BUMD Kabupaten Bekasi Merugi

Kilang-Minyak-Tradisional

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang Permanen berupa penyertaan modal Pemkab Bekasi kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dalam Neraca (Unaudited) per 31 Desember 2014 sebesar Rp582.809.356.225,00. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp204.743.147.762,85 atau (54,16%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2013 sebesar Rp378.066.208.462,15. Penyertaan modal Pemkab Bekasi per 31 Desember 2014 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.10. Rincian Saldo Penyertaan Modal

No.         Uraian                                                   Nilai Penyertaan Modal (Rp)

1              PT Bank Jabar                                    18.387.626.123,00

2              PDAM                                                   229.119.178.069,00

3              PT BBWM                                            331.866.904.733,00

4              PD BPR Setu                                      556.752.157,00

5              PD BPR Sukatani                               62.803.423,00

6              D BPR Pondok Gede                       629.140.594,00

7              PD BPR Cibitung                                522.397.056,00

8              PD BPR Bekasi                                   628.508.640,00

9              PD BPR Cibarusah                            556.172.804,00

10           PD LPK Babelan                                 60.176.532,00

11           PD LPK Bantar Gebang                   209. 440. 026,00

12           PD LPK Cikarang                                93. 822. 963,00

13           PD LPK Jatiasih                                  32. 862. 620,00

14           PT Bumi Bekasi Jaya                        83. 570. 478,00

15           PT Bekasi Putera Jaya                     0,00

Jumlah                                                  582. 809. 356. 218,00

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari nilai penyertaan modal Pemkab Bekasi kepada 15 (lima belas) BUMD sebesar Rp582.809.356.218,00, terdapat penyertaan modal kepada PT Bekasi Putera Jaya yang bernilai Rp0,00.

BPK

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Bekasi TA 2013 Nomor 39.B/LHP/XVIII.BDG/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 telah diungkapkan bahwa Investasi Pemerintah Kabupaten Bekasi pada PT Bumi Bekasi Jaya (PT BBJ) dan PT Bekasi Putera Jaya (PT BPJ) Senilai Rp4.800.000.000,00 belum memberikan kontribusi, dimana BPK merekomendasikan kepada Bupati Bekasi agar mengkaji ulang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada PT BBJ dan PT BPJ sebagai dasar untuk mempertahankan atau melepaskan kepemilikan pada perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Pemkab Bekasi melalui Bagian Adminstrasi Perekonomian Setda melaksanakan audit independen yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada kedua perusahaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 500/251.1/Admrek/2014 dan 500/251.2/Admrek/2014 tanggal 31 Oktober 2014.

Audit independen yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas setoran dan penggunaan modal dari pemilik dan untuk menilai kepatuhan setoran dan penggunaan modal terhadap pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Audit Independen diketahui bahwa kedua manajemen perusahaan baik PT BBJ dan PT BPJ tidak dapat mencapai target sesuai dengan rencana bisnis dan RKAP sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dari awal beroperasi. Adapun salah satu rekomendasi yang diberikan adalah agar para pemegang saham termasuk didalamnya Pemkab Bekasi melakukan kajian kembali terhadap rencana bisnis dan upaya manajemen kedua perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya. Akan tetapi sampai dengan pemeriksaan dilaksanakan dokumen terkait dengan tindak lanjut atas hasil audit independen belum diperoleh.

12kilang gas (poto item-1)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan wawancara dengan kedua perusahaan BUMD tersebut diketahui adanya permasalahan sebagai berikut:

  1. PT Bumi Bekasi Jaya (PT BBJ)

PT BBJ merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembentukan PT Bumi Bekasi Jaya. Pendirian PT BBJ diaktakan dihadapan Notaris Yatin Rufiatina, S. H. ,M. H. dengan Akta Nomor 3 tanggal 19 Oktober 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan Nomor AHU-53974.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 16 November 2010. Berdasarkan Perda pembentukannya, PT BBJ berkegiatan usaha di bidang properti, energi dan sumber daya mineral, jalan tol, telekomunikasi serta kawasan industri.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan penyertaan modal pada PT BBJ sebesar Rp2.400.000.000,00 sesuai Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep.286.Admrek/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bekasi kepada PT Bumi Bekasi Jaya Tahun Anggaran 2010 dengan persentase kepemilikan sebesar 80%. Kepemilikan lainnya sebesar 10% dimiliki oleh PT Bina Bangun Wibawa Mukti (PT BBWM) dan 10% dimiliki oleh PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemkab Bekasi TA 2014, penyertaan modal Pemkab Bekasi pada PT BBJ dengan metode ekuitas adalah sebesar Rp83.570.478,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 80%. Nilai penyertaan modal tersebut diperoleh dari persentase kepemilikan dikalikan dengan jumlah ekuitas PT BBJ dalam Laporan Keuangan audited PT BBJ tahun 2013. Ekuitas PT BBJ dalam neraca PT BBJ per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp104.463.098,00.

