Basis Akrual Resmi Diimplementasikan

20160317_091431

Setelah diamanatkan peraturan perundang-undangan, pemerintah resmi akan menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk tahun anggaran 2015.

AKUNTANSI Pemerintahan Berbasis Akrual akhirnya resmi diimplementasikan. Kementerian Keuangan menandainya Kick Off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, pada 4 Maret 2015, di Aula Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.

Acara ini dihadiri Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Slamet Kurniawan, para Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, para Sekretaris Jenderal Kementerian Negara/Lembaga, Sekretaris Utama Lembaga Negara, dan perwakilan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Cover-Depan-Sistem-Akuntansi-Akrual-Pemerintah-Daerah4

Dengan kick off tersebut dimulailah penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual tahun anggaran 2015. Selain tentunya pemerintah  ingin menunjukkan adanya komitmen kuat dari Kementerian Negara/ Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Muaranya, tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tetap dapat dilaksanakan secara baik.

Dalam kick off dilakukan penanda tanganan komitmen penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual oleh para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama Kementerian Negara/Lembaga. Penandatanganan komitmen tersebut menjadi sebuah komitmen dari para pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi pelaksanaan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada unit nya masing-masing.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang membuka acara tersebut menyatakan bahwa momentum implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi pengelolaan keuangan yang lebih baik. Terutama, dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

perpemdagri-akrual-hamdani-6-638

“Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini merupakan amanah dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan diamanahkan dalam kurun 5 tahun sejak diundangkan sudah harus diimplementasikan, dan tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah,” paparnya.

Akuntansi berbasis akrual, lanjutnya, tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah. Tapi, seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar.

Menurut Mardiasmo, manfaat secara fundamental akuntansi berbasis akrual ini sudah diimpelementasikan tetapi hanya populer di sektor bisnis. Dengan akrual diberikan gambaran yang utuh, menjelaskan infomasi secara utuh terkait belanja dan pendapatan. Secara teori baik, tetapi bagaimana praktik di lapangan. Sebab itu, betul-betul perlu persiapan yang matang selain kebutuhan regulasi yang mendukungnya.

images

“Dan harus dibaca dan dilakukan oleh yang ahli di bidangnya, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidangnya harus dipersiapkan dengan baik sehingga tahun ini bisa berjalan baik serta berbasis IT agar cepat,” ujarnya.

Dengan model seperti itu, pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini akan lebih mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Mardiasmo menginformasikan bahwa pemerintah telah melakukan persiapan- persiapan dalam menghadapi penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Persiapan yang dilakukan, di antaranya, penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; pembangunan sistem aplikasi; peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM); serta penguatan komitmen penyelenggara pemerintah.

SDM tampaknya menjadi pusat perhatian dalam menyukseskan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hal ini disebabkan elemen penting yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual sendiri adalah manusianya.

Diakui Mardiasmo, ketersediaan SDM pada Kementerian Negara/Lembaga tidak seluruhnya berlatar belakang pendidikan akuntansi. Ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian khusus.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Negara/Lembaga telah dan sedang melakukan program pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara berkesinambungan. Ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas SDM penyusun laporan keuangan.

Selain itu, agar penerapan akuntansi berbasis akrual ini berjalan dengan baik, telah ditunjuk orang-orang pilihan di masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Orang-orang tersebut dijadikan sebagai Duta Akrual.

APBD

Kementerian Keuangan bersamasama dengan Kementerian Negara/ Lembaga telah dan sedang melakukan program pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara berkesinambungan. Ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas SDM penyusun
laporan keuangan.

Duta Akrual diharapkan mampu menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat. Selain itu mampu juga membangun kesadaran dan menjadi problem solver agar implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan baik.

Berbasis Teknologi Informasi

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto mengatakan sisem akuntasi berbasis akrual dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

akrual-660x330

“Pada tahun 2010 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 pemberintah bersama legistalif menyetujui bahwa akuntansi pemerintah berbasis akrual dilaksanakan 2015,” ucap Marwanto.

Lebih lanjut dikatakan Marwanto bahwa implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini perlu didukung teknologi informasi. Tujuannya agar dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang lebih cepat dan handal. Kementerian keuangan sendiri, akunya, telah berusaha mendukung implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan penggunaan teknologi informasi. “Pada 23 September 2013 ada semacam kesepakatan antara beberapa menteri untuk menyiapkan beberapa piranti lunak dan keras sehingga tahun 2015 ini bisa dilakukan,” ujarnya.

Marwanto juga menyampaikan bahwa saat ini ada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPPN) dalam pelaksanaan anggaran yang mendukung akuntansiakrual.

Pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga telah dikembangkan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun anggaran 2015.

Namun, mengingat sistem ini masih dalam proses transisi yang akan terus ditingkatkan, Marwanto meminta dukungan dari semua pihak. “Kami bekerja keras luar biasa. Namun demikian karena ini sesuatu yang baru butuh upaya dan concern dari semua pihak. mungkin masih ada kekurangan dari transisi,” ungkapnya.

AND

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.