ONE DAY SERVICE: Upaya BPN Kabupaten Bekasi menghindari calo tanah

Memiliki sebidang tanah di Bekasi, bagaikan menggenggam sekepal emas. Ya, ini adalah barang berharga, yang nilainya terus naik secara fantastis dari tahun ke tahun. Bagi sebagian besar masyarakat asli Bekasi yang memiliki tanah secara turun-temurun, banyak lahan yang dimilikinya belum memiliki dokumen yang sah, sesuai peraturan perundangan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Drs. Andi Dirwan Dachri.
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, Drs. Andi Dirwan Dachri. (foto: korantransaksi.com)

Untuk menggenggam sertifikat sebagai dokumen sah dari pemerintah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, tentu ada proses dan tahapan yang harus dilalui. Berbagai proses inilah yang acap kali menjadi makanan empuk para calo untuk mendapatkan keuntungan, dengan memanfaatkan ketidak-tahuan masyarakat awam.

Mengurus kepemilikan tanah tentu bukanlah hal sederhana. Tapi bukan juga hal yang rumit, sepanjang dokumennya lengkap untuk diproses. Yang terjadi selama ini justru minimnya pengetahuan masyarakat Bekasi, sehingga rentan di mainkan calo tanah, dan oknum tak bertanggung jawab.

Kondisi ini kerap membuat masalah pengurusan dan kepemilikan tanah semakin centang-perenang. Alih-alih bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, tapi justru bisa menimbulkan konflik di berbagai lapisan. Ujung-ujungnya yang disalahkan adalah lembaga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, yang berkompeten menetapkan kepemilikan tanah bagi masyarakat.

Hal inilah yang sering dikeluhkan Ketua  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, Drs. Dirwan Dachri. Ia menyesalkan sering terjadi kasus mencatut nama BPN oleh oknum Kepala Desa. “Ini sering menjadi berita miring. Salah satu yang sangat rentan adalah pada saat program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) digulirkan,” keluh Dirwan Dachri.

Menurut Dirwan, selama ini telah terjadi proses pembiaran yang berdampak negatif BPN Kabupaten Bekasi. “Banyak Kepala Desa yang menghadapi dilema dalam menangani Prona, yang timbul adalah berita miring terdengar, walau tidak semuanya sama,” imbuhnya. Akar permasalahannya adalah honor pengurusan PRONA untuk satu berkas, yang selama ini hanya dipatok nominal yang minim, senilai 50 ribu rupiah.

Akibatnya, yang terjadi di lapangan ditemui berbagai macam pungutan. Beberapa  kasus yang muncul akhirnya jadi menumpuk, sehingga program Prona dikatakan sangat rentan dengan penyimpangan. “Seandainya yang melanggar itu oknum Kepala Desa, maka jangan bawa institusi kami, agar  image bagus yang sedang kami bangun dapat mencapai sasarannya,  jangan sampai masyarakat jadi apatis,” harap Dirwan.

Untuk antisipasi image buruk yang sudah terlanjur tercipta di mata masyarakat Kabupaten Bekasi, Dirwan harus memutar otak untuk menelorkan dan mencari kebijakan kreatif berkaitan permasalahan  tersebut. Salah satunya adalah Program ‘One Day Service’. Program layanan untuk pengurusan tanpa waktu berlama-lama. Satu hari selesai. Tentu saja dengan catatan bahwa persyaratan dokumen lengkap untuk di proses. Ini adalah upaya BPN Kabupaten Bekasi mendekatkan diri dengan masyarakat, karena BPN adalah lembaga yang memang harus hadir dan bekerja ditengah masyarakat.

Ketidak tahuan warga saat mengurus sertifikat tanah sering sehingga sering dimanfaatkan calo tanah terbukti ketika BPN Kabupaten Bekasi terjun langsung memberikan pelayanan ‘One Day Service’ di desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Sebagai Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Dahri yang turun langsung melayani masyarakat setempat, bisa langsung mendengar minimnya pengetahuan warga terhadap proses kepengurusan kepemilikan tanah. Ia berharap program ‘One Day Service’ bisa menjadi pencerdasan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, dan terhindar dari calo dan oknum yang mencari keuntungan dari proses kepemilikan tanah.

Pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan sisi kreativitas dan metode psikologi publik, diharapkan  akan menjalin kedekatan emosional secara individual. Namun, tentu ada saja pandangan miring terkait upaya yang dilakukan BPN Kabupaten Bekasi ini.

“Yang dikhawatirkan adalah efek negatif. Misalnya saat persyaratan dokumennya belum lengkap, sehingga kepengurusan menjadi lama. Beberapa pihak akan menyoroti negatifnya saja. Ini bisa menimbulkan respon negatif dan ini berbahaya,” pungkas Dahri.

KOSASIH

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.