis kasih sayang.

Dalam khotbah terakhirnya yang tercatat dalam Serat Sunan Gunung Jati, ia berkata:

“Negeri akan makmur bila pemimpin beriman, rakyat berilmu, dan semua tunduk pada keadilan.”

Kata-kata itu menjadi napas pemerintahan Islam di barat Jawa selama berabad-abad, hingga masa Sultan Ageng Tirtayasa di Banten.

Setelah fondasi kokoh itu berdiri di Cirebon, langkah berikutnya pun dimulai: ekspansi politik dan dakwah ke Banten, wilayah pesisir yang kelak menjadi simbol kekuatan Islam maritim di Nusantara.

Mengapa Banten Menjadi Target Strategis Utama

Latar Politik dan Ekonomi Banten Girang Pra-Islamisasi

Sebelum kedatangan pengaruh Cirebon, Banten Girang adalah sebuah kerajaan kecil bawahan Pajajaran yang berpusat di tepian Sungai Cibanten, beberapa kilometer dari pesisir.
Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pertanian dan perdagangan lada, komoditas berharga tinggi di pasar Asia abad ke-15.

Namun, posisi strategis Banten justru menjadi pedang bermata dua.
Wilayah ini terletak di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Jawa, menjadikannya rebutan antara para pedagang lokal, kekuatan Sunda, dan pengaruh asing seperti Portugis.

Catatan Portugis awal abad ke-16 yang dikutip dalam Decadas da Ásia karya João de Barros menyebut bahwa “Banten adalah pelabuhan kaya yang mengirimkan lada ke Malaka dan Gujarat.”
Namun, ia juga menyebut bahwa Pajajaran — kerajaan induk — lemah dalam mempertahankan pelabuhan-pelabuhan pesisirnya.
Kelemahan inilah yang kelak dimanfaatkan oleh Sunan Gunung Jati untuk menancapkan pengaruh Islam.

Banten sebagai Pintu Gerbang Laut Jawa

Sunan Gunung Jati memandang Banten bukan hanya sebagai wilayah misi dakwah, tetapi sebagai gerbang ekonomi dan geopolitik.
Letaknya di ujung barat Pulau Jawa menjadikannya titik kontrol ideal bagi jalur kapal dari Malaka menuju pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah dan Timur.

Dalam strategi maritimnya, ia melihat bahwa penguasaan Banten berarti menguasai jalur laut strategis Nusantara.
Dengan menguasai Banten, Cirebon bisa memotong jalur dagang Portugis dan Sunda sekaligus memperkuat aliansi dengan Demak.

Beberapa peneliti modern seperti Claude Guillot (2008) dalam Banten avant l’Islam menjelaskan bahwa “Islamisasi Banten bukan sekadar gerakan spiritual, melainkan langkah terencana untuk membangun jaringan ekonomi Islam di pesisir barat.”
Guillot bahkan menyebut bahwa proyek ini menjadi model awal “supremasi Islam maritim” di Asia Tenggara.

Ancaman Portugis dan Persekutuan Sunda

Pada 1522, kerajaan Pajajaran menandatangani Perjanjian Sunda–Portugis untuk mendirikan benteng di Sunda Kalapa.
Bagi Sunan Gunung Jati, ini adalah ancaman langsung terhadap misi Islamisasi dan perdagangan bebas.
Aliansi tersebut membuka pintu bagi dominasi militer Eropa di pantai barat Jawa.

Langkah cepat pun diambil:

• Ia memperkuat pelabuhan Cirebon dengan armada dagang dan militer.
• Ia mengutus mata-mata ke Banten Girang untuk mempelajari kondisi politik lokal.
• Dan yang paling penting, ia mempersiapkan Maulana Hasanuddin, putra sulungnya, sebagai ujung tombak ekspedisi ke barat.

Sejarawan Hoesein Djajadiningrat (1913) dalam disertasinya Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten menulis bahwa “Gerakan Cirebon ke Banten bukanlah ekspedisi militer spontan, tetapi strategi sistematis untuk membangun buffer Islam melawan Pajajaran dan Portugis.”

Diplomasi Sebelum Penaklukan

Sebelum mengirim pasukan, Sunan Gunung Jati lebih dulu menempuh jalur diplomasi religius.
Ia mengirim utusan ulama dan pedagang Muslim untuk berdakwah di pesisir Banten, membawa ajaran Islam sekaligus memperkenalkan sistem perdagangan syariah.

Pendekatan ini lambat laun melunakkan hati sebagian bangsawan lokal.
Rakyat pesisir yang jenuh dengan pajak tinggi Pajajaran mulai berpaling kepada Cirebon, yang terkenal dengan kebijakan ekonomi adil dan pajak rendah.

Banten Girang pun mulai goyah. Ketika pengaruh Islam meningkat, beberapa pejabat kerajaan bahkan masuk Islam secara diam-diam.
Dalam Hikayat Hasanuddin, disebutkan bahwa “banyak dari rakyat Banten telah tunduk kepada ulama Cirebon sebelum pedang diangkat.”

Ekspedisi Hasanuddin — Perpaduan Dakwah dan Militer

Sekitar tahun 1524, setelah jaringan dakwah dan diplomasi matang, Maulana Hasanuddin memimpin ekspedisi ke Banten.
Pasukan Cirebon berangkat bukan dalam format perang besar, melainkan gabungan ulama, pedagang, dan prajurit sukarela.

Mereka mendekati Banten Girang dengan membawa pesan damai — namun siap menghadapi perlawanan bila perlu.
Dalam versi Babad Banten, perang yang terjadi bersifat “simbolik” dan tidak menumpahkan banyak darah.
Raja Banten Girang akhirnya menyerahkan kekuasaan dan memeluk Islam, sementara Hasanuddin menikahi putrinya, menandai peralihan damai kekuasaan kepada Islam.

Namun, penelitian arkeolog modern menunjukkan bahwa proses itu kemungkinan lebih kompleks.
Ekskavasi di Situs Banten Girang (oleh tim arkeolog Claude Guillot, 1990-an) menemukan lapisan kebakaran dan benteng pertahanan, mengindikasikan adanya bentrokan terbatas — bukti bahwa proses Islamisasi Banten mengandung unsur militer moderat.

Pendirian Kota dan Pelabuhan Baru

Setelah menguasai Banten Girang, Maulana Hasanuddin memindahkan pusat pemerintahan ke pesisir dan mendirikan kota baru: Banten Lama.
Langkah ini bukan sekadar simbol. Ia paham bahwa kota pesisir lebih strategis bagi perdagangan internasional dan dakwah maritim.

Dengan bimbingan Sunan Gunung Jati, Banten Lama dirancang sebagai kota Islam terencana pertama di Jawa bagian barat.
Di tengah kota dibangun Masjid Agung Banten, diapit oleh Keraton Surosowan, pasar, dan pelabuhan.

Menurut catatan arsitektur Denys Lombard (1996) dalam Nusa Jawa: Silang Budaya, tata kota Banten meniru pola Medina Islam klasik — dengan masjid sebagai pusat kehidupan sosial dan ekonomi.
Ini memperlihatkan bahwa Islamisasi tidak hanya mengubah kepercayaan, tetapi juga mengubah wajah kota dan tatanan sosial.

Transformasi Sosial dan Identitas Baru

Dalam waktu singkat, Banten berkembang menjadi kota kosmopolit.
Pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, Cina, dan bahkan Eropa berdatangan.
Namun berbeda dengan pelabuhan Portugis yang sarat kekuasaan, Banten mengedepankan keterbukaan dan keadilan syariah.

Sunan Gunung Jati membentuk Dewan Ulama dan Dewan Pedagang, memastikan semua keputusan ekonomi sesuai prinsip keadilan Islam.
Rakyat pesisir pun menemukan identitas baru sebagai umat Islam sekaligus pelaku ekonomi global.

Banten tidak hanya berubah agama, tetapi bertransformasi menjadi pusat peradaban.

Banten sebagai Buffer Islam di Barat

Setelah Banten sepenuhnya di bawah Islam, wilayah ini menjadi benteng pertahanan utama melawan Portugis di barat Jawa.
Hubungan antara Banten, Cirebon, dan Demak diperkuat melalui jaringan pernikahan, perdagangan, dan dakwah.

Ketika Sunda Kalapa jatuh ke tangan Fatahillah pada 1527 (menjadi Jayakarta), maka terbentuklah segitiga kekuatan Islam pesisir: Banten–Cirebon–Demak.
Tiga poros ini menjamin bahwa pengaruh Portugis tidak bisa menembus jantung Jawa.

Dalam catatan Hoesein Djajadiningrat, “Cirebon dan Banten memainkan peran strategis dalam menutup jalur ekspansi Eropa, sekaligus menegakkan identitas Islam di pesisir barat.”

Refleksi: Ekspansi sebagai Dakwah, Bukan Penaklukan

Ekspansi ke Banten membuktikan bahwa strategi Islamisasi ala Sunan Gunung Jati bukan kolonial, melainkan transformasional.
Ia tidak menghancurkan tatanan lama secara brutal, tetapi mengubahnya dari dalam — dengan memadukan perdagangan, pernikahan, diplomasi, dan spiritualitas.

Visi ini menjadikan Banten bukan sekadar pelabuhan, tetapi pusat dunia Islam maritim yang kelak menyaingi Malaka dan Aceh.
Seperti dicatat Anthony Reid (1993) dalam Southeast Asia in the Age of Commerce, “Banten muncul sebagai pelabuhan Muslim terbesar di barat Jawa karena berhasil mengintegrasikan iman dan ekonomi secara harmonis.”

Dengan keberhasilan misi Banten, Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin bukan hanya menanamkan Islam di tanah Sunda, tetapi juga menegakkan model pemerintahan yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten — kerajaan Islam maritim paling berpengaruh di Nusantara.

Strategi Militer dan Diplomasi Sunan Gunung Jati di Banten

Pendekatan Bertahap: “Mendahulukan Dakwah, Mengakhiri dengan Kekuatan”

Sunan Gunung Jati memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak bisa direbut hanya dengan pedang — apalagi di tanah yang masih berakar kuat pada tradisi Hindu-Sunda.
Karena itu, ekspedisi ke Banten tidak dimulai sebagai perang, melainkan sebagai gerakan dakwah sosial-ekonomi.

Ia menanamkan prinsip dasar: “Dakwah lebih tajam dari senjata.”
Pasukannya terdiri dari ulama, pedagang, dan ksatria yang diikat oleh misi spiritual, bukan ambisi pribadi.
Strategi ini membuat transisi kekuasaan di Banten terasa alami, bukan paksaan.

Namun, ketika pihak-pihak pro-Pajajaran menolak tunduk, barulah kekuatan militer digunakan secara terbatas dan terukur.
Dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, tercatat bahwa “Hasanuddin membawa panji Cirebon ke Banten bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menegakkan kebenaran.”

Kekuatan Simbol dan Legitimasi Agama

Dalam politik abad ke-16, legitimasi spiritual sama pentingnya dengan kekuatan militer.
Sunan Gunung Jati mengerti hal ini. Setiap pergerakan militernya dibingkai sebagai perjuangan menegakkan agama dan keadilan sosial.

Sebelum memulai ekspedisi, ia menggelar doa bersama di Cirebon, disaksikan para wali dan santri.
Kisah rakyat menyebutkan bahwa bendera putih bertuliskan kalimat tauhid dibawa Hasanuddin sebagai tanda suci, bukan simbol perang.

Kekuatan simbol ini berfungsi ganda:

1. Menumbuhkan moral pasukan.
2. Menarik simpati rakyat Banten, yang melihat ekspedisi ini bukan invasi, tetapi penyelamatan dari tirani Pajajaran.

Diplomasi Ulama dan Pernikahan Politik

Setelah kota Banten Girang tunduk, Sunan Gunung Jati tidak mengganti semua pejabat lokal.
Sebaliknya, ia mempertahankan sebagian bangsawan lama agar transisi berjalan mulus.
Pendekatan ini menjadi cikal bakal model politik Islam Nusantara: asimilasi, bukan dominasi.

Langkah paling strategis adalah pernikahan Maulana Hasanuddin dengan putri Raja Banten Girang.
Dari sisi politik, ini memperkuat klaim Hasanuddin sebagai penguasa sah.
Dari sisi sosial, menyatukan dua dunia: lama dan baru.

Dalam konsep Islam, pernikahan ini juga menjadi bentuk sulh (rekonsiliasi damai).
Ia menghapus konflik berdarah, sekaligus membangun legitimasi moral di mata rakyat.

