DANA DESA 2016 NAIK 2 KALI LIPAT

Marwan Ja'far. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Marwan Ja’far. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

FOKUS, Jakarta – Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesTrans) Marwan Jaffar mengungkapkan kalau Dana Desa tahun ini akan ditingkatkan hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya (2015.red). Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Marwan optimis terhadap upaya Pemerintah untuk hal itu akan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Gini, ratio di desa turun dari 0,33 persen menjadi 0,27 persen, berkurang cukup drastis hingga 0,06 persen. Jelas hal ini menunjukkan dana desa menjadi salah satu program andalan bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah ketimpangan dan kemiskinan,” ujar Marwan, melalui siaran pers di Jakarta, Kamis 17 Maret 2016.

Marwan menambahkan kalau peningkatan Dana Desa hingga mencapai Rp 46,98 triliun dari sebelumnya Rp 20,7 triliun (2015). Ia berharap dengan jumlah nominal yang jauh lebih besar, manfaat dan dampak nyata yang dihasilkan dari penggunaan dana desa juga akan lebih signifikan dalam mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan khususnya di kawasan perdesaan.

Menurut Marwan, pedesaan terbukti mampu memperkuat daya tahan perekonomian bangsa. “Bahkan ikut pula memperkuat daya tahan ekonomi bangsa menghadapi goncangan krisis ekonomi global, perekonomian di desa berjalan baik karena ada dukungan dari Dana Desa yang menggerakkan aktifitas perekonomian desa,” ungkap Marwan.

Disinggung soal tudingan yang menyebut ada politisasi terhadap rekrutmen Pendamping Dana Desa, ia membantah. Bantahan tersebut sekaligus menjawab tuduhan Bahwa Pendamping Dana Desa harus merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Rekrutmen kami paling terang benderang, seterang bulan purnama. Bodoh sekali saya kalau rekrut pendamping desa membawa-bawa PKB,” ujar Marwan.

Dia menambahkan, seseorang yang ingin menjadi pendamping dana desa, harus mengikuti beberapa tahapan seleksi. Tahapan-tahapan yang diikuti berlangsung transparan dan akuntabel. Penyelenggara seleksi provinsi harus mengumumkan selama 7 hari di media massa lokal di website. Banyak aturan main yang kita buat termasuk nanti ketika seleksi untuk masing-masing pendamping.

Lelaki yang pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menegaskan, sejak awal pihaknya sudah memberikan peringatan agar proses rekrutmen pendamping desa dijalankan dengan benar dan profesional. Bahkan, proses rekrutmen itu harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik.

Sementara itu ditempat terpisah Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan kalau pihaknya tidak akan memeriksa atau mengawasi pada tingkat desa. Karena sifat dana desa ini lebih‎ kecil di desa, tapi begitu besar secara nasional.

“Tapi kita akan bantu instansi terkait di tingkat pusat untuk membangun sistem pengawasan dan seterusnya,” kata Pahala di Gedung KPK.

Agar dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal KPK fokus melakukan pengetatan penggunaan dana desa juga pengawasan.

“Jadi jangan sampai dana desa keluarnya cuma (untuk pembangunan) gapura sama pagar atau jalan saja. Itu ada program pengembangan kapasitas aparat desa yang dilakukan Kemendagri bersama-sama Kementerian Keuangan juga,” terang Pahala. (IL)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.