“Mark Up” Honor di RSUD Bekasi

COVER NOVEMBERIni tentang bagi-bagi honor direksi dalam proyek Diklat yang melebihi standar. Sebagai perbandingan, pejabat eselon tertinggi saja patokannya antara Rp 200 ribu sampai Rp 1,5 juta per bulan, sedangkan Direktur RSUD dan para Wadir menerima antara Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut hal itu sebagai “merugikan keuangan daerah”. Nilainya mencapai Rp 135 juta lebih.

Temuan di atas dicuplik dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkot Bekasi Semester II Tahun 2014, No. 11/LHP/XVIII.BDG/01/2015 tertanggal 23 Januari 2015. Item temuannya berbunyi “Pengelolaan Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Kota Bekasi Tidak Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Minimal Sebesar Rp135.184.862.”

Kronologinya begini. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000. Status pola pengelolaan keuangan RSUD Kota Bekasi ditingkatkan menjadi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPKBLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250,Org/VII/ 2009 tanggal 23 Juli 2009, atas dasar hasil penilaian Tim Penilai Peningkatan Status (PPK-BLUD) RSUD Kota Bekasi yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang dinilai memuaskan.

Meskipun status BLUD penuh telah ditetapkan, RSUD Kota Bekasi juga mengelola dana yang bersumber dari APBD Kota Bekasi. Dengan demikian, sumber dana yang dikelola oleh RSUD Kota Bekasi berasal dari dua sumber yaitu APBD dan pendapatan BLUD.

Dana yang bersumber dari APBD TA 2014 digunakan untuk belanja pegawai tak langsung dalam bentuk gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan, belanja barang dalam bentuk premi asuransi bagi keluarga miskin, serta belanja modal dengan anggaran perubahan seluruhnya sebesar Rp146 miliar lebih dan telah direalisasikan s.d. 30 November 2014 sebesar Rp52 miliar lebih (36,12%). Sedangkan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD TA 2014 dianggarkan dalam RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) perubahan Rp133.496.263.477 dan telah direalisasikan s.d. 30 November 2014 sebesar Rp101.657.887.037 (76,15%).

Anggaran belanja pada RSUD Kota Bekasi s.d. 30 November 2014 lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, tambahan penghasilan lain (remunerasi), THR, jasa kegiatan, jasa pelayanan, dan honorarium yang mencapai 34,30%.

Realisasi belanja pegawai (personalia) yang bersumber dari dana pendapatan BLUD sebesar Rp41.478.170.676 sudah termasuk jasa pelayanan yang direklasifikasi dari kelompok belanja barang pada Laporan Realisasi Anggaran RSUD Kota Bekasi.

Dari realisasi belanja pegawai tersebut di antaranya terdapat tambahan penghasilan dan honorarium untuk belanja yang bersumber dari APBD sebesar Rp35,5 miliar lebih yang telah ditetapkan besarannya melalui kebijakan pemerintah kota maupun Walikota Bekasi. Sedangkan realisasi belanja yang bersumber dari BLUD sebesar Rp41,4 miliar lebih, besarannya ditetapkan secara internal oleh Direktur RSUD Kota Bekasi.

Nah, berdasarkan pemeriksaan atas Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Buku Besar Belanja serta dokumen pertanggungjawaban belanja pegawai pada RSUD Kota Bekasi diketahui pemberian honorarium kegiatan melebihi ASB (Analisa Standar Bealnja) Kota Bekasi. Besaran persisnya senilai Rp135.184.862.

Nilai tadi ditemukan pada dua jenis kegiatan. Masing-masing, pertama, kelebihan pembayaran honorarium Jasa Kegiatan Diklat sebesar Rp84.184.862, dan kedua, Indikasi kelebihan pembayaran atas honorarium Tim Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp51.000.000.