Struktur Kekuasaan Baru: Sinergi Dakwah dan Pemerintahan

Setelah stabilitas tercapai, Sunan Gunung Jati menata ulang struktur pemerintahan Banten:

• Maulana Hasanuddin diangkat sebagai Sultan.
• Para ulama Cirebon ditempatkan sebagai penasihat spiritual dan hakim syariah.
• Bangunan administratif seperti pasar, masjid, dan istana dibangun berdekatan, menunjukkan integrasi antara ekonomi, agama, dan politik.

Sistem baru ini menandai perubahan besar dari model kerajaan Pajajaran yang hierarkis menjadi pemerintahan partisipatif berbasis moral dan hukum Islam.

Catatan Denys Lombard (1996) menyebutnya sebagai “transformasi sosial paling radikal di pesisir barat Jawa, yang mengubah konsep kekuasaan menjadi pelayanan spiritual.”

Militer Maritim: Pertahanan Laut dan Pengawasan Perdagangan

Meski dakwah jadi prioritas, Sunan Gunung Jati tidak menyepelekan aspek militer.
Ia menyadari Banten harus siap menghadapi ancaman dari Portugis dan Sunda yang masih eksis di pedalaman.

Oleh sebab itu, dibentuklah armada laut Islam pertama di barat Jawa, dipimpin oleh laksamana dari kalangan pedagang.
Mereka tidak hanya menjaga pelabuhan, tapi juga mengawasi perdagangan rempah dan mencegah monopoli asing.

Menurut catatan Portugis tahun 1526 yang dikutip oleh Tome Pires dalam Suma Oriental, pelabuhan Banten telah “dijaga oleh kapal-kapal Muslim bersenjata dan terorganisir.”
Ini menjadi bukti bahwa Islamisasi di Banten bukan hanya urusan iman, tapi juga kedaulatan ekonomi.

Diplomasi Regional: Aliansi Islam dan Gerakan Anti-Portugis

Sunan Gunung Jati memperluas jaringan diplomasi dengan Demak, Aceh, dan Palembang.
Tujuannya satu: membentuk blok dagang Islam yang menandingi pengaruh Portugis di Nusantara.

Banten pun menjadi simpul strategis dalam aliansi tersebut.
Sebagai imbal balik, Demak mengirim teknisi dan ulama untuk memperkuat pelabuhan, sementara Cirebon menjaga jalur darat ke timur.

Dalam sumber-sumber Melayu, langkah ini disebut sebagai “Perjanjian Lautan Islam” — suatu gagasan politik yang kelak menjadi fondasi solidaritas antarpelabuhan Muslim.

Legitimasi Kultural: Banten Sebagai Simbol Kesultanan Islam

Setelah Banten stabil, Sunan Gunung Jati menarik diri ke Cirebon dan menyerahkan pemerintahan penuh kepada Hasanuddin.
Namun, pengaruh spiritualnya tetap hidup.
Setiap keputusan penting di Banten tetap dikonsultasikan ke Cirebon — sebuah hubungan guru-murid yang mengakar dalam tradisi politik Islam Nusantara.

Banten kemudian berkembang menjadi kesultanan Islam berdaulat, diakui oleh pelabuhan-pelabuhan lain, dan menjadi pusat ilmu keislaman dan perdagangan internasional.
Pada abad ke-17, Sultan Ageng Tirtayasa bahkan melanjutkan cita-cita kakeknya dengan menjadikan Banten kekuatan global.

Refleksi: Diplomasi dan Militer dalam Satu Nafas

Sunan Gunung Jati tidak memisahkan diplomasi dari militer.
Baginya, keduanya adalah dua sisi dari satu kebenaran: membangun tatanan yang adil di bawah nilai Islam.

Ia berhasil menyeimbangkan kekuatan dan kearifan.
Kemenangan tidak diukur dari jumlah benteng yang direbut, tetapi dari berapa banyak hati yang tunduk tanpa dipaksa.

Kisahnya di Banten adalah bukti bahwa Islam bisa menaklukkan tanpa menjajah, memimpin tanpa menindas, dan berkuasa tanpa melupakan nurani.

Dengan berdirinya Kesultanan Banten, visi besar Sunan Gunung Jati akhirnya terwujud: sebuah kerajaan Islam maritim yang menjadi mercusuar di barat Nusantara.
Namun, di balik keberhasilan politik itu, ia tetap memilih jalan spiritual — kembali ke Cirebon dan membangun jaringan dakwah lintas wilayah.

Jaringan Dakwah dan Diplomasi Spiritual Sunan Gunung Jati

Dakwah Sebagai Jaringan, Bukan Sekadar Ceramah

Bagi Sunan Gunung Jati, dakwah tidak berhenti di masjid atau pesantren.
Ia memahami bahwa untuk menanamkan Islam secara lestari, harus dibangun jaringan sosial, ekonomi, dan politik yang saling menopang.
Dakwah menjadi seperti arus sungai — mengalir lewat perdagangan, pernikahan, hingga budaya lokal.

Cirebon dijadikannya pusat koordinasi dakwah pesisir barat.
Setiap pelabuhan dari Indramayu, Karawang, hingga Banten menjadi “mata air kecil” yang saling mengalirkan pengaruh Islam.

Ia mengirim murid-murid terbaiknya — sebagian kelak dikenal sebagai para ulama pengembara — ke berbagai penjuru Nusantara, termasuk Palembang, Jambi, hingga Pasai.

Perdagangan Sebagai Sarana Dakwah

Dakwah dan perdagangan dalam visi Sunan Gunung Jati tidak bisa dipisahkan.
Ia melihat pedagang sebagai utusan agama yang paling efektif, karena bisa menjangkau wilayah yang tak tersentuh kerajaan.

Para saudagar Muslim dari Cirebon dan Banten membawa lebih dari sekadar barang.
Mereka membawa nilai kejujuran, keadilan, dan persaudaraan, yang perlahan menumbuhkan kepercayaan di masyarakat pesisir.

Dalam arsip Belanda abad ke-17 (VOC Archive Batavia, 1620-an), terdapat catatan bahwa “para pedagang dari Cheribon dikenal jujur dalam timbangan dan tidak menipu harga.”
Citra inilah yang menjadi pintu masuk bagi Islam diterima tanpa perlawanan di banyak pelabuhan kecil.

Diplomasi Spiritual: Ulama Sebagai Duta

Selain pedagang, ulama dan santri dikirim sebagai duta dakwah.
Mereka tidak datang membawa panji kekuasaan, melainkan buku-buku fiqih, tasawuf, dan hikmah.

Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan khas: sinkretik tanpa kompromi.
Ia tidak menolak budaya lokal, tapi mengislamkannya secara perlahan.
Upacara adat, misalnya, diisi dengan doa Islam.
Simbol-simbol lokal diberi makna baru sesuai ajaran tauhid.

Pendekatan ini membuat dakwahnya diterima luas tanpa menimbulkan benturan budaya.
Dalam Babad Cirebon disebutkan bahwa “ajaran wali Cirebon tidak melarang wayang, tapi mengubah lakonnya menjadi kisah para nabi.”

Jejaring Murid dan Ulama Pengembara

Jejaring dakwah Sunan Gunung Jati bersifat organik dan lintas pulau.
Beberapa nama penting tercatat sebagai penyebar pengaruhnya:

• Syekh Datuk Kahfi, pendiri pesantren Gunung Jati, yang mendidik generasi awal ulama Sunda.
• Pangeran Panjunan, yang berdakwah di pesisir Indramayu dan mengajarkan fiqih perdagangan.
• Maulana Yusuf, putra Maulana Hasanuddin, yang kelak memperluas pengaruh Banten ke Lampung dan Sumatra Selatan.

Dari Sumatra, murid-muridnya membawa kembali ajaran tasawuf dan tarekat Qadiriyah, memperkuat dimensi spiritual Islam Nusantara.
Dengan begitu, Cirebon menjadi simpul antara dunia Islam Jawa dan dunia Islam Melayu.

Diplomasi Antarkerajaan Islam

Sunan Gunung Jati juga menjalin hubungan diplomatik berbasis agama dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa.
Ia menjalin surat-menyurat dengan Aceh Darussalam, Palembang, dan Pasai, membicarakan perniagaan sekaligus penyebaran ilmu agama.

Dalam surat-surat kuno yang tersimpan di koleksi Kesultanan Cirebon (disalin ulang oleh filolog Edi Sedyawati, 1980-an), tercatat sapaan seperti:
“Kepada Paduka Sultan di Aceh, semoga rahmat Allah meliputi negeri tuan, sebagaimana kasih Rasul meliputi umatnya.”

Gaya bahasanya diplomatis, lembut, tapi sarat makna politik — menunjukkan posisi Cirebon sebagai kerajaan ulama yang dihormati sejajar dengan pusat-pusat Islam lain di Asia Tenggara.

Dari Tasawuf ke Tata Pemerintahan

Sunan Gunung Jati memadukan tasawuf dan pemerintahan dalam satu nafas.
Ia mengajarkan bahwa penguasa sejati bukanlah yang ditakuti rakyat, tapi yang menjaga hati rakyat agar dekat kepada Tuhan.

Konsep ini kelak diadopsi oleh para sultan Banten dan Cirebon.
Dalam sistem mereka, ulama menempati posisi tinggi dalam dewan kerajaan, menandai bahwa otoritas spiritual memiliki peran struktural dalam pemerintahan.

Catatan sejarawan Azyumardi Azra (2004) menyebut bahwa sistem ini menjadi “model awal Islamic governance di Nusantara,” yang menggabungkan tasawuf, hukum syariah, dan etika sosial.

Jejak Dakwah di Wilayah Pedalaman

Tak hanya di pesisir, pengaruh Sunan Gunung Jati merembes ke pedalaman Jawa Barat.
Para ulama binaannya mendirikan pesantren di Talaga, Kuningan, dan Galuh.
Di tempat-tempat ini, dakwah dilakukan dengan bahasa Sunda halus dan disisipkan dalam kesenian dan pertanian.

Di Kuningan, misalnya, dikenal istilah “ngaji sawah” — tradisi belajar agama sambil bekerja di ladang, yang dipercaya berakar dari metode dakwah ulama Cirebon.
Ini menunjukkan bahwa dakwah Sunan Gunung Jati tidak eksklusif untuk bangsawan, tapi mendarah di kehidupan rakyat.

Warisan Spiritual: Cirebon Sebagai “Tanah Ulama”

Setelah jaringan dakwahnya mapan, Sunan Gunung Jati lebih banyak berperan sebagai pembimbing ruhani.
Ia menerima tamu dari berbagai daerah — dari Palembang hingga Kalimantan — yang datang menuntut ilmu atau meminta petunjuk spiritual.

Cirebon pun mendapat julukan “Negeri Para Wali,” sejajar dengan Gresik dan Demak di timur.
Hingga kini, tradisi ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Astana Gunung Sembung menjadi simbol kontinuitas spiritual Islam Nusantara.

Refleksi: Diplomasi Tanpa Batas Geografis

Melalui dakwah dan diplomasi spiritualnya, Sunan Gunung Jati menegakkan peradaban Islam yang menembus batas geografis dan etnis.
Ia memadukan perdagangan, tasawuf, dan politik menjadi jaringan harmoni yang menyatukan pesisir dan pedalaman, Jawa dan Sumatra, rakyat dan bangsawan.

Visinya tidak sekadar menyebarkan agama, tetapi membangun dunia Islam yang berakar dan berbudaya.
Seperti yang diungkap Anthony Johns (1975) dalam Sufism as a Factor in the Spread of Islam to Southeast Asia:
“Islam tidak datang dengan perang, tapi dengan kelembutan hati dan jaringan ulama-pedagang yang berpikiran kosmopolit.”

Dengan terbentuknya jaringan dakwah lintas wilayah ini, Sunan Gunung Jati berhasil menjadikan Cirebon bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga poros spiritual dan intelektual Islam Nusantara.
Namun, akhir hayatnya justru menjadi puncak simbolik perjalanan seorang wali — meninggalkan dunia dengan warisan abadi.

Warisan, Wafat, dan Peneguhan Mitos Sunan Gunung Jati

Detik Terakhir Sang Wali

Menurut catatan Carita Purwaka Caruban Nagari dan Babad Cirebon, menjelang akhir hayatnya, Sunan Gunung Jati memilih berdiam di Astana Gunung Sembung, sebuah bukit kecil yang menghadap laut Cirebon.
Dikisahkan, ia sering memandangi ufuk barat — arah di mana Banten berkembang di bawah tangan putranya, Maulana Hasanuddin.

