PRB Geruduk Kantor Bupati Bogor

BOGOR, FOKUS.CO.ID – Kasus dugaan jual beli proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor terendus mahasiswa.

Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Rakyat Bogor (PRB) menggeruduk kantor Bupati Bogor untuk menyuarakan aspirasinya pada, Kamis, 2 Maret 2017.

Mereka menemukan banyak permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bogor yang salah satunya terkait dengan pekerjaan pembangunan yang bersumber dari APBD yang tidak tepat waktu dan persoalan mutu atau kualitas hasil pekerjaannya.

PRB juga menyoroti tidak ditegakannya penegakan aturan perundang-undangan yaitu PERPRES No.4 tahun 2015 pasal 93 ayat 1 dan ayat 2.

Koordinator lapangan Ihksan Awaludin, saat dimintai keterangan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor harus bersih dari yang namanya korupsi, karena hal ini jelas melanggar hukum, merugikan uang negara dan pasti akan menyengsarakan masyarakat Kabupaten Bogor pada akhirnya.

“Hari ini kami berdiri disini karna masih banyaknya terjadi kongkalingkong antara para pejabat Kabupaten Bogor yang salah satunya dalam proses lelang pembangunan infrastruktur,” tegas Ikhsan.

Ikhsan juga menyampaikan dalam musrembang terakhir ini kami akan terus melakukan pengawalan kebijakan di semua aspek, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan-pembangunan lainnya.

Dinas Binamarga Diduga Terima Suap Sebesar Rp.2,5 milyar dalam Bentuk Cek

Ditempat terpisah Khotman Idris Ketua Umum PAR menyambut baik aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa tersebut. Khotman bahkan menyarankan kepada para mahasiswa untuk juga melakukan pengawalan mulai dari pembentukan panitia lelang, saat lelang dilangsungkan, penunjukan langsung, hingga saat proyek-proyek tersebut berjalan.

“Saya sangat setuju sekali ada pihak dari Pergerakan Rakyat Bogor mengkritisi, bila perlu ada suatu pengawalan terhadap proyek-proyek tersebut, mulai dari pembentukan suatu panitia lelang maupun penunjukan langsung,” ujar Khotman.

Khotman mengakui bahwa dalam pemantauan lembaganya ditemukan sikap terang-terangan dari panitia lelang, maupun panitia penunjukan langsung yang terindikasi melakukan gratifikasi. Bahkan Khotman mengaku menyimpan bukti adanya transaksi antara oknum pengelola anggaran dengan pihak ketiga sebesar Rp.2,5 milyar dalam bentuk cek pada TA 2016-2017.

“Memang dalam pantauan kami adanya sikap terang-terangan dari panitia. Ada dugaan dari panitia ada uang ada proyek. Bahkan ada dugaan ada yang memberikan cek senilai 2,5 milyar kepada oknum  pengelola anggaran dengan harapan mendapatkan suatu proyek pada tahun anggaran 2016-2017,” tegas Khotman.

Saat dikalrifikasi perihal dinas yang dimaksud, Khotman menegaskan jika dinas yang dimaksudnya tersebut adalah Dinas Binamarga Kabupaten Bogor. Ia berharap agar aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan dapat bertindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika mengetahui tindakan tersebut.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.