13. Kekuasaan Parlemen di Beberapa Negara
Di beberapa negara, parlemen merupakan lembaga yang berwenang menilai apakah undang-undang dan peraturan-peraturan sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD. Hal ini karena di negara-negara…. a. parlemen mempunyai kekuasaan yuridis
b. parlemen merupakan lembaga negara tertinggi
c. terdapat kerjasama yang erat antar lembaga kekuasaan
d. tidak ada pembagian kekuasaan yang tegas
Jawaban: B
Pembahasan:
Di negara-negara di mana parlemen merupakan lembaga tertinggi, parlemen memiliki kekuasaan untuk menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan memastikan tidak ada pelanggaran.
Daftar Isi:
14. Kebebasan Kehakiman di Indonesia
Yang dimaksud kebebasan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan…. a. hakim agung dalam membuat keputusan
b. hakim agung dalam menduduki jabatan seumur hidup
c. kekuasaan lain dalam mempengaruhi badan yudikatif
d. badan yudikatif bebas dari campur tangan kekuasaan lain
Jawaban: D
Pembahasan:
Kebebasan kehakiman berarti bahwa pengadilan dan hakim harus bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi yudisial secara independen.
15. Peran DPR pada Masa Reformasi
Kecenderungan peran yang dimainkan DPR masa reformasi periode 1999-2004 adalah…. a. pembentukan legitimasi eksekutif yang kuat
b. penyeimbang kekuasaan antar lembaga
c. pembentuk kekuasaan legislatif yang berlebihan
d. pengontrol aspirasi rakyat
Jawaban: C
Pembahasan:
Pada masa reformasi, DPR cenderung memainkan peran yang berlebihan dalam pembentukan kekuasaan legislatif, sering kali menyebabkan ketegangan dengan eksekutif dan perdebatan yang intensif.
16. Sistem Distrik dan Masyarakat Heterogen
Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen, karena…. a. tidak dapat mewakili semua kelompok dalam masyarakat
b. sulit dan mahal untuk diselenggarakan
c. fragmentasi partai tidak dapat dihindari
d. sulit bagi partai kecil mencapai mayoritas
Jawaban: A
Pembahasan:
Sistem distrik cenderung menguntungkan kelompok mayoritas dan dapat mengabaikan kelompok minoritas, sehingga kurang efektif dalam mewakili kepentingan semua kelompok dalam masyarakat yang heterogen.
17. Penyimpangan Pelaksanaan UUD 1945
Penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 pada periode 18 Agustus 1945 s/d 1949 disebabkan karena…. a. para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
b. para menteri bertanggungjawab kepada DPR
c. tanggung jawab politik berada di tangan para menteri
d. tanggungjawab politik berada di tangan presiden
Jawaban: C
Pembahasan:
Penyimpangan terjadi karena pada periode tersebut tanggung jawab politik lebih banyak berada di tangan para menteri, bukan di tangan presiden sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.
18. Fungsi Formal Partai Politik
Secara formal, partai politik berfungsi sebagai…. a. penggerak demonstrasi
b. penegak kebenaran
c. penyalur aspirasi masyarakat
d. penyerap dana masyarakat
Jawaban: C
Pembahasan:
Partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga negara serta mendorong partisipasi politik masyarakat.
19. Negara dengan Sistem Common Law
Negara yang menganut sistem common law adalah…. a. Perancis
b. Amerika Serikat
c. Indonesia
d. Belanda
Jawaban: B
Pembahasan:
Sistem common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada preseden dan keputusan pengadilan. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menerapkan sistem ini.
20. Bidang Kajian Utama Ilmu Politik Menurut Heywood
Berikut yang termasuk bidang kajian utama dalam ilmu politik, menurut Heywood adalah….
- teori politik
- lembaga politik
- bangsa dan globalisasi
Pilihan Jawaban: a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: B
Pembahasan:
Heywood mengidentifikasi beberapa bidang utama dalam ilmu politik, termasuk teori politik dan lembaga politik sebagai fokus utama, serta bangsa dan globalisasi sebagai bidang yang semakin relevan.
21. LSM sebagai Representasi Civil Society
Kegiatan LSM Widya Mukti yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup, dapat dikategorikan sebagai representasi civil society, karena….
- memiliki kemampuan mengatur diri sendiri
- berorientasi pada profit
- tidak tergantung pada pemerintah
Pilihan Jawaban: a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: B
Pembahasan:
LSM yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian dari civil society karena mereka memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan tidak bergantung pada pemerintah untuk menjalankan kegiatannya.
22. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia, merupakan wujud dari perwakilan….
- fungsional
- politik
- khusus
Pilihan Jawaban: a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: A
Pembahasan:
MPR di Indonesia merupakan perwujudan dari perwakilan fungsional dan politik, di mana anggotanya mencerminkan berbagai fungsi dan kelompok politik dalam masyarakat.
23. Konsepsi Budaya Politik dan Konflik
Menurut konsepsi budaya politik, konflik dapat diminimalkan bila aktivitas warga negara….
- ditingkatkan dengan mengesampingkan tanggung jawab
- tidak semata-mata dimotivasi oleh self-interest.