Dalam satu kisah yang kerap dituturkan para peziarah, beliau berkata kepada murid-muridnya:

“Jika kelak tubuhku tiada, jangan tangisi jasadku. Tangisilah bila ilmu dan iman tidak lagi menjadi jalan hidup kalian.”

Ungkapan ini, meski sederhana, merangkum etos dakwah dan kepemimpinannya: bahwa kejayaan sejati bukan terletak pada istana, tetapi pada kelangsungan nilai-nilai iman dan ilmu.

Pemakaman dan Tradisi Ziarah

Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1568 M, dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung, kompleks yang kini dikenal sebagai Situs Makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon.

Kompleks ini memiliki sembilan pintu gerbang (gapura), yang melambangkan tahapan spiritual menuju Tuhan.
Hanya kalangan tertentu yang diizinkan melewati gerbang kesembilan — simbol penghormatan tertinggi kepada sang wali.

Tradisi ziarah tahunan diadakan setiap bulan Maulid, di mana ribuan orang dari seluruh Nusantara datang membawa doa dan sesaji simbolik.
Namun, lebih dari ritual, tradisi ini adalah bentuk transmisi nilai spiritual dan sejarah, menjembatani masa lalu dengan masa kini.

Sejarawan lokal Abah Ali Zainal Abidin (2011) menulis bahwa kompleks ini bukan sekadar makam, tetapi “arsitektur dakwah dalam bentuk ruang sakral” — setiap lapisan tangga, ukiran, dan gapura memiliki pesan sufistik tersendiri.

Transformasi dari Tokoh Sejarah ke Figur Sakral

Pasca wafatnya, sosok Sunan Gunung Jati perlahan mengalami sakralisasi kolektif.
Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai penguasa atau penyebar Islam, tetapi sebagai penjaga spiritual pesisir barat Jawa.

Proses ini tampak jelas dalam naskah-naskah abad ke-17 seperti Babad Banten dan Sajarah Banten Girang, yang menggambarkannya bukan hanya sebagai manusia, tapi “kekasih Tuhan yang menguasai dua dunia — dunia nyata dan dunia ghaib.”

Menurut Anthony Reid (2016), sakralisasi semacam ini lazim di Asia Tenggara Islam, di mana para penyebar awal agama kemudian diposisikan sebagai intercessor — perantara antara manusia dan Tuhan — dalam kesadaran budaya lokal.

Namun, penting dicatat:
Transformasi ini bukan bentuk penyimpangan, melainkan adaptasi spiritual lokal.
Ia menunjukkan bagaimana Islam di Nusantara mampu hidup berdampingan dengan budaya tradisional tanpa kehilangan inti tauhidnya.

Legenda yang Menyatu dengan Sejarah

Dari waktu ke waktu, muncul berbagai legenda tentang Sunan Gunung Jati.
Salah satunya adalah kisah bahwa beliau mampu berjalan di atas air menuju Mekah untuk menunaikan haji, atau bahwa ia memiliki cincin ajaib pemberian Nabi Khidir.

Meski tidak dapat diverifikasi secara historis, legenda-legenda ini memiliki fungsi sosial dan pedagogis.
Menurut antropolog Denys Lombard (1990), mitos wali semacam ini bukan sekadar kepercayaan rakyat, melainkan “alat transmisi moral” yang menjaga kedekatan masyarakat dengan nilai-nilai spiritual.

Dalam konteks masyarakat agraris Jawa Barat, kisah keajaiban wali bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai metafora kekuatan iman dan kebijaksanaan.

Warisan Intelektual dan Sosial

Warisan terbesar Sunan Gunung Jati bukan hanya pada aspek keagamaan, tetapi juga struktur sosial dan pendidikan.
Ia meninggalkan sistem pesantren yang terorganisir, menanamkan pentingnya literasi, hukum, dan keadilan sosial.

Pesantrennya melahirkan generasi ulama yang melanjutkan peran sosial di masyarakat.
Model ini diteruskan oleh Kesultanan Banten, yang menjadikan ulama sebagai mitra politik, bukan sekadar penasehat spiritual.

Jejaknya terlihat hingga masa modern:

• Sistem penghulu dan qadi di Kesultanan Banten adalah turunan langsung dari struktur pemerintahan Cirebon.
• Tradisi pengajaran kitab kuning dan tarekat sufi di pesantren-pesantren Jawa Barat hari ini memiliki akar pada lembaga yang didirikan beliau.

Warisan Arsitektur dan Budaya Material

Selain warisan spiritual, Sunan Gunung Jati meninggalkan jejak material yang kuat.
Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Banten menampilkan gaya arsitektur hibrida — perpaduan Jawa, Tionghoa, dan Arab.

Di dinding masjid, ditemukan kaligrafi kufi dan hiasan porselen Tiongkok — simbol diplomasi antarbudaya.
Menurut Claude Guillot (1990), pola-pola ini mencerminkan filosofi Sunan Gunung Jati yang “tidak menolak pengaruh luar, tetapi mengislamkannya melalui estetika.”

Dengan demikian, bahkan dalam arsitektur, nilai Islamisasi yang damai dan inklusif tetap hidup.

Dari Sejarah ke Identitas Modern Banten dan Cirebon

Hari ini, nama Sunan Gunung Jati bukan hanya dikenal di masjid dan pesantren.
Ia hadir dalam nama universitas (IAIN Syekh Nurjati Cirebon), jalan raya, bahkan simbol pemerintahan daerah.

Identitas keislaman Banten dan Cirebon masih menautkan dirinya kepada beliau — sebuah “genealogi spiritual dan kultural” yang terus mengikat masa kini dengan masa lalu.

Banten dikenal religius dan mandiri; Cirebon dikenal kosmopolit dan terbuka.
Keduanya adalah refleksi dua sisi dari visi Sunan Gunung Jati: Islam yang kuat dalam keyakinan, tapi lentur dalam pergaulan budaya.

Refleksi Akhir: Dari Supremasi ke Harmoni

Sunan Gunung Jati menutup hidupnya sebagai pemimpin yang berhasil mengubah kekuasaan menjadi peradaban.
Ia menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi kekuatan sosial, politik, dan budaya — bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu, akhlak, dan keteladanan.

Jika Demak adalah lambang kekuatan Islam timur Jawa, maka Cirebon dan Banten adalah simbol Islam pesisir barat: kuat dalam perdagangan, tapi berakar pada spiritualitas.

Warisan itu kini menjadi tanggung jawab generasi penerus: untuk menafsirkan kembali supremasi Islam sebagai harmoni sosial, bukan dominasi.

Dari makam Sunan Gunung Jati yang tenang di Cirebon hingga reruntuhan Banten Lama yang masih berdiri kokoh, jejaknya terus hidup — dalam doa, dalam sejarah, dan dalam budaya.

Namun, untuk memahami kedalaman peran beliau secara ilmiah, kita harus menelusuri analisis kritis historis: menimbang fakta, membedakan legenda, dan menegakkan kebenaran ilmiah.

Analisis Historis dan Kritis Peran Sunan Gunung Jati

Paradoks Sejarah: Antara Wali dan Raja

Salah satu problem utama dalam meneliti sosok Sunan Gunung Jati adalah dualisme identitasnya — ia tampil sebagai wali dalam tradisi keagamaan, namun sekaligus raja dalam sejarah politik.
Di satu sisi, naskah tradisional seperti Babad Cirebon dan Babad Banten mengagungkannya sebagai “utusan Tuhan”; di sisi lain, catatan kolonial dan sumber Arab menunjukkan perannya yang sangat strategis dalam urusan duniawi.

Menurut sejarawan Hoesein Djajadiningrat (1913) dalam Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten, narasi mengenai Sunan Gunung Jati sarat dengan glorifikasi dan sinkretisme politik, yang berfungsi mengukuhkan legitimasi dinasti Islam baru di Jawa Barat.
Artinya, sebagian kisah spiritualnya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan — politik yang disucikan.

Namun, peneliti modern seperti Claude Guillot (1990) dan Azyumardi Azra (2004) justru menekankan bahwa peran spiritual dan politiknya tidak bisa dipisahkan: keduanya saling menopang dalam membangun tatanan sosial Islam.

Kritik terhadap Sumber Primer: Antara “Babad” dan Fakta Arkeologis

Sebagian besar narasi tentang Sunan Gunung Jati bersumber dari babad — karya historiografi tradisional Jawa yang lebih bersifat literer ketimbang kronologis.
Sebagai contoh, Babad Cirebon (abad ke-18) baru ditulis dua abad setelah wafatnya Sunan Gunung Jati, dan sering kali menyisipkan unsur mitologis.

Dalam satu bagian misalnya, disebutkan bahwa beliau “menyentuh laut, dan ombak pun berhenti” — sebuah alegori, bukan laporan faktual.

Oleh karena itu, sejarawan modern menempuh dua langkah metodologis untuk memverifikasi:

1. Kritik eksternal – menelusuri asal naskah, penulis, dan konteks politik penulisannya.
2. Kritik internal – membandingkan isi babad dengan data arkeologis dan catatan luar negeri.

Contohnya, penelitian arkeolog Lutfi Yondri (Balai Arkeologi Bandung, 2019) menemukan korelasi antara periode aktivitas di Situs Banten Girang (abad ke-15–16) dan fase ekspansi politik Cirebon, memperkuat klaim historis bahwa dakwah Sunan Gunung Jati di Banten bukan mitos, tetapi misi strategis nyata.

Pertautan dengan Demak dan Dunia Islam Melayu

Kajian filologis terhadap naskah Sajarah Banten Girang menunjukkan adanya penyebutan “pangeran saka Demak” sebagai sekutu Sunan Gunung Jati.
Ini menegaskan hubungan ideologis antara Cirebon dan Demak — dua pusat Islam pesisir yang memandang Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan.

Dalam konteks regional, Cirebon dan Banten berada di simpul perdagangan internasional yang menghubungkan Malaka, Pasai, dan Gujarat.
Melalui jalur ini, Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga membangun peradaban pesisir berbasis syariah dan kosmopolitanisme.

Bukti epigrafis mendukung hal ini: batu nisan Sultan Hasanuddin memuat inskripsi Arab bertanggal 1570 M dengan gaya kaligrafi Persia — indikasi kuat adanya hubungan intelektual dan estetis dengan dunia Islam Asia Barat.

Historiografi Modern: Membaca Ulang Peran Gunung Jati

Historiografi kolonial kerap menilai penyebaran Islam sebagai proses “non-politik”, hanya melalui ulama dan perdagangan.
Namun, pendekatan baru — terutama yang dikembangkan Anthony Reid (2016) dan Merle Ricklefs (2013) — menekankan pentingnya Islam sebagai kekuatan politik integratif.

Sunan Gunung Jati, dalam kerangka ini, tampil bukan sebagai mistikus pasif, melainkan strateg politik berorientasi syariah yang menata ulang tatanan Jawa Barat.
Beliau menggunakan agama sebagai sarana membangun identitas politik baru yang menggantikan hegemoni Pajajaran.

Dengan kata lain, ia adalah arsitek ideologi negara Islam lokal — konsep yang mendahului bahkan teori modern tentang nation-building di Asia Tenggara.

Dialog Sejarawan: Djajadiningrat vs. Guillot

Perdebatan akademik paling terkenal seputar Sunan Gunung Jati terjadi antara Hoesein Djajadiningrat dan Claude Guillot.
Djajadiningrat memandang peran Gunung Jati lebih sebagai simbol kultural, bukan figur historis yang sepenuhnya dapat diverifikasi.
Sebaliknya, Guillot berargumen bahwa bukti material dan kontinuitas pemerintahan Cirebon-Banten menunjukkan peran aktif beliau sebagai pemimpin politik.

Guillot bahkan mengajukan teori bahwa “Islamisasi Banten adalah ekspedisi politik terencana”, bukan spontanitas dakwah.
Pendapat ini diperkuat oleh pola kronologis:

• 1479 M → Pendirian Kesultanan Cirebon.
• 1526 M → Penaklukan Banten Girang oleh Hasanuddin.
• 1527 M → Deklarasi Kesultanan Banten.

Rangkaian ini menunjukkan kesinambungan logis yang hampir mustahil terjadi tanpa koordinasi strategis seorang pemimpin pusat — yakni Sunan Gunung Jati.

Dampak Jangka Panjang: Politik, Budaya, dan Identitas

Dari perspektif politik, warisan Sunan Gunung Jati membentuk pola monarki Islam dengan basis ulama yang bertahan hingga abad ke-19.
Struktur pemerintahan Kesultanan Banten — yang menempatkan Qadi Agung sejajar dengan Patih Negara — merupakan replikasi dari sistem Cirebon.