BPK memeriksa buku besar belanja RSUD Kota Bekasi Tahun 2014. Dari sana diketahui terdapat realisasi biaya berupa pembagian jasa kegiatan Diklat kepada Direksi dan pegawai terkait. Jasa kegiatan Diklat tersebut bersumber dari pendapatan atas penyelenggaraan pendidikan oleh RSUD Kota Bekasi kepada pihak luar, di antaranya penelitian mahasiswa, magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan co ass, studi banding, observasi, dan pemanfaatan data rekam medik. Pengelolaan kegiatan Diklat ini diselenggarakan oleh Instalasi Diklat dengan tarif yang ditetapkan secara internal dengan Keputusan Direktur Nomor 188.4/6-RSUD/I/2013 tentang Berlakunya Tarif Kegiatan Diklatlitbang pada RSUD Kota Bekasi.

Misalnya, dalam Lampiran 10 disebutkan, untuk kegiatan penelitian mahasiswa, belaku empat kategori tarif, D3, S1 (D4), S2 dan S3, dengan tarif Rp 150.000, Rp 300.000, Rp 600.000 dan Rp 1 juta. Masih ditambah tarif pembimbing antara Rp 100.000 hingga Rp 250.000. Sedangkan untuk kegiatan magang, dibagi ke dalam tiga kategori. Magang dokter umum dikenakan tarif Rp 437.500, sedangkan untuk magang perawat/bidan sebesar Rp 375.000, dan perawat/dokter di-charge Rp 2 juta.

Kemudian untuk praktik kerja lapangan bagi perawat/bidan antara Rp 7.500 sampai Rp 15.000. Sedangkan untuk praktik kerja lapangan non perawat/bidan, tarifnya antara Rp 5.000 sampai Rp 20.000 ditambah tarif pembimbing antara Rp 75.000 hingga Rp 200.000. Setidaknya masih ada empat layanan lain, seperti kegiatan co-ass, studi banding instansi lain, observasi, dan pemanfaatan data rekam medik.

Berdasarkan data pendapatan sampai November 2014, realisasi pendapatan yang bersumber dari Diklat tadi sebesar Rp1.622.172.500 dan jasa yang dibagikan sebesar Rp986.501.875 atau 60,81% dari pendapatan yang diterima. Alokasi pembagian diatur secara internal berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kota Bekasi Nomor 188.4/15-RSUD/II/2010 dengan alokasi pembagian yang sudah diatur, dan dilampirkan oleh BPK dalam LHP itu.

Intinya, berdasar pembagian itu dapat dijelaskan bahwa untuk pembimbing/moderator/narasumber, jasa dibagikan sebesar 100% dari tarif. Kemudian, jasa lahan merupakan jasa yang dibagikan kepada para pegawai di masing-masing ruangan yang dipergunakan untuk kegiatan.

Disimpulkan juga, bahwa jasa CI merupakan jasa yang diberikan kepada para pegawai yang menjadi Clinical Instructor (CI). Sedangkan, jasa pengelola merupakan jasa yang dibagikan kepada Direktur, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, serta pegawai pada Instalasi Diklat.

Dari data yang ada juga dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan kepada RSUD Kota Bekasi untuk setiap pos pendapatan rata-rata hanya sebesar 25%, sedangkan selebihnya dibagikan sebagai jasa kegiatan Diklat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pembagian jasa kegiatan Diklat diketahui bahwa secara umum penerima pembagian jasa terbagi menjadi tiga kelompok yaitu direksi, pembimbing/narasumber, dan pegawai terkait (lahan, CI, dan Instalasi Diklat).

Hasil perbandingan dengan ASB (Analisa Standar Belanja) menunjukkan bahwa penerimaan untuk pembimbing dan para pegawai terkait tidak melebihi standar yang ditetapkan oleh Walikota Bekasi dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 915/KEP.410-EKBANGTP/VII/2013. Sebaliknya, yang diterima jajasan direksi jauh melebihi ASB.

Perlu diketahui, bahwa pelaksanaan kegiatan Diklat bersifat rutin dengan frekuensi kegiatan sesuai dengan permintaan satuan pendidikan, sehingga tidak dibentuk suatu panitia kegiatan. Kegiatan Diklat ini juga merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Instalasi Penunjang Medik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kelola RSUD Pemerintah Kota Bekasi.