- lebih mengutamakan kebaikan bersama
Pilihan Jawaban: a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: C
Pembahasan:
Budaya politik yang sehat mendorong aktivitas warga negara yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi tetapi juga mengutamakan kebaikan bersama, sehingga konflik dapat diminimalkan.
24. Pembagian Fraksi DPR pada Masa Demokrasi Pancasila
Pembagian fraksi DPR pada masa Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan…. a. jumlah komisi yang ada
b. utusan daerah dan utusan golongan
c. partai politik yang duduk di DPR
d. departemen dalam pemerintahan
Jawaban: C
Pembahasan:
Pada masa Demokrasi Pancasila, fraksi di DPR dibagi berdasarkan partai politik yang memiliki kursi di parlemen, yang mencerminkan pluralisme politik di Indonesia.
25. Cara Mencapai Tujuan dalam Tradisi Politik
Untuk mencapai suatu tujuan, dalam tradisi politik dapat digunakan cara ….
- persuasi
- kohesif
- intimidasi
Pilihan Jawaban: a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawaban: A
Pembahasan:
Dalam tradisi politik, persuasi dan kohesi sering digunakan untuk mencapai tujuan dengan cara yang konstruktif dan damai, sedangkan intimidasi biasanya dihindari karena dapat menimbulkan resistensi dan konflik.
FAQ terkait artikel tentang kunci jawaban soal UAS Ilmu Pemerintahan UT
Apa yang dimaksud dengan fungsi kebebasan yudikatif dalam ilmu politik?
Fungsi kebebasan yudikatif dalam ilmu politik adalah independensi pengadilan dari campur tangan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini penting untuk memastikan pengadilan dapat menjalankan fungsi hukum secara adil dan objektif.
Mengapa parlemen di beberapa negara memiliki kekuasaan yuridis tertinggi?
Di beberapa negara, parlemen memiliki kekuasaan yuridis tertinggi karena dianggap sebagai lembaga representatif yang bertanggung jawab untuk memastikan hukum dan undang-undang yang diterapkan sesuai dengan konstitusi negara tersebut.
Apa peran partai politik dalam sistem demokrasi?
Partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat, penggerak perubahan, dan pendorong partisipasi politik. Mereka juga bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan warga negara untuk mempromosikan kepentingan publik.
Bagaimana LSM dapat dikategorikan sebagai bagian dari civil society?
LSM dapat dikategorikan sebagai bagian dari civil society jika mereka memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, berorientasi pada kepentingan publik, dan beroperasi secara independen dari pemerintah. Contohnya adalah LSM yang bergerak dalam penyelamatan lingkungan hidup.
Apa yang dimaksud dengan konsep common law dalam sistem hukum internasional?
Common law adalah sistem hukum yang didasarkan pada preseden atau keputusan pengadilan sebelumnya. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menerapkan sistem ini, di mana hukum berkembang berdasarkan keputusan pengadilan dan tradisi hukum.
Mengapa sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen?
Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang heterogen karena cenderung tidak mewakili semua kelompok dalam masyarakat. Sistem ini lebih menguntungkan kelompok mayoritas, sehingga minoritas mungkin tidak mendapatkan representasi yang adil.
Apa perbedaan antara konfederasi dan negara federasi dalam politik internasional?
Dalam konfederasi, negara-negara anggota tetap mempertahankan kedaulatan mereka dan hanya mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada badan pusat. Sedangkan dalam negara federasi, negara bagian memiliki otonomi, tetapi kekuasaan pusat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam urusan nasional.
Bagaimana hak interpelasi berfungsi dalam mekanisme checks and balances?
Hak interpelasi memungkinkan parlemen untuk meminta penjelasan dari pemerintah mengenai kebijakan atau tindakan tertentu. Ini adalah bagian dari mekanisme checks and balances untuk memastikan bahwa eksekutif bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya.
Apa tujuan utama otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pemerintahan?
Tujuan utama otonomi daerah adalah memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat setempat melalui desentralisasi.
Apa yang dimaksud dengan rekrutmen birokrasi tipe askriptif di awal kemerdekaan Indonesia?
Rekrutmen birokrasi tipe askriptif pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah proses pengisian jabatan birokrasi berdasarkan status sosial atau koneksi tertentu, dengan tujuan utama untuk mendukung persatuan dan stabilitas negara yang baru merdeka.
Semoga FAQ ini membantu menjawab pertanyaan yang sering muncul dan memberikan informasi yang lebih mendalam serta bermanfaat bagi pembaca yang mencari pengetahuan seputar ilmu pemerintahan dan politik!
Kesimpulan
Itulah ulasan lengkap dari 25 soal ujian UAS semester 2 UT Ilmu Pemerintahan Pengantar Ilmu Politik beserta kunci jawabannya. Semoga pembahasan ini dapat membantu kamu lebih memahami materi Pengantar Ilmu Politik dan siap menghadapi ujian dengan percaya diri. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengasah pemahamanmu tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu politik, karena ilmu ini sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman dan dosen. Belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti, dan semakin banyak kita mengetahui, semakin baik kita dalam mengambil keputusan yang bijaksana di masa depan.