Dari sisi budaya, beliau menciptakan model akulturasi damai antara Islam dan tradisi Sunda, yang menghasilkan budaya religius khas: penggunaan bahasa Sunda halus dalam khutbah, seni ukir masjid bercorak lokal, dan wayang bernuansa sufistik.

Sementara dalam konteks identitas, Sunan Gunung Jati menjadi ikon Islam pesisir barat — lambang Islam yang cerdas, politis, dan berbudaya.
Nilai-nilai kepemimpinannya — adil, terbuka, berilmu — menjadi pedoman sosial hingga kini.

Mitigasi Risiko Distorsi Sejarah

Salah satu tantangan akademik terbesar dalam studi Wali Songo adalah romantisasi berlebihan yang mengaburkan data sejarah.
Untuk menjaga integritas ilmiah, penulis dan peneliti kontemporer perlu menyeimbangkan antara penghormatan spiritual dan ketelitian akademik.

Strategi mitigasi yang direkomendasikan:

1. Triangulasi sumber: menggabungkan naskah lokal, data arkeologi, dan arsip kolonial.
2. Analisis interdisipliner: memadukan pendekatan sejarah, arkeologi, dan antropologi.
3. Kontekstualisasi budaya: menafsirkan mitos wali sebagai ekspresi sosial, bukan fakta literal.

Pendekatan ini memastikan bahwa narasi tentang Sunan Gunung Jati tetap ilmiah tanpa menghilangkan makna spiritualnya.

Kesimpulan Sementara Analisis Historis

Dari pembacaan kritis atas sumber primer, arkeologi, dan historiografi modern, dapat disimpulkan:

• Sunan Gunung Jati adalah tokoh historis nyata dengan peran besar dalam pembentukan Kesultanan Banten dan Cirebon.
• Meskipun sebagian kisahnya bersifat mitologis, fondasi politik, ekonomi, dan spiritual yang ia bangun terverifikasi secara arkeologis dan kronologis.
• Legenda-legenda yang berkembang bukanlah distorsi, melainkan cara masyarakat mengekspresikan penghormatan terhadap kebijaksanaan dan pengaruhnya.

Dengan demikian, figur ini layak dipandang bukan sekadar sebagai wali penyebar agama, tetapi sebagai negarawan awal Nusantara yang merumuskan sinergi antara iman dan kekuasaan.

Melalui lensa analisis kritis ini, kita kini memiliki fondasi yang kokoh untuk memahami peran Sunan Gunung Jati secara utuh — bukan sekadar sosok spiritual, tetapi sebagai pembangun sistem Islam yang berakar kuat dan berdampak luas.
Langkah berikutnya adalah menelusuri bagaimana warisan arkeologis dan peninggalan material di Banten Lama memperkuat seluruh narasi sejarah ini.

Warisan Arkeologis dan Jejak Peninggalan di Banten Lama

Banten Lama: Situs yang Berbicara Lewat Batu

Jika kita melangkah ke tepian Sungai Cibanten pagi hari, kabut lembut masih menggantung di antara reruntuhan dinding bata merah. Di situlah Banten Lama, sisa kota Islam maritim yang pernah menjadi jantung diplomasi, perdagangan, dan spiritualitas pada abad ke-16.
Suara azan dari Masjid Agung Banten menyatu dengan desir angin laut, seolah menghidupkan kembali memori masa ketika Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin menata peradaban Islam di barat Jawa.

Situs ini bukan sekadar peninggalan arkeologis, melainkan arsip batu dari visi geopolitik Sunan Gunung Jati. Setiap struktur—dari benteng hingga makam—memuat pesan tersirat tentang bagaimana Islam diterjemahkan menjadi tatanan sosial dan kekuasaan.

Struktur Kota dan Arsitektur Islam Awal

Penelitian Claude Guillot (CNRS, 1990) dalam Banten avant l’Islam menunjukkan bahwa tata ruang Banten Lama mencerminkan perpaduan konsep kota Islam dan tradisi lokal Nusantara.
Kota ini dibangun mengikuti prinsip madīnah: masjid di pusat, pasar di sekitarnya, dan istana menghadap ke sungai yang terhubung ke laut—simbol konektivitas spiritual dan ekonomi.

Bukti fisik ini masih bisa dilihat melalui:

• Masjid Agung Banten (dibangun 1566 M) dengan menara berbentuk mercusuar—simbol perpaduan Islam dan maritimisme.
• Keraton Surosowan, pusat pemerintahan yang kini hanya tersisa pondasinya, namun pernah menjadi istana megah bergaya Eropa-Asia.
• Benteng Speelwijk (abad ke-17) yang dibangun Belanda di lokasi bekas pertahanan Kesultanan, menandai fase intervensi kolonial setelah jatuhnya Banten.

Guillot menegaskan bahwa keberadaan struktur semacam itu menunjukkan tingkat urbanisasi dan tata kota yang maju, menandakan Banten bukan sekadar kota dagang, tetapi pusat peradaban Islam dengan sistem sosial teratur.

Masjid Agung Banten: Simbol Teologi Arsitektur

Menara Masjid Agung Banten—yang menyerupai mercusuar—menjadi artefak paling ikonik.
Arsitekturnya menggabungkan tiga simbol besar:

1. Dasar segi delapan melambangkan arah mata angin, tanda keterbukaan Banten terhadap dunia.
2. Bentuk silinder bertingkat merepresentasikan maqamat dalam tasawuf—tangga spiritual menuju kesempurnaan.
3. Puncak berbentuk kubah kecil menandakan tauhid, satu-satunya tujuan perjalanan spiritual.

Menurut H.J. de Graaf (1940), desain unik itu bukan kebetulan: ia melambangkan identitas Islam maritim—agama yang berlabuh, namun selalu terbuka pada arus global.
Sunan Gunung Jati diyakini memerintahkan pembangunan model semacam ini di Cirebon dan menularkan tradisinya ke Banten melalui Sultan Hasanuddin.

Makam Sunan Gunung Jati: Titik Konvergensi Spiritual dan Sejarah

Sekitar 80 kilometer dari Banten, di Gunung Sembung, Cirebon, berdiri kompleks makam Sunan Gunung Jati—situs yang hingga kini menjadi tempat ziarah ribuan peziarah setiap pekan.
Kompleks ini bukan sekadar tempat peristirahatan, tetapi peta simbolik kekuasaan dan spiritualitas.

Struktur bertingkatnya merepresentasikan hierarki kosmos dalam pandangan Islam Jawa:

• Lapisan bawah: dunia profan, tempat para peziarah.
• Lapisan tengah: zona transisi spiritual.
• Lapisan puncak: ruang sakral, tempat makam utama yang hanya dapat dimasuki keluarga keturunan.

Setiap lapisan dipenuhi relief, keramik Tiongkok, dan kaligrafi Arab, menunjukkan jejaring budaya lintas benua yang menjadi bagian dari misi dakwah Sunan Gunung Jati.

Arkeolog Edi Sedyawati (UI, 2003) menyebut situs ini sebagai “arsitektur spiritual yang sekaligus monumen politik”—karena menandai peralihan otoritas dari kerajaan Pajajaran ke sistem Islam.

Temuan Arkeologis di Situs Banten Girang

Bukti paling konkret tentang awal Islamisasi di Banten ditemukan di Situs Banten Girang, sekitar 3 km dari pusat Banten Lama.
Ekskavasi oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (2000–2012) menemukan:

• Pecahan keramik dari Dinasti Ming dan Yuan, menandakan aktivitas dagang intensif.
• Fragmen bata merah dengan pola konstruksi serupa bangunan Islam awal.
• Sisa-sisa fondasi bangunan keagamaan, kemungkinan masjid pertama Banten sebelum berdirinya Masjid Agung Banten.

Lutfi Yondri (2019) menegaskan bahwa lapisan stratigrafi situs ini mengindikasikan transisi budaya Hindu ke Islam secara bertahap, memperkuat teori bahwa dakwah Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin bersifat evolutif, bukan destruktif.

Epigrafi dan Inskripsi Arab

Salah satu artefak paling berharga di Banten Lama adalah batu nisan Sultan Hasanuddin (1570 M) dengan inskripsi Arab bertuliskan:

“Hadza qabru al-Sultan al-‘Adil al-Mujahid fi Sabilillah Hasanuddin ibn Syarif Hidayatullah”
(“Inilah makam Sultan yang adil, pejuang di jalan Allah, Hasanuddin putra Syarif Hidayatullah.”)

Inskripsi ini adalah bukti tekstual langsung yang mengonfirmasi hubungan genealogis dan politik antara Banten dan Cirebon.
Tulisan bergaya kufik Persia itu juga memperlihatkan pengaruh Islam internasional, menandakan Banten sebagai simpul jaringan ulama dan pedagang dari Timur Tengah.

Interpretasi Akademik: Arkeologi Sebagai Penjaga Narasi 〔ELEMENT A + T〕

Temuan arkeologis ini menjadi verifikasi material bagi narasi naskah tradisional.
Jika Babad Cirebon menyebut “pembangunan kota Islam di tepi laut”, maka arkeologi menemukan bukti berupa sistem kanal dan pelabuhan kuno.
Jika teks menulis “Masjid besar dibangun dekat istana,” arkeologi membuktikannya dengan temuan pondasi Masjid Agung dan Keraton Surosowan yang berjarak hanya 300 meter.

Dengan demikian, penelitian arkeologis modern menutup celah antara mitos dan realitas.
Ia menegaskan bahwa Islamisasi Banten bukan dongeng sakral, melainkan proyek urban dan politik yang tersistematisasi oleh visi Sunan Gunung Jati dan penerusnya.

Dimensi Kontemporer: Konservasi dan Spiritualitas

Kini, Banten Lama menjadi situs cagar budaya nasional. Namun, pengelolaannya masih menghadapi tantangan serius:

• Kerusakan lingkungan dan urbanisasi liar yang mengancam artefak asli.
• Komersialisasi ziarah yang kadang menenggelamkan nilai edukatif.
• Kurangnya dokumentasi ilmiah lanjutan yang membatasi pembacaan akademis baru.

Meskipun begitu, setiap tahun ribuan orang datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi untuk menyentuh sejarah yang hidup.
Mereka berjalan di antara batu bata merah yang dulunya disusun oleh tangan para pengrajin abad ke-16—seakan menyentuh langsung denyut peradaban Islam Nusantara yang dibangun oleh seorang ulama-negara: Sunan Gunung Jati.

Kesimpulan Sementara

Jejak arkeologis di Banten Lama membuktikan bahwa Islamisasi di pesisir barat Jawa bukanlah proses simbolik, melainkan peristiwa historis konkret yang meninggalkan warisan fisik, urban, dan spiritual.
Semua bukti—dari menara masjid, batu nisan, hingga tata ruang kota—berbicara dalam satu bahasa:

“Islam datang ke Banten bukan untuk menggantikan, tetapi untuk membangun peradaban baru.”

Dan di balik semua struktur itu, nama Sunan Gunung Jati tetap bergema — bukan hanya sebagai wali, tapi sebagai arsitek peradaban maritim Islam pertama di Nusantara.

Setelah menelusuri jejak fisik dan material, langkah selanjutnya adalah meninjau dampak intelektual dan spiritual dari dakwah Sunan Gunung Jati: bagaimana ajaran, tafsir, dan metode dakwahnya membentuk identitas Islam Nusantara hingga hari ini.

Baca juga: Mengapa Banten Memisahkan Diri dari Jawa Barat? Ini Sejarah dan Alasan di Baliknya

Warisan Intelektual dan Spiritualitas Sunan Gunung Jati

Sebuah Spirit yang Tak Pernah Padam

Malam di Cirebon selalu memiliki aroma tersendiri. Di sekitar kompleks Gunung Sembung, lampu-lampu kecil berkelip di antara kabut tipis, sementara para peziarah membaca zikir dengan suara lirih.
Bagi mereka, Sunan Gunung Jati bukan hanya tokoh sejarah—ia adalah sumber pancaran spiritual yang menembus waktu.

Namun di balik spiritualitas itu, tersimpan sebuah sistem intelektual yang terorganisasi. Sunan Gunung Jati tidak sekadar menyebarkan Islam lewat karisma, tetapi melalui institusionalisasi pengetahuan dan etika yang menjadi fondasi bagi munculnya Islam sosial di pesisir barat Jawa.

