Ormas Kepemudaan Kritik Kapolresta Depok

JAKARTA, FOKUS.CO.ID – Apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Depok yang mewajibkan tujuh Kepolisian Sektor yang ada di wilayahnya memasang spanduk ucapan Natal dan tahun baru 2017 pada Senin, 19 Desember 2016 mendapatkan kritikan dari Ormas Kepemudaan.

Menurut Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Indra Lesmana, “Tindakan Kapolresta Depok sepatutnya tidak dilakukan. Ini justru mendistorsi makna toleransi”.

Indra menambahkan bahwa Indonesia dengan keberagamannya dan persatuannya sudah cukup kuat selama ini tidak boleh dicederai dengan tindakan-tindakan intoleran yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

“Makna hakiki toleransi adalah suatu sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Kalau sudah mewajibkan itu artinya memaksakan tidak lagi membiarkan. Bagaimana seandainya ada bawahannya yang memiliki keyakinan tidak boleh turut mengucapkan selamat merayakan ritual agama lain diluar keyakinannya” ujar Indra di kantor DPP Pemuda LIRA, Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2016..

Sesuai, UUD RI hasil amandemen Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Kemudian Pasal 28I ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dan Pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Indra menegaskan, “Sebagai pemuda kami sangat menyayangkan perintah kapolres. Kalau sudah perintah atasan dengan kata harus, artinya bawahan sudah tidak punya lagi hak dan kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya., artinya ini berpotensi melanggar UUD RI pasal 28E ayat 2.”

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kapolresta Depok Ajun Komisaris Besar (AKBP) Herry Heryawan menyebutkan bahwa setiap Polsek harus membentangkan spanduk ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Tujuannya untuk menghormati kebebasan beragama sebagai nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

(lihat: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/12/19/semua-kantor-polsek-di-depok-wajib-pasang-spanduk-ucapan-selamat-natal-dan-tahun-baru)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.