FOKUS menghadirkan artikel ini sebagai panduan lengkap untuk membantu pengajar, guru, dan orang tua dalam memahami serta memberikan referensi jawaban untuk soal Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Halaman 185 Kurikulum Merdeka. Artikel ini akan membantu dalam memberikan penjelasan terkait materi PKN Kelas 10, yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Daftar Isi:
Baca juga:
- Pembahasan Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Kurikulum Merdeka
- Kunci Jawaban Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Halaman 188 Kurikulum Merdeka
- Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Halaman 212 Kurikulum Merdeka
- Kunci Jawaban Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Halaman 185 Kurikulum Merdeka
Daftar Jawaban dan Penjelasan Soal PKN Kelas 10 Halaman 185
Berikut adalah referensi jawaban dari Pilihan Ganda PKN Kelas 10. Pastikan untuk meninjau setiap jawaban dan memahami alasannya agar materi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa.
Soal dan Jawaban Pilihan Ganda PKN
Soal 1
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri ini diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pemerintahan Indonesia menganut sistem ….
A. Parlementer
B. Monarki
C. Presidensiil
D. Trias Politica
E. Koalisi Parlementer
Jawaban: C. Presidensiil
Penjelasan:
Sistem pemerintahan Presidensiil adalah sistem di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab langsung atas kementerian yang dibentuknya. Dalam sistem ini, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggung jawab langsung kepadanya.
Soal 2
UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai kepala negara tidak terlepas dari persetujuan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif, di antaranya dalam hal ….
A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
B. mengangkat dan memberhentikan menteri
C. menyusun dan mengusulkan rancangan undang-undang
D. menguji secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah UU
E. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
Jawaban: A. membuat perjanjian bilateral dengan negara lain
Penjelasan:
Dalam konteks pemerintahan Indonesia, pembuatan perjanjian internasional tertentu memerlukan persetujuan DPR sebagai bagian dari proses checks and balances. Presiden memerlukan persetujuan DPR dalam hal yang berhubungan dengan perjanjian bilateral dengan negara lain.
Soal 3
Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa DPR merupakan pemegang kekuasaan legislasi. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, DPR juga harus bekerja sama dengan eksekutif, terutama di dalam hal ….
A. menentukan anggaran militer
B. menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
D. melakukan impeachment
E. menjalin kerja sama dengan negara lain
Jawaban: C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang
Penjelasan:
Dalam proses pembuatan undang-undang, DPR memiliki kewenangan legislatif tetapi harus bekerja sama dengan eksekutif, dalam hal ini Presiden, untuk menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kolaborasi ini merupakan bagian dari sistem checks and balances yang diterapkan dalam pemerintahan Indonesia.
Kesimpulan
Artikel ini telah memberikan kunci jawaban dan penjelasan untuk Pilihan Ganda PKN Kelas 10 Halaman 185 Kurikulum Merdeka. Soal-soal ini dirancang untuk membantu siswa memahami lebih dalam tentang sistem pemerintahan Indonesia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan memahami penjelasan di atas, para pengajar, guru, dan orang tua dapat mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep pemerintahan dan proses legislasi di Indonesia.
FOKUS berharap artikel ini membantu para pengajar dan orang tua dalam membimbing siswa dalam belajar PKN Kelas 10 sesuai Kurikulum Merdeka.