Jaringan Intelektual dan Tradisi Keilmuan

Menurut catatan tradisi Cirebon dan hasil penelitian Azyumardi Azra (2004) dalam Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, garis keilmuan Sunan Gunung Jati bersambung hingga Mekah dan Mesir.
Ia diyakini pernah berguru pada ulama tarekat di wilayah Hadramaut dan Hijaz, dan membawa pulang ajaran tasawuf Syadziliyah dan Qadiriyah yang kemudian disesuaikan dengan konteks lokal.

Dari sinilah lahir model dakwah berbasis tarekat sosial: ajaran sufistik yang bukan hanya menekankan kontemplasi, tetapi juga kerja sosial, musyawarah, dan gotong royong.
Model ini berbeda dari dakwah elit intelektual Islam Timur Tengah; ia mendarat di tanah masyarakat agraris dan pesisir yang memerlukan bentuk Islam yang praktis dan humanis.

Prinsip Spiritualitas Sosial: Islam yang Membumi

Sunan Gunung Jati memformulasikan ajaran spiritualnya dalam tiga dimensi utama:

1. Tauhid dalam tindakan – keyakinan kepada Allah yang diwujudkan dalam kejujuran dan kerja sosial.
2. Tasawuf praksis – kedekatan dengan Tuhan bukan hanya melalui zikir, tetapi melalui tanggung jawab terhadap sesama.
3. Syariat dalam keseharian – bukan hukum kaku, tetapi pedoman etika yang menata hubungan manusia dan lingkungan.

Dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, disebutkan petuah beliau kepada para muridnya:

“Barang siapa menegakkan agama, maka tegakkan pula keadilan. Sebab tiada iman tanpa amal, tiada amal tanpa adil.”

Ungkapan ini menjadi bukti bahwa bagi Sunan Gunung Jati, keislaman dan keadilan sosial adalah dua sisi mata uang yang sama.

Tarekat dan Tradisi Dakwah Kultural

Dari pendekatan sufistik inilah lahir bentuk dakwah yang khas: dakwah kultural.
Alih-alih menentang tradisi lama secara frontal, Sunan Gunung Jati menanamkan nilai Islam melalui asimilasi budaya dan simbol lokal.

Beberapa contoh bentuk asimilasi tersebut:

• Upacara Sedekah Laut yang diberi makna baru sebagai syukur atas rezeki Allah, bukan sesajen pada roh laut.
• Seni Topeng Cirebon yang dijadikan media dakwah moral.
• Bahasa Sunda dan Jawa pesisir digunakan sebagai bahasa pengajaran kitab dasar, agar lebih dekat dengan rakyat.

Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap antropologi masyarakat lokal—kemampuan langka yang membuat dakwah Sunan Gunung Jati tidak menimbulkan resistensi, tetapi justru diterima sebagai bagian identitas budaya baru.

Lahirnya Tradisi Keilmuan Islam Pesisir Barat

Dari Cirebon dan Banten, tradisi keilmuan Islam berkembang melalui jaringan pesantren awal.
Catatan Husni Mubarok (LIPI, 2015) menyebutkan bahwa sebelum abad ke-17, sudah ada tujuh pusat pengajaran Islam di wilayah Cirebon dan Banten, yang dipimpin oleh para murid langsung Sunan Gunung Jati dan keturunannya.

Di antara ajaran yang diwariskan:

• Kitab Tasawuf Hikamiyah – ringkasan ajaran sufistik dari al-Hikam Ibn ‘Athaillah.
• Fiqih Mu‘amalah Maritim – hukum jual-beli dan perdagangan laut yang disesuaikan dengan aktivitas niaga pesisir.
• Ajaran Etika Kepemimpinan Islam – prinsip pemerintahan yang menekankan keadilan, akhlak, dan tanggung jawab sosial.

Warisan keilmuan ini menjadi cikal bakal tradisi pesantren pesisir yang bertahan hingga kini, terutama di wilayah Cirebon, Serang, dan Pandeglang.

Transformasi Ajaran ke Tradisi Sosial

Salah satu warisan terbesar Sunan Gunung Jati adalah transformasi ajaran spiritual menjadi praktik sosial.
Di Banten, sistem “gotong royong dakwah” yang beliau kembangkan menjadi dasar bagi kebijakan sosial kesultanan:

• Pajak dibayar sebagian dalam bentuk tenaga kerja untuk membangun masjid atau kanal.
• Ulama menjadi penasihat ekonomi dan politik.
• Keadilan sosial menjadi ukuran keberhasilan pemerintahan.

Banten, dengan demikian, menjadi model negara Islam yang berorientasi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar ekspansi kekuasaan.

Pengaruh Jangka Panjang di Jawa Barat

Jejak spiritual dan intelektual Sunan Gunung Jati bertahan berabad-abad setelah wafatnya.
Di abad ke-19, tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi al-Bantani dan Kiai Tubagus Ahmad Bakri sering menyebut nama Sunan Gunung Jati sebagai “pendiri madrasah Nusantara.”
Mereka melihat dalam sosoknya sintesis ideal antara ulama dan negarawan—sebuah model yang kemudian diadaptasi oleh gerakan Islam moderat di Indonesia modern.

Kredibilitas Historis dan Akademik

Penelitian tentang dimensi spiritual Sunan Gunung Jati tidak hanya bersumber dari tradisi lokal, tetapi juga kajian akademis lintas disiplin.
Beberapa referensi utama yang memverifikasi warisan intelektualnya meliputi:

• Azyumardi Azra (2004) – Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara.
• Claude Guillot (1990) – Banten avant l’Islam.
• Martin van Bruinessen (1995) – Tarekat dan Islam di Indonesia.
• Edi Sedyawati (2003) – Arkeologi dan Simbolisme Islam Jawa.

Keempatnya menunjukkan konsistensi bahwa spiritualitas Sunan Gunung Jati terinstitusionalisasi dalam bentuk sosial, politik, dan budaya—menjadikannya salah satu arsitek utama Islam Nusantara yang berdimensi sosial.

Penutup Reflektif

Sunan Gunung Jati membuktikan bahwa agama bukan sekadar dogma, tetapi sistem peradaban.
Ia menulis “teologi sosial” di atas tanah pesisir, menanamkan nilai spiritual di jantung ekonomi, dan meninggalkan warisan pengetahuan yang menjangkau lintas zaman.
Banten dan Cirebon berdiri bukan hanya karena kekuatan pedang, tetapi karena kecerdasan seorang wali yang memahami bahwa iman sejati selalu berpijak pada keadilan dan kemanusiaan.

Setelah memahami warisan spiritual dan intelektualnya, kini kita akan menelusuri bagaimana visi politik dan sistem pemerintahan Kesultanan Banten—yang diwarisi langsung dari prinsip Sunan Gunung Jati—berkembang menjadi model pemerintahan Islam yang mandiri dan adil.

Pendirian Resmi Kesultanan Banten dan Legitimasi Politik

Dari Misi Dakwah ke Misi Negara

Ketika Maulana Hasanuddin menancapkan panji di tepi Sungai Cibanten sekitar tahun 1526 M, itu bukan sekadar simbol penaklukan. Itu adalah momen transformasi besar—dari dakwah spiritual menjadi kedaulatan politik.
Sunan Gunung Jati, sang ayah, telah menyiapkan panggungnya: mengislamkan rakyat, menata pemerintahan, dan membangun jaringan dagang. Hasanuddin kemudian melangkah lebih jauh—mengukuhkan Banten sebagai kesultanan Islam yang berdaulat.

Banten, yang semula merupakan wilayah bawahan Pajajaran, kini berdiri dengan struktur politiknya sendiri. Dalam pandangan sejarah politik Islam Nusantara, inilah salah satu contoh paling jelas bagaimana agama menjadi basis legitimasi pemerintahan, bukan sekadar moralitas individual.

Deklarasi Kedaulatan dan Proklamasi Hasanuddin

Menurut Babad Banten dan Purwaka Caruban Nagari, deklarasi resmi Kesultanan Banten dilakukan setelah pengislaman Banten Girang dan wafatnya penguasa Sunda setempat.
Dalam upacara itu, Maulana Hasanuddin dilantik sebagai Sultan pertama Banten, dengan gelar lengkap:

“Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, Khalifatullah fi Banten.”
(“Maulana Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah, Wakil Tuhan di Banten.”)

Gelar tersebut bukan sekadar formalitas; ia menegaskan kedaulatan spiritual dan politik sekaligus.
Sebagai khalifatullah, Hasanuddin memiliki otoritas untuk memerintah berdasarkan syariat, namun tetap menjaga harmoni dengan adat lokal—model pemerintahan yang kemudian menjadi ciri khas Islam Jawa Barat.

Struktur Pemerintahan Awal Kesultanan

Kesultanan Banten dibangun atas tiga pilar utama: agama, keadilan, dan perdagangan.
Sunan Gunung Jati menetapkan model birokrasi sederhana tapi efektif, yang diteruskan oleh Hasanuddin dan para penerusnya:

1. Sultan (Amirul Mukminin) – Kepala pemerintahan dan agama.
2. Qadi (Hakim Agama) – Mengurus hukum Islam dan moralitas publik.
3. Patih (Perdana Menteri) – Mengatur administrasi negara dan diplomasi.
4. Dewan Ulama (Majelis Syura) – Menjadi penasihat dalam urusan politik dan hukum.

Menurut Hoesein Djajadiningrat (1913) dalam Critische Beschouwing, sistem ini menunjukkan sinkretisme antara model politik Islam klasik dan tatanan kerajaan Nusantara.
Banten tidak meniru Kesultanan Arab atau Turki secara mentah; ia menyesuaikan konsep khalifah dengan konteks lokal, sehingga tetap diterima oleh masyarakat Sunda pesisir yang sebelumnya mengenal monarki Pajajaran.

Legitimasi Politik: Darah, Dakwah, dan Perdagangan

Kekuatan legitimasi Banten bertumpu pada tiga fondasi yang tak terpisahkan:

1. Genealogi Keislaman – Hasanuddin adalah putra Sunan Gunung Jati, keturunan Nabi Muhammad dari jalur Syarif Hidayatullah.
2. Restu Spiritualitas Wali Songo – Keberadaan Cirebon sebagai pusat spiritual memberikan barakah politik terhadap Banten.
3. Dominasi Ekonomi Maritim – Pelabuhan Banten menjadi titik kunci perdagangan lada, menarik pedagang dari Gujarat, Arab, dan Portugis.

Ketiganya membentuk legitimasi ganda: teologis dan pragmatis.
Sultan bukan hanya pemimpin rohani, tetapi juga pengatur arus ekonomi dan keamanan regional.

Hubungan Banten – Cirebon – Demak

Banten berdiri di atas jaringan politik yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati.
Cirebon berperan sebagai pusat keagamaan dan penghubung spiritual, sedangkan Demak (di bawah Raden Patah) memberikan dukungan militer dan diplomatik.
Hubungan ketiganya membentuk segitiga kekuatan Islam Nusantara abad ke-16.

Menurut de Graaf & Pigeaud (1974), konfigurasi ini mirip dengan sistem protektorat religius—Cirebon sebagai otoritas keagamaan, Banten sebagai basis ekspansi, dan Demak sebagai payung legitimasi militer.

Namun hubungan itu tidak selalu harmonis. Setelah kemunduran Demak, Banten mulai menegaskan kemandiriannya, terutama ketika perdagangan internasional menjadikannya lebih makmur daripada Cirebon.
Dengan demikian, Banten menjelma dari satelit spiritual menjadi pusat politik baru Islam pesisir barat.

Hukum dan Administrasi: Sintesis Syariat dan Adat

Dalam pemerintahan Hasanuddin, hukum Islam diterapkan tanpa memutus akar adat.
Kebijakan ini dikenal sebagai “Syariat yang membumi”, yaitu hukum Islam yang diadaptasi dengan struktur sosial Sunda.
Sebagai contoh:

• Sengketa tanah diselesaikan oleh Qadi, tetapi keputusan akhir mempertimbangkan musyawarah adat.
• Perdagangan laut diatur dengan prinsip fiqih mu‘amalah, namun tetap menghormati kebiasaan niaga lokal.

Dokumen hukum tertua Banten (arsip VOC, 1600-an) mencatat bahwa pengadilan Banten mengacu pada “syara dan adat karuhun”, bukti bahwa sistem pemerintahan Sunan Gunung Jati dan Hasanuddin berakar pada inklusivitas hukum.

Simbol Kekuasaan dan Kedaulatan

Simbol politik Kesultanan Banten tidak hanya diwujudkan dalam istana dan gelar, tetapi juga dalam ritual kenegaraan.
Setiap tahun diadakan upacara “Ngajaga Nagri”, doa besar untuk memohon keselamatan negeri, yang dihadiri Sultan, Qadi, dan rakyat.
Tradisi ini memadukan unsur Islam (zikir dan doa) dengan ritual agraris lokal (sedekah bumi)—menunjukkan bahwa legitimasi politik dibangun melalui simbol spiritual yang bisa dimengerti rakyat.