Di sinilah BPK menemukan, bahwa hasil perhitungan atas penerimaan pembagian jasa kepada Direktur dan para Wakil Direktur tidak sesuai dengan standar harga yang berlaku. Mengingat kegiatan ini adalah kegiatan rutin bukan merupakan kegiatan yang terpisah-pisah dan pelaksanaannya atas dasar surat keputusan Eselon II, besaran honorarium yang dapat dibayarkan adalah antara Rp200.000 s.d. Rp1.500.000 per bulan. Dengan demikian, terdapat kelebihan pembayaran honorarium kegiatan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp84.184.862. BPK melampirkan list pembayaran honor yang dimaksud.

Tim Evaluasi JKN

Poin temuan berikut, seperti disinggung di awal tulisan adalah indikasi kelebihan pembayaran atas honorarium Tim Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp51 juta. Temuan ini didasarkan atas hasil pemeriksaan buku besar belanja dan dokumen pertanggungjawaban belanja pegawai Tahun Anggaran 2014 pada RSUD Kota Bekasi. Dari dokumen itu diketahui terdapat pengeluaran berupa honorarium kepada Tim Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp120 juta.

Sebagai latar belakang, perlu disebutkan di sini, bahwa Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan JKN ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kota Bekasi Nomor 188.4/81-RSUD/IV/2014 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Tim Evaluasi JKN pada RSUD Kota Bekasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja diketahui bahwa honorarium tersebut diberikan secara bulanan kepada personil yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur RSUD Kota Bekasi Nomor 188.4/81-RSUD/IV/2014 tersebut. Hasil perbandingan dengan ASB yang ditetapkan oleh Walikota Bekasi menunjukkan bahwa pemberian honorarium tersebut melebihi standar yang ditetapkan sebesar Rp51 juta.

Dalam tabel yang dilampirkan, BPK menyebut lima inisial penerima honor berlebih itu. Pertama TM (Dr dr Titi Masrifahati, MKM yang diketahui sebagai Direktur RSUD Kota Bekasi), kedua HMHH (Drs Hedi Mohamad Hadiat Hasbulloh yang diketahui sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan), ketiga, keempat, dan kelima masing-masing berinisial K, NMS, dan PY.

Direktur Titi Masrifahati menerima honor bruto Rp 3,5 juta per bulan. Setelah dipotong PPh 21 dan dikalikan 8 bulan penerimaan (selama masa pemeriksaan BPK), totalnya menerima Rp 23,8 juta. Padahal, besar maksimum standar adalah Rp 1,5 juta. Sehingga jika dipotong PPh 21 dan dikalikan 8 bulan penerimaan, harusnya Direktur Titi hanya menerima Rp 13,6 juta.

Demikian juga yang diterima Wadir Umum dan Keuangan Hedi Mohamad Hadiat Hasbulloh. Ia menerima per bulan Rp 3 juta, atau terima nett Rp 20,4 juta, dari yang seharusnya (sesuai standar maksimal) hanya Rp 10,2 juta. Kelebihan-kelebihan bayar ini juga terjadi pada tiga nama lainnya, sehingga jika ditotal, kelebihan bayar menjadi Rp 51 juta.

Tidak Rinci

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Perencanaan RSUD Kota Bekasi diketahui bahwa mekanisme penganggaran belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai bagian dari Ranperda APBD. Pada saat penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak melakukan telaah secara rinci atas pos-pos pendapatan dan belanja yang tertuang dalam RBA. Telaahan dilakukan sebatas pada alokasi anggaran BLUD secara umum tanpa membahas mengenai besaran harga satuan maupun mekanisme penetapannya.

