Halo teman-teman mahasiswa dan pengajar yang luar biasa! Kali ini, kita akan membahas soal dan jawaban Ujian Akhir Semester (UAS) Universitas Terbuka untuk mata kuliah Ilmu Pemerintahan dengan kode IPEM4214, yang fokus pada Sistem Pemerintahan Daerah. Artikel ini akan membahas secara detail setiap soal dan memberikan penjelasan yang lengkap. Mari kita eksplorasi bersama agar pemahaman kita semakin dalam dan tentunya, siap menghadapi ujian dengan percaya diri!
Daftar Isi:
Pengenalan Sistem Pemerintahan Daerah
Sebelum masuk ke soal, mari kita bahas sedikit tentang Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sistem ini dikenal sebagai sistem desentralisasi, di mana wewenang dan tanggung jawab pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.
Soal dan Jawaban UAS IPEM4214
Berikut adalah contoh soal dan jawaban lengkap mengenai Ilmu Pemerintahan dengan fokus pada Sistem Pemerintahan Daerah. Pastikan untuk membaca setiap penjelasan dengan seksama agar benar-benar paham dan siap menghadapi ujian.
1. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan …
- A. internal
- B. eksternal
- C. langsung
- D. tidak langsung
Jawaban: C. benar, merupakan pengawasan dengan meninjau langsung.
Penjelasan: Pengawasan langsung adalah proses di mana pihak yang berwenang melakukan inspeksi atau supervisi secara langsung ke lapangan atau lokasi terkait untuk memeriksa kondisi atau pelaksanaan suatu kegiatan. Ini berbeda dengan pengawasan tidak langsung yang biasanya dilakukan melalui laporan atau media lain tanpa terjun langsung ke lapangan.
Baca juga: Panduan dan Kunci Jawaban UAS Ilmu Pemerintahan IPEM4214: Sistem Pemerintahan Daerah
2. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain
- A. pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
- B. pembatalan peraturan daerah
- C. pemberlakuan standar pelayanan minimal
- D. evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawaban: B. benar, merupakan pengawasan represif.
Penjelasan: Pengawasan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu peristiwa terjadi, seperti pembatalan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau melanggar ketentuan yang berlaku. Ini berbeda dengan pengawasan preventif yang dilakukan sebelum pelanggaran terjadi untuk mencegah masalah.
3. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal …
- A. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
- B. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
- C. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- D. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawaban: A. benar, merupakan tugas inspektorat kabupaten.
Penjelasan: Inspektorat kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten, memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Output pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah …
- A. kesimpulan
- B. rekomendasi
- C. temuan
- D. opini
Jawaban: D. benar, merupakan output pemeriksaan keuangan.
Penjelasan: Opini dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah hasil akhir dari proses audit keuangan yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu entitas. Opini ini mencerminkan penilaian atas kewajaran laporan keuangan tersebut berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
5. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah …
- A. Majelis Rakyat Papua
- B. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
- C. Lembaga Adat
- D. DPR Kabupaten
Jawaban: A. benar, merupakan penyalur aspirasi hak orang asli Papua.
Penjelasan: Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah lembaga perwakilan khusus yang bertugas menjaga dan melindungi hak-hak orang asli Papua. MRP berperan penting dalam memastikan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua terwakili dan diperhatikan oleh pemerintah.
6. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat adalah
- A. Majelis Permusyawaratan Ulama
- B. Mahkamah Syariah
- C. Lembaga Wali Nanggroe
- D. Lembaga Adat
Jawaban: D. benar, lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat Aceh.
Penjelasan: Lembaga Adat di Aceh berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan keteraturan sosial di wilayah tersebut. Lembaga ini memainkan peran penting dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal serta mendukung pelaksanaan pemerintahan yang inklusif.
7. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat …
- A. kota
- B. kabupaten
- C. kabupaten/kota administratif
- D. provinsi
Jawaban: D. benar, provinsi memiliki hak otonomi.
Penjelasan: DKI Jakarta memiliki status otonomi khusus yang memungkinkan provinsi ini untuk memiliki wewenang khusus dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini memungkinkan DKI Jakarta untuk mengatur dirinya dengan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik uniknya sebagai ibu kota negara.