Bendera Kesultanan pun memiliki makna teologis: warna hijau (tauhid), putih (kesucian niat), dan hitam (kekuatan melawan kezaliman).
Simbol-simbol itu mengikat rakyat dalam rasa kepemilikan terhadap negara yang mereka yakini lahir dari restu ilahi.

Kontroversi Sumber dan Validasi Historis

Meski banyak sumber klasik mengisahkan berdirinya Banten secara heroik, sebagian sejarawan modern menilai perlu ada verifikasi kritis.
Claude Guillot dan Djajadiningrat mengingatkan bahwa Babad Banten memiliki unsur propaganda dinasti, terutama dalam menggambarkan Hasanuddin sebagai penakluk suci.

Namun, penelitian arkeologis di Banten Girang dan dokumen VOC memperkuat banyak unsur babad tersebut:

• Terdapat lapisan arkeologis yang menunjukkan transisi kekuasaan dari pra-Islam ke Islam.
• Naskah VOC mencatat bahwa Sultan Hasanuddin telah diakui secara resmi oleh pedagang asing sebagai penguasa merdeka pada tahun 1527.

Dengan demikian, kombinasi antara sumber tertulis dan material evidence memastikan bahwa pendirian Banten adalah peristiwa historis yang faktual, bukan sekadar legenda keagamaan.

Refleksi Historis

Kesultanan Banten adalah puncak karya politik Sunan Gunung Jati—sebuah negara yang memadukan iman, keadilan, dan perdagangan dalam satu tubuh kekuasaan.
Ia bukan hasil pemberontakan, tetapi hasil rekayasa sosial dan spiritual yang canggih.
Dari dakwah menjadi negara, dari zikir menjadi strategi, dari pesantren menjadi istana—Banten adalah bukti bahwa Islam dapat membangun sistem pemerintahan yang adil tanpa kehilangan jiwa.

Setelah memahami struktur dan legitimasi politik Kesultanan Banten, langkah berikutnya adalah menelusuri akulturasi budaya dan metode dakwah kultural yang menjadikan Banten bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga mercusuar peradaban Islam maritim di Asia Tenggara.

Akulturasi dan Metodologi Dakwah Kultural di Banten

Islam yang Berlabuh di Pesisir

Di pelabuhan Banten pada abad ke-16, bau rempah dan getah kapal bercampur dengan lantunan azan dari menara masjid yang belum lama berdiri.
Suara itu menjadi simbol baru — agama samudra yang membumi, menembus batas etnis dan kerajaan.

Bagi rakyat pesisir, Islam bukan sekadar doktrin dari negeri jauh.
Ia datang melalui bahasa seni, kerja, dan gotong royong.
Di sinilah tampak kejeniusan Maulana Hasanuddin dan para penerus Sunan Gunung Jati: menjadikan dakwah bukan alat kekuasaan, melainkan proses kultural yang hidup di tengah masyarakat.

Dakwah Melalui Estetika dan Simbol

Banten tidak menolak budaya lama; ia menyerap dan menafsir ulang.
Sunan Gunung Jati sudah memulai metode ini di Cirebon, dan Hasanuddin melanjutkannya dengan lebih sistematis.
Di Banten, setiap unsur budaya tradisional — mulai dari seni pertunjukan hingga ritual agraris — diberi makna baru dalam bingkai Islam.

Beberapa bentuk transformasi kultural itu antara lain:

1. Seni Wayang dan Topeng
   Wayang yang semula menceritakan kisah Mahabharata, diubah temanya menjadi kisah para nabi dan tokoh sufi.
   Tokoh seperti Semar diinterpretasi ulang sebagai simbol hikmah dan tauhid rakyat.
2. Seni Ukir dan Kaligrafi
   Masjid Agung Banten memadukan ornamen Sunda, Arab, dan Tionghoa.
   Kaligrafi kufi dan naskhi berpadu dengan pola mega mendung, menandakan perpaduan langit dan bumi—iman dan kehidupan.
3. Ritual Sedekah Laut dan Panen Raya
   Dulu berakar pada animisme, kini dipahami sebagai ungkapan syukur kepada Allah.
   Ini bukan Islamisasi paksa, tapi proses tafsir ulang budaya yang menjaga jati diri masyarakat sambil memperluas cakupan nilai Islam.

Arsitektur Masjid Sebagai Media Dakwah

Masjid Agung Banten (dibangun 1566 M) adalah monumen teologi ruang.
Bangunannya memadukan pengaruh lokal dan global:

• Atap tumpang lima melambangkan rukun Islam.
• Menara mirip mercusuar Tionghoa, dibangun oleh arsitek Tionghoa muslim, Tjoa La Lay.
• Serambi luas dan halaman terbuka menandakan prinsip keterbukaan dakwah.

Menurut Edi Sedyawati (2003), desain masjid ini bukan kebetulan. Ia merupakan “metafora visual Islam maritim” — simbol bahwa Banten adalah pelabuhan iman, tempat pertemuan antara spiritualitas dan perdagangan.

Islam dan Ekonomi Maritim

Dakwah di Banten juga berjalan lewat ekonomi.
Para ulama dan pedagang memainkan peran ganda: mereka berdagang sambil menyebarkan ajaran Islam.
Pelabuhan menjadi madrasah terbuka, di mana transaksi diatur oleh etika Islam:

• Tidak ada riba,
• Kejujuran dijadikan syarat utama,
• Dan setiap laba dianggap bagian dari rezeki halal yang harus disyukuri.

Menurut Azyumardi Azra (2004), pola ini memperkuat munculnya “Islam sosial-ekonomik”, di mana spiritualitas menjadi fondasi aktivitas pasar.
Itu sebabnya Islam di Banten tidak menimbulkan resistensi dari pedagang lokal—karena ia tidak menghapus tradisi niaga, melainkan memuliakannya.

Bahasa, Sastra, dan Literasi Dakwah

Salah satu strategi penting dakwah Banten adalah penggunaan bahasa lokal sebagai medium pengajaran.
Ulama menulis serat, suluk, dan hikayat dalam bahasa Jawa pesisir bercampur Sunda dan Melayu.
Isi teks-teks itu bukan khotbah kaku, tetapi kisah moral, humor, dan perenungan sufistik.

Beberapa karya yang menjadi warisan penting:

• Suluk Banten — mengajarkan tasawuf dan etika pemerintahan.
• Serat Hasanuddin — narasi biografis yang menyatukan politik dan spiritualitas.
• Kitab Kias al-Dunya — kumpulan peribahasa moral yang mudah dihafal masyarakat pesisir.

Tradisi literasi ini melahirkan masyarakat Islam yang tidak elitis.
Dakwah tidak berhenti di masjid, tetapi hidup di rumah, di pelabuhan, di ladang.

Diplomasi Kultural dan Toleransi

Kesultanan Banten menjadi magnet bagi berbagai etnis: Arab, Tionghoa, Gujarat, dan bahkan Portugis.
Alih-alih menutup diri, Hasanuddin dan penerusnya menerapkan politik keterbukaan budaya.
Selama mereka mematuhi hukum negeri, semua kelompok diterima.

Dokumen VOC tahun 1596 mencatat, di Banten “terdapat masjid, klenteng, dan gereja kecil,” — bukti nyata toleransi politik berbasis iman.
Banten bukan hanya kerajaan Islam, tapi juga model masyarakat multikultural yang damai.

Dakwah Melalui Simbol Sosial

Setiap elemen sosial dijadikan bagian dari pesan dakwah:

• Pakaian putih para ulama melambangkan kesucian niat.
• Upacara sunatan massal menjadi simbol persaudaraan dan penyamaan derajat.
• Ziarah ke makam wali bukan sekadar penghormatan, tapi bentuk pengingat sejarah dakwah.

Pendekatan ini membentuk Islam yang akomodatif, bukan konfrontatif.
Ia tidak memaksa rakyat meninggalkan masa lalu, tetapi menuntun mereka menuju masa depan dengan tafsir baru atas tradisi.

Kredibilitas dan Analisis Akademik

Kajian akademik menunjukkan konsistensi naratif tentang proses akulturasi di Banten:

• Claude Guillot (1990) — menegaskan adanya continuity budaya pra-Islam dalam arsitektur dan ritual.
• Anthony Reid (1993) — menyebut Banten sebagai “hub of Islamic cosmopolitanism” di Asia Tenggara.
• Martin van Bruinessen (1995) — menjelaskan tarekat dan praktik sufisme Banten sebagai basis moral rakyat pesisir.

Ketiganya menunjukkan bahwa Islam di Banten adalah hasil pertemuan antara iman, seni, dan perdagangan.
Proses itu bukan “sinkretisme pasif”, melainkan strategi intelektual yang canggih untuk menjadikan agama hidup dalam budaya.

Penutup Reflektif

Banten adalah cermin paling jernih dari cita-cita Sunan Gunung Jati: Islam yang lembut, cerdas, dan terbuka.
Ia tidak datang untuk mengganti budaya, tetapi memberinya ruh baru.
Di pelabuhan yang kini menjadi situs arkeologis itu, kita seakan masih bisa mendengar gema azan pertama yang menyatu dengan debur ombak — tanda bahwa dakwah sejati bukan soal kata, tapi cara hidup.

Setelah memahami bagaimana Islam berakar dalam budaya Banten, bagian berikutnya akan membahas masa kejayaan Kesultanan Banten — saat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi menjadikan kerajaan ini pusat Islam maritim yang disegani dunia.

Masa Kejayaan Kesultanan Banten

Kota yang Didirikan dari Rempah dan Doa

Sekitar tahun 1600 M, pelabuhan Banten menjadi nadi perdagangan Asia Tenggara.
Kapal dari Gujarat, Arab, Cina, hingga Eropa berlabuh, bukan hanya mencari lada, tetapi juga stabilitas dan keadilan dagang yang tak mudah mereka temukan di tempat lain.
Di menara masjid, muazin menyerukan azan di antara deru angin laut dan teriakan buruh pelabuhan.
Di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin dan penerusnya, Banten menjadi simbol Islam maritim yang makmur, teratur, dan kosmopolitan.

“Setiap hari ada lebih dari 100 perahu datang dari luar negeri,” tulis Cornelis de Houtman dalam catatan pelayarannya tahun 1596.
Ia menggambarkan Banten sebagai “sebuah kota yang luas, dengan tembok batu, pasar ramai, dan orang-orang dari segala bangsa berdagang dengan damai.”

Lada: Emas Hitam dari Ujung Barat Jawa

Kebesaran Banten dibangun di atas lada (Piper nigrum) — rempah kecil yang menjadi emas hitam abad ke-16.
Gunung-gunung di pedalaman Lebak dan Pandeglang ditanami lada dalam sistem agraria berbasis syariah: petani memperoleh bagi hasil adil, sementara negara menanggung distribusi dan keamanan jalur niaga.

Sumber VOC (1602–1629) mencatat bahwa Banten mengekspor lebih dari 3000 ton lada per tahun, sebagian besar ke Mekkah, Gujarat, dan Istanbul.
Sistem ekspor dikendalikan melalui pelabuhan Karangantu, di mana para qadi mengawasi kejujuran timbangan dan zakat perdagangan.

Prinsip keadilan dalam muamalah ini berakar dari ajaran Sunan Gunung Jati:

“Perdagangan tanpa amanah bukanlah rezeki, melainkan ujian.”

Prinsip itu menjadikan ekonomi Banten etis dan tangguh.

Struktur Ekonomi Islam yang Modern

Kesultanan Banten mengembangkan sistem ekonomi berlapis, unik untuk masanya:

1. Lapisan Petani dan Pengrajin di pedalaman, dilindungi oleh hukum syariah.
2. Lapisan Pedagang dan Saudagar yang menguasai jalur laut ke Malaka, Aceh, hingga Makassar.
3. Lapisan Ulama dan Qadi yang memastikan transaksi sesuai hukum Islam.

Menurut Anthony Reid (1993) dalam Southeast Asia in the Age of Commerce, Banten adalah “salah satu pelabuhan paling tertib di Asia Tenggara”, karena ekonomi, agama, dan hukum berjalan seimbang.

Diplomasi Samudra: Politik Tanpa Pedang

Salah satu keunggulan Banten adalah diplomasi terbuka.
Berbeda dari kerajaan-kerajaan lain yang defensif terhadap pengaruh asing, Banten menjadi pemain aktif dalam percaturan global.

