“Belum Sepaham”

Pak Jabat malam tadi berkeluh kesah kepada pak Warta. Dia mempertanyakan tindakan Kejaksaan yang tetap memproses kasus anak buahnya di kantornya. “Padahal kami, sudah punya MoU lho,” cetusnya gusar. Pak Warta hanya manggut-manggut mengiyakan dan berharap anggukannya dapat memberi kesan ia mengerti persoalannya.

Keluhan pak Jabat bukan hal baru bagi pak Warta, sudah lebih dari dua orang bercerita hal yang sama. Belakangan memang seolah menjadi trend baik di tingkat nasional maupun lokal, MoU antar lembaga pemerintahan. Lalu hampir semua pejabat ini merasa MoU ini selanjutnya menjadi pagar bagi tindakan antara satu pihak ke pihak yang lain.

MoU kependekan dari Memorandum of Understanding  atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Nota Kesepahaman, sesungguhnya secara esensi adalah pra kontrak yang pada dasarnya ‘tidak dikenal’ dalam hukum konvensional di Indonesia.

Kebutuhan akan MoU sebetulnya lahir dalam dunia bisnis, khususnya bidang komersial. MoU ini menjadi pegangan, sebelum dilahirkan pengikatan dalam bentuk kontrak. Kebutuhan itu lahir karena sifat esensial dari sebuah Mou adalah suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya.

Sederhananya, perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menimbang dan mempersiapkan diei sebelum masuk dan membuat  perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak. Itu sebabnya MoU yang dikenal dalam dunia kontrak bisnis Internasional isinya tak lain dari pendahuluan perikatan atau landasan kepastian, muatan hal-hal bersifat pokok, sifat waktu hanya sementara dan pendek dan yang terpenting tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci dan menghindari kesulitan dalam pembatalan kesepakatan bila sudah dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Sejatinya, MoU belumlah melahirkan suatu Hubungan Hukum karena MoU baru merupakan persetujuan prinsip yang dituangkan secara tertulis. Kekuatannya baru berbentuk setelah landasan ini berubah ujud menjadi perjanjian.

Namun, dalam fakta hukum di Indonesia meski MoU tidak dikenal dalam ranah hukum kita tetapi dalam praktek MoU ini banyak hadir bahkan di luar konteks bisnis. Dan kalau dilihat dari kontennya maka sebetulnya ia tidak lagi sebuah MoU tetapi sudah berujud perjanjian yang mengikat para pihak.

Dalam hal syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUHPer, maka kedudukan dan/atau keberlakuan MoU bagi para pihak dapat tentu saja menjadi sama kuatnya dengan perjanjian lainnya. Tetapi mungkin perlu dicermati bahwa kecakapan pihak dan causa yang halal ini bila dilanggar akan menjadikan perjanjian ini batal demi hukum.

Sebab pada dasarnya, Lembaga Negara dan aparat penegak hukum ada dalam ranah hukum tata Negara yang juga diikat oleh esensi hukum yang sama. Sebagai subjek hukum Negara, maka lembaga ini tidak bebas berbuat dan hanya boleh melakukan apa yang diperintahkan dalam undang-undang. Di luar itu mereka tidak memiliki kecakapan. Lebih lagi kalau esensi membuat MoU adalah kesepakatan untuk bersepakat dalam hal yang “kesepakatan” saling melindungi dari tanggung jawab. Dipilihnya bangun MoU padahal kontennya perjanjian, sepertinya lebih bergantung harapan adanya “kepahaman” dan “kesepahaman” soal kesepakatan.

Dengan begitu sepertinya kita memang tidak belum sepaham.. sayang sekali.

( DECY C. HASAN)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.