Hambatan dan Tantangan
Beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam birokrasi pengajuan permohonan pertahanan di Indonesia meliputi:
Daftar Isi:
- Rendahnya Komitmen Pimpinan Instansi: Di tingkat pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Penyelenggaraan Pemerintahan: Masih mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.
- Manajemen Kinerja Pemerintah: Belum dilaksanakan secara maksimal.
- Penataan Kelembagaan: Masih belum efektif.
- Tata Kelola Pemerintahan: Belum sepenuhnya diterapkan.
- Manajemen SDM: Belum berjalan dengan baik.
- Inefisiensi Anggaran: Rendahnya budaya kerja dalam melakukan anggaran efisiensi.
- Manajemen Pelayanan Publik: Kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.
Proses Pengajuan Permohonan Informasi Publik
Untuk mengajukan permohonan informasi publik secara online ke Kementerian ATR/BPN, langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Registrasi Akun: Melalui link https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran.
- Verifikasi Akun: Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID.
- Login Akun: Melalui link https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/register.
- Ajukan Informasi: Klik tombol ‘Ajukan Informasi’ berwarna biru, kemudian isi form secara lengkap.
- Submit Informasi: Setelah form diisi lengkap, klik tombol ‘Submit’ berwarna biru.
- Proses Permohonan: Permohonan informasi akan diproses oleh admin PPID.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, proses birokrasi pengajuan permohonan pertahanan di Indonesia melibatkan koordinasi yang erat antara pemohon dan berbagai instansi pemerintah terkait, dengan tujuan memastikan bahwa rencana kegiatan atau proyek sesuai dengan kepentingan pertahanan negara.
Dengan demikian, inilah pembahasan referensi jawaban Tugas Mata Kuliah Administrasi Pertahanan Mahasiswa Universitas Terbuka.
