Halo, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka (UT)! Apakah kalian sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS) di jurusan Ilmu Pemerintahan? Jika iya, artikel ini bisa menjadi teman belajar yang tepat. Kita akan membahas 25 soal UAS semester 2 UT dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Politik lengkap dengan kunci jawabannya. Yuk, simak pembahasannya secara menyeluruh agar kalian bisa memahami setiap konsep yang diujikan.
Daftar Isi:
Pengantar Ilmu Politik: Memahami Dasar-Dasar dan Aplikasinya
Ilmu politik merupakan cabang dari ilmu sosial yang mempelajari konflik, interaksi, teori, dan praktik politik. Ilmu ini memberikan wawasan tentang deskripsi dan analisis sistem politik serta perilaku politik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mata kuliah ini, kita akan mengeksplorasi berbagai konsep dan teori yang penting untuk memahami dinamika politik baik di level nasional maupun internasional.
Baca juga: Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban UAS Sistem Administrasi NKRI UT 2024
Soal dan Pembahasan
Mari kita lihat satu per satu soal yang sering muncul dalam ujian ini. Setiap soal akan dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat membantu kalian dalam memahami materi lebih baik.
1. Kebebasan dalam Konteks Sejarah Perang Dunia II
Kekejaman kaum fasis yang mengakibatkan meletusnya Perang Dunia II belum mendorong Presiden Roosevelt merumuskan kebebasan ….
- berbicara
- menyatakan pendapat
- beragama
Pilihan Jawaban: a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: D
Pembahasan:
Kebebasan yang ditekankan oleh Presiden Roosevelt dalam Four Freedoms termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari kekurangan, dan kebebasan dari ketakutan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah semua opsi yang diberikan (1, 2, dan 3 benar).
2. Judicial Review dan Undang-Undang
Apabila suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai dengan undang-undang dasar oleh badan yang mempunyai hak judicial review, maka undang-undang tersebut…. a. batal
b. direkomendasikan kembali
c. diuji kembali
d. direvisi
Jawaban: A
Pembahasan:
Judicial review adalah proses di mana pengadilan menilai apakah undang-undang atau tindakan pemerintah melanggar konstitusi. Jika suatu undang-undang dinyatakan tidak sesuai, maka undang-undang tersebut secara hukum dianggap batal dan tidak berlaku.
3. Rekrutmen Birokrasi pada Masa Awal Kemerdekaan
Pada masa awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi didasarkan pada tipe askriptif yang dilakukan dengan tujuan utama…. a. menciptakan slogan birokrasi sebagai abdi negara
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
c. meningkatkan profesionalisme birokrat
d. menunjang persatuan negara yang baru lahir
Jawaban: D
Pembahasan:
Pada awal kemerdekaan, rekrutmen birokrasi dilakukan berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau suku untuk memastikan perwakilan yang adil dan menunjang persatuan negara yang baru saja merdeka.
4. Wewenang Eksekutif dalam Bidang Yudikatif
Wewenang badan eksekutif dalam bidang yudikatif diantaranya memberikan…. a. grasi, abolisi, dan amnesti
b. input, konvensi, dan output
c. informasi, penerangan, dan peperangan
d. agregasi, artikulasi kepentingan, dan amnesti
Jawaban: B
Pembahasan:
Badan eksekutif memiliki hak untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti yang berkaitan dengan pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap individu yang telah dihukum.
5. Hak DPR dalam Mekanisme Checks and Balances
Hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, merupakan hak DPR dalam menjalankan mekanisme checks and balances kepada…. a. Mahkamah Agung
b. Presiden
c. rakyat
d. DPD
Jawaban: B
Pembahasan:
Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah alat DPR untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan serta tindakan Presiden sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.
6. Konfederasi dalam Ilmu Politik
Dalam sudut ilmu politik dan ilmu hukum internasional, konfederasi pada hakekatnya bukan negara, karena…. a. kekuasaan hanya berada ditangan alat perlengkapan bersama
b. negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan berdaulat
c. kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam konfederasi dibatasi pada kekuasaan tertentu
d. pemerintah negara-negara yang tergabung dalam konfederasi tidak dapat membuat peraturan.
Jawaban: B
Pembahasan:
Konfederasi adalah bentuk kerja sama antar negara berdaulat yang tetap mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing. Oleh karena itu, konfederasi tidak dapat dianggap sebagai satu negara kesatuan.
7. Perkembangan Partai “Catch All”
Partai “catch all” merupakan perkembangan dari partai…. a. kader
b. massa
c. nasionalis
d. religius
Jawaban: B
Pembahasan:
Partai “catch all” adalah evolusi dari partai massa yang berusaha menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat tanpa memperhatikan latar belakang sosial-ekonomi, etnis, atau agama.
8. Gerakan Papua Merdeka
Gerakan Papua Merdeka (GPM) dikategorikan sebagai jenis gerakan sosial baru karena gerakan tersebut…. a. memanfaatkan sentimen ekonomi masyarakat Papua
b. memanfaatkan sentimen etnis sebagai dasar penggerak
c. merepresentasikan ideologi Marxis dalam gerakannya
d. merepresentasikan ideologi kapitalisme dalam gerakannya
Jawaban: B
Pembahasan:
Gerakan Papua Merdeka mengandalkan sentimen etnis untuk memobilisasi dukungan dan mengekspresikan aspirasi kemerdekaan dari Indonesia.
9. Sistem Perwakilan Bikameral dalam Amandemen UUD 1945
Dalam amandemen UUD 1945, diperlukan sistem perwakilan bikameral yang terbatas. Keterbatasan ini disebabkan…. a. kewenangan DPD dalam legislasi setara dengan kewenangan DPR
b. kekuasaan DPR terbatas hanya pada pembuatan UU
c. kewenangan DPD dalam legislasi tidak setara dengan kewenangan DPR
d. DPR dan DPD tidak dapat saling menjatuhkan
Jawaban: C
Pembahasan:
Sistem perwakilan bikameral yang terbatas dalam konteks Indonesia berarti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang yang tidak setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses legislasi.
10. Undang-Undang di Perancis
Bila suatu undang-undang di Perancis diterima oleh badan legislatif tetapi tidak disetujui oleh presiden, maka undang-undang tersebut…. a. tidak boleh diajukan lagi ke parlemen atau dibatalkan
b. segera diajukan kepada rakyat untuk dilakukan referendum
c. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan lagi kepada presiden
d. direvisi terlebih dahulu kemudian diajukan ke mahkamah konstitusi
Jawaban: B
Pembahasan:
Di Perancis, jika Presiden tidak menyetujui undang-undang yang telah diterima oleh legislatif, undang-undang tersebut dapat diajukan ke referendum rakyat untuk keputusan akhir.
11. Aspek Positif UU No. 22 Tahun 1999
Aspek positif dalam UU No. 22 Tahun 1999 antara lain…. a. kewenangan yang sangat besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya
b. titik berat otonomi pada kabupaten/ kota
c. pemahaman yang kuat dari aparat daerah tentang otonomi
d. biaya penyelenggaraan otonomi yang relatif murah
Jawaban: A
Pembahasan:
UU No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.
12. Fungsi Birokrasi dalam Pemberian Izin Usaha
Pemberian izin usaha untuk kalangan swasta merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi birokrasi dalam bidang…. a. pelayanan
b. regulasi
c. distribusi
d. kompensasi
Jawaban: B
Pembahasan:
Birokrasi memiliki peran penting dalam regulasi dengan mengatur dan memberikan izin usaha kepada kalangan swasta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