Hasil pemeriksaan BPK lebih lanjut melalui wawancara dengan Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda selaku anggota TAPD yang menangani penganggaran pada RSUD Kota Bekasi diketahui bahwa TAPD tidak melakukan pembahasan secara rinci atas pengeluaran dana yang bersumber dari dana BLUD karena RSUD Kota Bekasi tidak menyampaikan RBA pada saat pembahasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Anggaran, Kasubbid Anggaran Belanja Langsung dan Kasubbid Anggaran Belanja Tak Langsung BPKAD diketahui bahwa dalam proses penganggaran, RSUD Kota Bekasi tidak menyampaikan RBA sehingga tidak dapat dilakukan pembahasan. Data yang disampaikan berupa rekapitulasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam RBA. Terkait dengan adanya pengeluaran yang masuk dalam kategori tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan BLUD, tidak terdapat penetapan besarannya oleh Walikota Bekasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi Tahun 2014 diketahui bahwa pemberian tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan BLUD tidak mendapat persetujuan oleh DPRD Kota Bekasi.

Karenanya, BPK menyimpulkan, bahwa temuan-temuan di atas melanggar Keputusan Walikota Bekasi Nomor 915/KEP.410-EKBANGTP/VII/2013 tentang Analisa Standar Belanja (ASB) Kota Bekasi Tahun 2014. Pada butir Kedua huruf A dinyatakan bahwa dokumen ASB berguna bagi pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

SK Walikota yang sama pada butir Kedua huruf B dinyatakan bahwa analisa standar biaya dimaksudkan sebagai batas tertinggi atau estimasi belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh instansi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi; dan Lampiran angka 9 dinyatakan bahwa honorarium panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar surat keputusan Eselon II/Pengguna Anggaran besarannya dalam kisaran antara Rp200.000,00 s.d. Rp1.500.000,00 per bulan.

Selain SK Walikota, “mark-up” honor tadi juga menabrak Permendagri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Pasal 10 ayat (3c) yang menyatakan bahwa dalam hal BLU belum menyusun standar biaya, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp135.184.862 (seratus tiga puluh lima juta, seratus delapan puluh empat ribu, delapan ratus enam puluh dua rupiah).

Menurut BPK, kondisi itu terjadi karena beberapa sebab. Pertama, TAPD kurang cermat dalam melakukan telaah atas RBA RSUD Kota Bekasi pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014. Kedua, Direktur RSUD Kota Bekasi kurang cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Direktur

Atas permasalahan tersebut Direktur RSUD Kota Bekasi menjelaskan bahwa pendapatan Diklat berasal dari kerjasama RSUD Kota Bekasi dengan lembaga pendidikan tinggi dan tunjangan/pembagian tunjangannya tidak diatur dalam ASB. RSUD Kota Bekasi mengkategorikan pendapatan Diklat sebagai jasa layanan sehingga ditetapkan oleh Direktur. Terkait dengan honorarium Tim Evaluasi JKN, honor tersebut diberikan sebagai pengganti kelebihan jam kerja yang tidak dapat dibayarkan melalui uang lembur.

Akan tetapi, BPK tidak sependapat dengan penjelasan Direktur RSUD Kota Bekasi. Alasan BPK, pertama, bahwa berdasarkan pencatatan dalam buku besar RSUD Kota Bekasi, pengeluaran honorarium pengelola kegiatan Diklat direalisasikan dalam kelompok Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Kode akun 5120114, bukan kelompok jasa pelayanan.

Kedua, substansi yang dipermasalahkan dalam pemberian honorarium Tim Evaluasi JKN terletak pada besaran honorarium yang melampaui ASB, bukan pada fungsi pemberian honorarium tersebut sehingga tanggapan Direktur RSUD Kota Bekasi dinilai BPK kurang relevan.

Atas permasalahan tersebut, BPK kemudian melayangkan rekomendasi kepada Walikota Bekasi yang memuat dua poin. Pertama, memerintahkan TAPD lebih cermat dalam melakukan telaah atas RBA RSUD Kota Bekasi; dan kedua, memerintahkan Direktur RSUD Kota Bekasi lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp135.184.862 dan menyetorkannya ke Rekening Kas BLUD RSUD Kota Bekasi. ***

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.