Dari Laporan Keuangan PT BBJ diketahui bahwa PT BBJ tidak dapat menghasilkan pendapatan dari usahanya sejak tahun 2010 atau sejak tahun pendiriannya, serta menderita kerugian sebesar Rp271.590.082,00 pada tahun 2010, sebesar Rp1.921.987.471,00 pada tahun 2011, dan sebesar Rp953.881.594,00 pada tahun 2012. Adapun untuk tahun 2013, PT BBJ mendapatkan laba sebesar Rp251.922.245,00 dikarenakan adanya koreksi utang usaha menjadi pendapatan dari PT TNO berdasarkan penghentian kerjasama usaha pengembangan dan pemanfaatan produksi gas bumi serta penghapusan utang dari Direktur Operasional.

Kerjasama usaha pengembangan dan pemanfaatan produksi gas bumi dengan PT TNO yang menjadi satu-satunya kegiatan usaha PT BBJ dihentikan berdasarkan Surat Kepala SKK Migas No. 0923/SKKE2000/2013/S2 tanggal 13 November 2013 yang menyatakan bahwa produksi gas lapangan Pondok Berkah sudah berhenti berproduksi sejak bulan Mei 2013 sehingga sejak penghentian kerjasama tersebut, PT BBJ tidak mempunyai kegiatan usaha operasional lagi. Berdasarkan laporan keuangan Unaudited PT BBJ mengalami kerugian sebesar Rp100.170.185,00.

Sejak pendiriannya tahun 2010, PT BBJ juga belum pernah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Bekasi. Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, PT BBJ belum menyampaikan laporan keuangan audited perusahaan tahun 2014, sehingga besarnya nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas tidak dapat dihitung secara akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen PT BBJ yang beralamat di Jl. Celebration Boulevard Blok AA. 12 No. 50 Grand Wisata diketahui bahwa selama tahun 2014, perusahaan tidak menjalankan kegiatan operasional sehingga tidak mendapatkan pendapatan usaha. Akan tetapi manajemen masih berupaya untuk membuat rencana bisnis yang baru di bidang properti. Adapun biaya operasional kantor ditanggung bersama dengan PT BPJ yang beralamat sama.

Atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada PT BBJ yang bernilai Rp83.570.478,00, BPK tidak dapat mengusulkan jurnal koreksi dikarenakan laporan keuangan PT BBJ per 31 Desember 2014 belum audited.

  1. PT Bekasi Putera Jaya (PT BPJ)

PT BPJ merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 9 April 2010 tentang Pembentukan PT Bekasi Putera Jaya. Pendirian PT BPJ diaktakan di hadapan Notaris Yatin Rufiatina, S. H., M. H. dengan Akta Nomor 4 tanggal 19 Oktober 2010. Berdasarkan Perda pembentukannya tersebut, PT BPJ berkegiatan usaha di bidang kepelabuhanan, pengelolaan limbah dan air bersih, agribisnis, jasa dan perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan penyertaan modal pada PT BPJ sebesar Rp2.400.000.000,00 sesuai Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 500/Kep.287.Admrek/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada PT Bekasi Putra Jaya Tahun Anggaran 2010 dengan persentase kepemilikan sebesar 80%. Kepemilikan lainnya sebesar 10% dimiliki oleh PT BBWM dan 10% dimiliki oleh PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemkab Bekasi TA 2014, penyertaan modal Pemkab Bekasi pada PT BPJ dengan metode ekuitas adalah sebesar Rp0,00. Nilai tersebut diperoleh dari persentase kepemilikan Pemkab Bekasi sebesar 80% dari total ekuitas PT BPJ Tahun 2014 sebesar (Rp782.975.369,00).

