Hai, teman-teman pelajar dan pengajar! Kali ini, kita akan membahas soal UAS dari Universitas Terbuka yang berfokus pada Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang resmi mengeluarkan aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik. Artikel ini akan membantu kalian memahami dan menjawab soal-soal terkait topik ini dengan jelas dan rinci. Yuk, kita simak bersama!
Daftar Isi:
Latar Belakang Sertifikat Tanah Elektronik
Sebelum kita masuk ke soal, ada baiknya kita memahami dulu apa itu sertifikat tanah elektronik. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan sertifikat tanah elektronik dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Sertifikat ini juga dirancang untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah.
Mengapa Sertifikat Tanah Elektronik?
- Mempermudah Pendaftaran Tanah: Proses pendaftaran tanah menjadi lebih cepat dan efisien.
- Kepastian dan Perlindungan Hukum: Sertifikat elektronik memberikan bukti hukum yang kuat.
- Mengurangi Sengketa: Dengan data yang lebih akurat, potensi sengketa tanah bisa dikurangi.
- Meningkatkan Peringkat Ease of Doing Business (EoDB): Sertifikat elektronik membantu meningkatkan nilai registering property, yang penting untuk kemudahan berbisnis.
Soal dan Pembahasan
Sekarang, kita masuk ke pembahasan soal. Ada dua butir soal yang harus dijawab oleh mahasiswa. Mari kita lihat satu per satu.
Soal
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mengeluarkan aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Dalam sertifikat tanah elektronik nantinya akan menggunakan hash code, QR Code, single identity, serta akan dijelaskan ketentuan penggunaan sertifikat elektronik dari kewajiban dan larangannya, menggunakan tanda tangan elektronik serta bentuk dokumen yang elektronik. Alasan diluncurkannya sertifikat elektronik, untuk mempermudah pendaftaran tanah, kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Sekaligus untuk mengurangi jumlah sengketa, konflik dan perkara pengadilan mengenai pertanahan dan menaikan nilai registering property dalam rangka memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EoDB).
a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional telah menginisiasi program arsip elektronik khususnya untuk sertifikat tanah.
Baik arsip elektronik maupun arsip kertas, kualitas arsip menjadi sangat penting untuk dapat menjadi alat bukti yang dapat diandalkan.
Jelaskan syarat kualitas arsip yang baik sehingga dapat menjadi alat bukti yang diandalkan!
b. Untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (kemudahan berusaha) khususnya untuk menarik investor sector swasta, saat ini pemerintah mempermudah pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum.
Jelaskan bagaimana pengelolaan arsip pemerintah yang dikelola secara tidak baik bisa mempengaruhi investor sector swasta?
Jawaban
Pada dasarnya, arsip dapat diartikan sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
a. Syarat Kualitas Arsip yang Baik
Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, karakteristik arsip yang perlu dijaga dalam penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut:
- Autentik: Arsip harus memiliki keaslian yang dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas. Arsip autentik memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi saat pertama kali diciptakan dan dibuat oleh pihak yang berwenang.
- Dapat Dipercaya: Arsip harus memiliki keterpercayaan sehingga bisa dijadikan bukti yang akurat. Arsip yang dapat dipercaya mempresentasikan tindakan, kegiatan, atau fakta secara lengkap sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya.
- Utuh: Arsip harus lengkap tanpa adanya pengurangan, penambahan, atau pengubahan informasi yang bisa mengganggu autentisitas dan keterpercayaannya.
b. Pengaruh Pengelolaan Arsip yang Buruk Terhadap Investasi Swasta
Pengelolaan arsip yang tidak baik bisa menjadi penghambat investasi swasta. Berikut adalah dampak buruk yang bisa terjadi:
- Kehilangan Kepercayaan Investor: Arsip yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Investor membutuhkan jaminan bahwa aset mereka terdaftar dan diakui secara sah.
- Hambatan Operasional: Tanpa arsip yang lengkap dan akurat, pejabat tidak bisa menjalankan bisnis dengan baik. Hal ini bisa mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian.
- Risiko Sengketa: Arsip yang buruk bisa menyebabkan data yang tidak akurat, memicu sengketa dan konflik yang akhirnya merugikan semua pihak.
Penutup
Demikian referensi jawaban UAS untuk mahasiswa Universitas Terbuka tentang Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan aturan penggunaan sertifikat tanah elektronik. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam menjawab soal dengan lebih baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selamat belajar dan semoga sukses!
Baca juga: Seperti Apakah Pelaksanaan Birokrasi Pengajuan Permohonan Pertahanan di Indonesia?
Kalian bisa terus membaca artikel-artikel lainnya di situs ini untuk mendapatkan informasi dan referensi jawaban yang lebih banyak. Tetap semangat dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Happy learning!