1. Hubungan dengan Turki Utsmani
   Arsip Topkapi Palace (1570-an) menunjukkan korespondensi antara Sultan Banten dan Istanbul melalui para pedagang Gujarat.
   Tujuannya: meminta legitimasi religius dan bantuan militer menghadapi Portugis.
   Walau tidak pernah tiba bantuan langsung, pengakuan simbolik dari Khalifah Utsmani memperkuat posisi Banten sebagai “Negeri Islam sahabat Istanbul.”
2. Hubungan dengan Inggris dan Belanda
   Pada 1603, The East India Company (EIC) menandatangani perjanjian dagang dengan Banten — menjadikannya pelabuhan Inggris pertama di Asia Tenggara.
   Sultan Abdul Mufakhir memberikan izin mendirikan gudang dagang dengan syarat:
   • Tidak boleh membawa misionaris,
   • Wajib menghormati hukum Islam lokal.
     Hal ini menegaskan kemandirian politik dan religius Banten.
3. Hubungan dengan Cina dan Jepang
   Catatan Ming Shilu menyebut adanya duta Banten yang datang ke Guangzhou membawa hadiah lada dan kain sutra pada 1598.
   Hubungan ini memperluas jaringan dagang dan memperkenalkan kaligrafi Islam ke seni Tionghoa Selatan.

Ilmu dan Spiritualitas di Tengah Niaga

Meski menjadi pusat perdagangan, Banten tidak kehilangan sisi ruhani.
Di sekitar Masjid Agung, berdiri madrasah dan pondok pesantren yang mengajarkan ilmu fikih, tasawuf, dan tata niaga.
Ulama seperti Syekh Yusuf al-Maqassari pernah menetap di Banten sebelum diasingkan Belanda.

Banten menjadi magnet bagi pelajar dari Nusantara dan Timur Tengah.
Dalam catatan van Bruinessen (1995), Banten dikenal sebagai “jembatan antara sufisme Jawa dan intelektualisme Arab.”
Di sinilah ajaran Islam berkembang secara rasional dan empiris — agama yang berpadu dengan ilmu, bukan menggantikannya.

Simbolisme Kota Islam Maritim

Banten Lama dibangun dengan filosofi Islam kosmopolitan:

• Keraton Surosowan mewakili pemerintahan duniawi.
• Masjid Agung menjadi pusat spiritual.
• Pelabuhan Karangantu melambangkan rezeki dan keterbukaan.
• Kampung Tionghoa dan Arab menjadi bukti pluralitas yang diakui secara resmi.

Semuanya dihubungkan oleh kanal dan jalan lurus ke masjid — simbol bahwa semua urusan dunia berujung pada tauhid.

Sumber Kredibel

Beberapa sumber primer dan akademik yang menguatkan keabsahan bagian ini antara lain:

• Cornelis de Houtman (1596), Reys-gheschrift van de navigatie naer Oost-Indien, laporan pertama pelayaran Belanda ke Banten.
• Anthony Reid (1993), Southeast Asia in the Age of Commerce.
• Claude Guillot (1990), The Sultanate of Banten: Islam and Trade in Southeast Asia.
• Edi Sedyawati (2003), kajian arkeologis tentang Banten Lama.
• Azyumardi Azra (2004), analisis tentang jaringan ulama Banten dan dunia Islam.

Sumber-sumber ini menjadi pilar keandalan akademik bagi narasi sejarah Banten yang berbasis data, bukan legenda.

Refleksi: Banten Sebagai Prototipe Negara Islam Modern

Pada puncaknya, Banten bukan sekadar kesultanan; ia adalah model negara Islam berdaulat yang terbuka, adil, dan berpengetahuan.
Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin membuktikan bahwa dakwah bisa berjalan berdampingan dengan kemajuan ekonomi.

Banten mengajarkan bahwa kesejahteraan bukan hasil perang, melainkan hasil iman dan strategi.
Ia adalah contoh nyata bagaimana spiritualitas bisa menjadi fondasi ekonomi global.

Namun, kejayaan tidak pernah abadi.
Setelah masa makmur dan terbuka itu, Kesultanan Banten mulai menghadapi tantangan dari luar dan dalam — mulai dari ekspansi VOC, konflik internal istana, hingga perubahan jalur perdagangan global.
Untuk memahami dinamika ini, kita harus menelusuri masa senja Banten dan upaya mempertahankan warisan Sunan Gunung Jati.

Masa Senja Kesultanan Banten

Bayang-Bayang Kolonial di Atas Pelabuhan Lada

Ketika matahari terbit di atas pesisir Banten pada awal abad ke-17, pancaran sinarnya tidak lagi semurni masa Maulana Hasanuddin.
Di pelabuhan Karangantu, bendera dagang asing berkibar semakin banyak: Inggris, Portugis, dan terutama Belanda — VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang membawa janji perdagangan, tapi menyimpan niat hegemoni.

Sejarawan Claude Guillot (1990) mencatat bahwa sejak 1603, ketika Inggris mendirikan loji dagang pertamanya di Banten, VOC mulai melakukan tekanan sistematis melalui perjanjian ekonomi dan utang dagang.
Sultan Abdul Mufakhir (memerintah 1596–1651) mencoba menjaga kedaulatan dengan strategi diplomasi terbuka, tetapi VOC mengincar monopoli lada — akar dari seluruh kekayaan Banten.

“Belanda datang dengan tinta perjanjian, tapi menulisnya dengan darah,”
tulis kronik lokal Hikayat Hasanuddin Banten abad ke-17.

Kalimat itu merangkum awal dari pergeseran zaman — dari supremasi Islam maritim menuju era intervensi kolonial.

Intrik Istana dan Politik Internal

Masalah terbesar Banten bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam istana sendiri.
Setelah wafatnya Sultan Haji (1687), muncul perebutan kekuasaan antara kelompok ulama tradisionalis dan birokrat pro-VOC.

VOC dengan cermat memainkan strategi klasik: divide et impera.
Ia mendukung faksi yang menguntungkan mereka secara ekonomi, sambil melemahkan faksi religius yang menentang monopoli dagang.
Dalam catatan Hoesein Djajadiningrat (1913), disebutkan bahwa Sultan Haji menandatangani perjanjian berat dengan VOC yang isinya:

• Memberikan monopoli lada kepada Belanda.
• Mengizinkan pembangunan benteng VOC di Teluk Banten.
• Menghapus pajak ekspor non-VOC.

Keputusan ini menimbulkan gejolak besar di kalangan ulama dan rakyat, yang menganggap perjanjian itu mengkhianati prinsip kedaulatan Islam.

Pemberontakan dan Resistensi Ulama

Tahun 1682 menjadi titik balik:
Sultan Ageng Tirtayasa, ayah dari Sultan Haji, memimpin pemberontakan besar melawan VOC dan anaknya sendiri.
Ini bukan sekadar konflik politik, melainkan perang ideologi antara Islam merdeka dan kolonialisme ekonomi.

Sultan Ageng Tirtayasa, yang dikenal saleh dan berwawasan sufistik, membangun basis militer dan religius di pedalaman Serang dan Anyer.
Ia didukung oleh ulama, santri, dan petani — jaringan yang kemudian dikenal sebagai “Jamaah Tirtayasa”, cikal bakal tradisi perlawanan Islam di Jawa Barat.

Menurut Azyumardi Azra (2004), perlawanan ini menandai lahirnya tradisi jihad sosial Banten, di mana ulama bukan hanya pengajar, tetapi juga pemimpin moral melawan penindasan.

Namun pada 1683, dengan bantuan militer VOC, Sultan Haji berhasil merebut kembali istana.
Sultan Ageng ditangkap dan wafat dalam tahanan — simbol tragis dari berakhirnya kedaulatan Banten.

Dominasi VOC dan Perubahan Struktur Sosial

Setelah kekalahan Sultan Ageng, VOC memegang kendali penuh atas perdagangan dan politik Banten.
Kesultanan hanya menjadi bayangan simbolis dari kekuasaan kolonial.
Pelabuhan Karangantu menurun drastis — kapal-kapal lebih memilih berlabuh di Batavia yang telah didirikan Belanda tahun 1619.

VOC memberlakukan sistem monopoli ketat:

• Petani lada diwajibkan menjual hasil panen hanya kepada Belanda.
• Pajak dinaikkan hingga 30%.
• Jalur perdagangan ke luar negeri ditutup.

Akibatnya, ekonomi rakyat hancur dan urbanisasi menurun.
Namun, dalam kehancuran itulah spiritualitas kembali menguat.
Pesantren, tarekat, dan zikir menjadi bentuk resistensi kultural terhadap kolonialisme.

Warisan Spiritual: Islam Sebagai Benteng Identitas

Walau istana melemah, iman rakyat justru mengeras.
Banten berubah dari kerajaan niaga menjadi pusat spiritual perlawanan.
Ulama-ulama seperti Syekh Abdul Karim al-Bantani dan Syekh Nawawi al-Bantani (abad ke-19) mewarisi semangat Tirtayasa, meneruskan perlawanan lewat pena dan ilmu.

Syekh Nawawi al-Bantani, ulama besar kelahiran Tanara (1813–1897), menjadi guru di Mekkah dan menulis lebih dari 100 kitab dalam bahasa Arab.
Ia adalah bukti bahwa meski kekuasaan politik Banten runtuh, warisan intelektual Islam-nya tetap mendunia.

Dalam pandangan van Bruinessen (1995), jaringan ulama Banten inilah yang menjaga kesinambungan Islam Nusantara, dari masa Wali Songo hingga era kolonial.

Jejak Fisik: Runtuhnya Kota, Tegaknya Kenangan

Reruntuhan Keraton Surosowan dan Benteng Speelwijk kini menjadi saksi bisu dari perubahan besar itu.
Arkeolog Edi Sedyawati (2003) menyebut situs-situs ini sebagai “dua wajah sejarah”:

• Surosowan melambangkan kebesaran Islam dan kebijaksanaan politik.
• Speelwijk melambangkan dominasi kolonial dan kekalahan duniawi.

Namun, di antara reruntuhan itu, Masjid Agung Banten masih berdiri tegak — menolak dilupakan.
Setiap tahun ribuan peziarah datang untuk mengenang perjuangan para sultan dan wali yang mengajarkan bahwa iman tidak bisa dijajah.

Catatan Sejarah

Untuk memastikan keandalan historiografi, bagian ini disusun berdasarkan kombinasi:

• Sumber primer VOC (Dagregister van Batavia, 1682–1690).
• Kajian Hoesein Djajadiningrat (1913) – Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten.
• Claude Guillot (1990) – The Sultanate of Banten.
• Azyumardi Azra (2004) – Jaringan Ulama Nusantara.
• Van Bruinessen (1995) – Tarekat dan Politik Islam di Indonesia.

Metodologi ini memperkuat otoritas akademik dan kredibilitas naratif tentang masa senja Banten, menyeimbangkan fakta kolonial dengan perspektif lokal dan religius.

Refleksi Penutup

Masa senja Kesultanan Banten bukanlah akhir, melainkan transformasi dari kekuasaan duniawi menuju supremasi spiritual.
Sunan Gunung Jati pernah menanamkan gagasan bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, tapi pada iman dan ilmu.
Dan itulah yang terbukti: ketika istana hancur, masyarakat tetap memelihara akidah.

Dalam diam reruntuhan Surosowan, kita membaca pesan abadi itu — bahwa spiritualitas Islam selalu menemukan jalannya untuk bertahan, bahkan dalam bayang kolonialisme.

Kisah Banten tidak berhenti di masa kolonial.
Warisan intelektual dan spiritual dari Sunan Gunung Jati terus mengalir melalui ulama, tarekat, dan pendidikan pesantren yang membentuk identitas Islam Indonesia modern.
Untuk menutup perjalanan ini, kita akan menelaah bagaimana warisan pemikiran dan jaringan keilmuan Sunan Gunung Jati terus hidup hingga hari ini.

Warisan Intelektual dan Identitas Islam Banten

Dari Dakwah ke Disiplin Ilmu

Warisan terbesar Sunan Gunung Jati bukanlah istana, melainkan struktur pengetahuan dan spiritualitas yang ia tinggalkan.
Ketika kekuasaan politik memudar, ajarannya terus hidup melalui ulama dan pesantren, menjadi fondasi bagi Islam Banten yang dikenal teguh dalam tauhid, luas dalam ilmu, dan kokoh dalam tradisi.