Sejak pendiriannya, PT BPJ belum pernah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Bekasi. Berdasarkan Laporan Keuangan audited PT BPJ Tahun 2014 diketahui bahwa PT BPJ mengalami kerugian mulai dari tahun 2010 sebesar Rp280.467.873,00, tahun 2011 sebesar Rp1.942.288.703,00, tahun 2012 sebesar Rp1.339.502.044,00, dan tahun 2013 sebesar Rp220.716.747,00. Sedangkan untuk tahun 2014, PT BPJ menghasilkan laba sebesar Rp630.525.742,00 yang bersumber dari penerimaan jasa komitmen fee Perjanjian Konsorsium Nomor 01/Dir. BPJ/Konsorsium-MI/VIII/2011 antara PT BPJ dengan PT Moya Indonesia.

Dalam salah satu rencana bisnisnya, diketahui bahwa PT BPJ bergerak di bidang pengelolaan air bersih. Dalam pelaksanaannya, PT BPJ mengadakan Perjanjian dengan PT Moya Indonesia (MI) berdasarkan Perjanjian Konsorsium Nomor 01/Dir. BPJ/Konsorsium-MI/VIII/2011 pada 15 Agustus 2011 tentang design, bangun, peningkatan, operasi, dan pengalihan instalasi pengolahan air di Tegal Gede Kabupaten Bekasi serta penjualan air curah olahan kepada PDAM Kabupaten Bekasi berdasarkan proyek. Adapun dalam pembentukan konsorsium tersebut, PT BPJ berhak mendapatkan komitmen fee sebesar Rp1.000.000.000,00 dari PT MI yang harus dibayarkan paling lambat 7 hari kerja setelah serah terima pengelolaan IPA Tegalgede dari PDAM kepada Perusahaan Patungan. Selain itu, PT BPJ juga berhak untuk mendapatkan pembagian dividen dari saham sebesar 5% dalam konsorsium yang dibagikan secara bulanan setelah proyek berproduksi komersial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen PT BPJ yang beralamat di Jl. Celebration Boulevard Blok AA. 12 No. 50 Grand Wisata diketahui bahwa selama tahun 2014, perusahaan tidak menjalankan kegiatan operasional sehingga tidak mendapatkan pendapatan usaha. Akan tetapi manajemen masih berupaya untuk melakukan penagihan komitmen fee yang kedua sebesar Rp500.000.000,00 ke PT MI sesuai dengan Surat Nomor 001/BPJ-INV/MI/2014 tanggal 26 November 2014. Akan tetapi sampai dengan pemeriksaan dilaksanakan realisasi pembayaran komitmen fee dari PT MI belum diperoleh PT BPJ. Hal ini mengindikasikan adanya pelanggaran Perjanjian Konsorsium yang dilakukan oleh PT MI.

Jika merujuk pada Perjanjian Konsorsium pasal 8 yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak melanggar kewajiban dan tanggungjawabnya berdasarkan perjanjian dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu dua puluh satu (21) hari setelah pemberitahuan dari pihak yang tidak melanggar maka pihak yang tidak melanggar berhak untuk mengakhiri perjanjian dan mendapatkan kompensasi atas biaya, pengeluaran, dan denda yang timbul terkait pelanggaran tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah:

1) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

  1. Ayat (1) Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
  2. Ayat (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

(2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

(4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

(5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

2) Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

  1. a) Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
  2. b) Meningkatkan pendapatan daerah; dan
  3. c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  4. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II. 02 PSAP 01-2, paragraf 8 tentang definisi menyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah bertujuan untuk:
  6. a) Meningkatkan permodalan BUMD sebagai investasi daerah dalam rangka mempunyai daya saing;
  7. b) Memenuhi modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham;
  8. c) Mengembangkan pelayanan jasa dan investasi bagi usaha produktif;
  9. d) Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kondisi tersebut mengakibatkan :

  1. Penyajian nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada PT BBJ TA 2014 yang belum diaudit oleh KAP dalam Neraca per 31 Desember 2014 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya;
  2. Tujuan penyertaan modal untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah tidak tercapai.

Kondisi tersebut terjadi karena Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai pemilik saham mayoritas belum menidaklanjuti rekomendasi BPK dan tidak optimal dalam melakukan pengelolaan investasi kepada PT BBJ dan PT BPJ.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Perekonomian menyatakan bahwa pihaknya belum melaksanakan kajian terkait rekomendasi dari laporan Audit Independen 31 Oktober 2014 agar para pemegang saham melakukan kajian kembali terhadap rencana bisnis dan upaya manajemen perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usaha dari PT BBJ dan PT BPJ.

BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bekasi agar melaksanakan RUPS PT BBJ dan PT BPJ untuk mengevaluasi keberlangsungan usaha PT BBJ dan PT BPJ.

Sumber:

Nomor : 34.B/LHP/XVIII.BDG/05/2015

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.