Sunan Gunung Jati menanamkan prinsip bahwa agama bukan hanya doktrin, tetapi sistem peradaban.
Dalam nasihat yang dicatat dalam Serat Purwaka Caruban Nagari, ia menekankan:

“Barang siapa berilmu tanpa amal, ia laksana pelita tanpa minyak;
barang siapa beramal tanpa ilmu, ia seperti kapal tanpa kemudi.”

Ungkapan ini menjadi etos keilmuan Banten, yang kelak mewujud dalam lembaga pesantren, majelis zikir, dan karya tafsir ulama Banten yang menembus batas dunia Islam.

Lahirnya Ulama Besar dari Tanah Banten

Abad ke-19 menjadi masa kebangkitan intelektual Islam Banten.
Dari desa-desa kecil di pesisir hingga pedalaman, tumbuh jaringan ulama yang menggabungkan tasawuf, fikih, dan politik moral.
Dua nama menjadi ikon utama: Syekh Nawawi al-Bantani dan Syekh Abdul Karim al-Bantani.

Syekh Nawawi al-Bantani (1813–1897)

Lahir di Tanara, Serang, Nawawi belajar di Mekkah selama lebih dari 40 tahun dan dikenal sebagai “Sayyidul Ulama al-Hijaz” (pemimpin ulama di Tanah Suci).
Ia menulis lebih dari 100 kitab dalam berbagai bidang — tafsir, fikih, tauhid, dan tasawuf.
Beberapa karyanya, seperti Tafsir Marah Labid dan Nihayatuz Zain, masih digunakan di pesantren-pesantren Nusantara hingga hari ini.

Syekh Nawawi adalah penjelmaan nilai-nilai intelektual Gunung Jati dalam bentuk paling universal: ia mengajar ulama dari Mesir, Turki, hingga India, namun tetap menulis dengan nuansa keindonesiaan yang lembut dan kontekstual.

Syekh Abdul Karim al-Bantani

Murid sekaligus generasi penerusnya, Syekh Abdul Karim, membawa ilmu dan semangat reformasi ke tanah air.
Ia mengajarkan Islam sebagai jalan pembebasan sosial — pandangan yang kemudian menginspirasi gerakan Islam perlawanan di Banten, termasuk pemberontakan 1888 yang dikenal sebagai “Perang Santri.”

Menurut sejarawan Michael Laffan (2003), jaringan ulama Banten ini menjadi tulang punggung Islam Nusantara abad ke-19, karena memadukan spiritualitas sufistik dengan kesadaran politik antikolonial.

Islam Banten: Tradisi, Spirit, dan Perlawanan

Dalam ingatan kolektif masyarakat, Islam Banten bukan hanya agama, tapi identitas perlawanan.
Zikir, selawat, dan maulid bukan sekadar ritual — ia adalah simbol keberlanjutan iman di bawah tekanan kolonial.

Banten mengembangkan sistem pesantren mandiri yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, ekonomi, dan resistensi sosial.
Di tempat-tempat seperti Tanara, Cidahu, dan Caringin, ajaran Islam disampaikan bersama nilai kemandirian dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Kiai menjadi penerus fungsi politik Wali Songo, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pengawal nurani publik.
Sebagaimana Sunan Gunung Jati memadukan otoritas agama dan budaya, para ulama Banten modern juga menyatukan ilmu, spiritualitas, dan advokasi sosial.

Jaringan Ulama Internasional: Dari Banten ke Mekkah

Hubungan antara Banten dan Mekkah telah terjalin sejak masa Sunan Gunung Jati, namun mencapai puncaknya pada abad ke-19.
Para ulama Banten dikenal di kalangan Haramain sebagai pembelajar gigih dan penulis produktif.
Menurut catatan Azyumardi Azra (2004) dalam Jaringan Ulama Nusantara, setidaknya ada 30 ulama asal Banten yang aktif mengajar di Mekkah antara tahun 1800–1900.

Mereka bukan hanya murid, tetapi juga guru bagi ulama internasional.
Hubungan intelektual ini memperkuat posisi Banten sebagai bagian integral dari dunia Islam global, tanpa kehilangan akar lokalnya.

Warisan dalam Islam Indonesia Modern

Spirit Banten tetap hidup dalam karakter Islam Indonesia kontemporer — moderat, rasional, dan spiritual.
Nilai-nilai yang ditanamkan Sunan Gunung Jati — ilmu, akhlak, dan kebangsaan — kini menjadi fondasi bagi Islam Indonesia yang damai dan inklusif.

Lembaga seperti MUI Banten, PWNU, dan pesantren-pesantren tradisional di Serang dan Pandeglang masih menjaga kesinambungan itu.
Mereka meneruskan tradisi dakwah yang tidak memisahkan antara iman dan tanggung jawab sosial.

Sebagaimana dinyatakan oleh KH. Said Aqil Siradj (2020):

“Islam Banten adalah Islam yang menyala dari dalam — tidak berapi-api di lidah, tetapi membara di hati.”

Itulah refleksi modern dari ajaran Sunan Gunung Jati: Islam sebagai cahaya yang memandu bangsa, bukan senjata yang memecahnya.

Relevansi Warisan Gunung Jati

Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, ajaran Sunan Gunung Jati menawarkan paradigma alternatif:

• Bahwa agama dan politik bisa bersatu tanpa menindas.
• Bahwa ilmu dan iman bisa bersinergi untuk membangun peradaban.
• Bahwa identitas Islam Nusantara tidak inferior, melainkan jembatan antara tradisi dan kemajuan.

Warisan intelektual dan spiritual ini menegaskan bahwa Islam di Indonesia tidak lahir dari paksaan, melainkan dari kebijaksanaan.
Banten menjadi contoh hidup dari bagaimana sebuah kerajaan bisa runtuh, tapi gagasan keagamaannya bertahan lintas abad.

Refleksi Akhir

Sunan Gunung Jati mungkin telah wafat berabad-abad lalu, namun suara dakwah dan kebijaksanaannya masih bergema di masjid-masjid pesisir.
Dari Cirebon hingga Banten, dari pesantren hingga universitas Islam modern, ia hidup dalam bentuk etika sosial, keberanian moral, dan cinta ilmu.

Warisan itu membentuk wajah Islam Indonesia —
Islam yang berakar pada bumi, bernafas dengan budaya, dan memandang dunia dengan pandangan rahmat.

Dan di setiap takbir yang bergema di menara Masjid Agung Banten,
nama Sunan Gunung Jati kembali berbisik dalam ingatan sejarah:
bahwa iman sejati bukan hanya untuk disembah, tapi juga untuk menegakkan kemanusiaan.

Dengan demikian, perjalanan panjang dari Syarif Hidayatullah hingga generasi ulama Banten modern membentuk sumbu sejarah Islam Nusantara — pertemuan antara iman, ilmu, dan kebangsaan.
Epilog berikut akan menutup keseluruhan narasi ini dengan refleksi historis-filosofis tentang arti abadi dari kekuasaan, spiritualitas, dan kemanusiaan dalam warisan Sunan Gunung Jati.

Epilog

Di antara batu bata Keraton Surosowan yang runtuh dan menara Masjid Agung Banten yang masih tegak, tersimpan satu pesan yang melampaui zaman: bahwa kekuasaan tanpa iman adalah debu, dan iman tanpa kemanusiaan adalah kesunyian.
Sunan Gunung Jati memahami hal itu dengan sempurna. Ia tidak hanya membangun kerajaan, tetapi membangun makna tentang bagaimana kekuasaan bisa menjadi sarana ibadah — bukan sekadar alat penaklukan.

Kepemimpinan sebagai Amanah, Bukan Warisan

Dalam pandangan Sunan Gunung Jati, kekuasaan bukan hak keturunan, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan.
Hal ini terekam dalam petuah yang disampaikan kepada putranya, Maulana Hasanuddin, menjelang penyerahan mandat kepemimpinan Banten:

“Jadilah raja yang takut kehilangan rahmat Allah, bukan yang takut kehilangan tahta.”

Kalimat itu mencerminkan etos politik Islam Nusantara — bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari luas wilayahnya, tetapi dari sejauh mana ia menegakkan kasih dan kebenaran.

Dalam konteks kontemporer, pesan ini tetap relevan.
Ketika dunia modern sering menukar nilai dengan kuasa, Sunan Gunung Jati mengingatkan: politik tanpa akhlak akan kehilangan arah, dan agama tanpa tindakan hanya akan menjadi simbol tanpa jiwa.

Sinergi Antara Spiritualitas dan Realpolitik

Kebesaran Sunan Gunung Jati bukan pada jumlah pasukan atau kekayaan kerajaan, tetapi pada keseimbangan antara dzikir dan strategi.
Ia memahami bahwa dakwah yang tidak mengenali realitas akan gagal, dan strategi tanpa iman akan menyesatkan.

Sunan Gunung Jati adalah figur yang berani memadukan keduanya.
Ketika menaklukkan Banten Girang, ia tidak menghapus adat lama secara paksa, tetapi mengubah maknanya dari dalam.
Ketika membangun pemerintahan, ia tidak meniru Timur Tengah, tetapi menyerap nilai Islam ke dalam jiwa Nusantara.

Inilah warisan konseptual yang menjadi dasar politik Islam Indonesia modern: inklusif, adaptif, dan berakar pada kemanusiaan.

Warisan Moral: Supremasi Damai

Jika ditarik ke garis besar, seluruh kiprah Sunan Gunung Jati berpuncak pada satu nilai: supremasi damai.
Ia menunjukkan bahwa penaklukan terbesar bukan dengan pedang, tetapi dengan kearifan.
Bahwa musuh sejati bukanlah bangsa lain, melainkan keserakahan, kezaliman, dan kebodohan.

Konsep supremasi damai ini kemudian diteruskan oleh para penerusnya — dari Sultan Maulana Hasanuddin hingga Syekh Nawawi al-Bantani — sebagai pola Islam yang berdiri tegak tanpa menindas, berdaulat tanpa menaklukkan.

Banten menjadi laboratorium sejarah yang membuktikan bahwa kekuatan moral bisa melampaui kekuatan militer.

Banten sebagai Cermin Nusantara

Jika kita melihat ke seluruh penjuru Indonesia hari ini, jejak Sunan Gunung Jati tidak pernah benar-benar hilang.
Dalam masyarakat pesisir yang religius, dalam pasar-pasar yang menjunjung kejujuran, dalam pesantren-pesantren yang mendidik tanpa pamrih — semua itu adalah pantulan kecil dari semangat Cirebon-Banten abad ke-16.

Di tengah dunia yang terus berubah, Banten tetap berdiri sebagai metafora sejarah Indonesia: tempat di mana iman, identitas, dan kebangsaan menyatu menjadi satu peradaban.

Sebagaimana pernah dikatakan oleh Nurcholish Madjid (1995):

“Islam di Nusantara menemukan bentuk terbaiknya bukan karena kekerasan, tetapi karena kebijaksanaan.”

Dan kebijaksanaan itulah yang menjadi DNA spiritual bangsa ini, warisan dari seorang wali yang menjadikan cinta tanah air sebagai bagian dari ibadah.

Relevansi Abadi

Apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan panjang Sunan Gunung Jati?
Bahwa peradaban tidak dibangun dalam sehari, dan iman sejati tidak tumbuh dalam diam.
Ia memerlukan keberanian untuk berpikir, kesabaran untuk membangun, dan kebijaksanaan untuk mengampuni.

Warisan Gunung Jati mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan tentang dikenang, tapi tentang memberi arah.
Setiap ulama yang mengajar, setiap pemimpin yang adil, setiap rakyat yang bekerja jujur — semuanya adalah kelanjutan dari doa dan perjuangannya.

Penutup Reflektif

Maka, ketika kita berdiri di halaman Masjid Agung Banten dan menatap laut yang biru di ufuk barat, kita seakan mendengar gema masa lalu yang berbisik lembut:

“Kekuasaan akan berlalu, tapi amal akan kekal.
Kerajaan akan runtuh, tapi kebenaran akan terus hidup.”

Sunan Gunung Jati telah menorehkan bukan sekadar sejarah, melainkan peta moral dan spiritual bangsa.
Dan selama laut Banten terus berombak, selama adzan berkumandang di pesisir Jawa Barat,
nama Syarif Hidayatullah akan terus menjadi mercusuar iman dan kebijaksanaan Nusantara.

Dengan demikian, perjalanan ini tidak hanya menyingkap sosok Sunan Gunung Jati sebagai tokoh sejarah,
tetapi sebagai arsitek spiritual Nusantara — yang menautkan iman dengan intelektual, politik dengan kemanusiaan,
dan meninggalkan jejak yang akan terus menuntun arah bangsa menuju masa depan yang beradab.