MENUNGGU INTERVENSI PRESIDEN – ANALISA BERITA

Upaya penangkapan dan penahanan Bambang Widjajanto oleh penyidik kepolisian tak pelak telah kembali memposisikan KPKvis-à-vis kepolisian pada situasi konflik.

Konflik kali ini digelari Cicak vs Buaya jilid 2 yang melecutkan ingatan akan ramainya pemberitaan dan
mengundang masyarakat untuk dipaksa memilih keberpihakan. Konflik tersebut akhirnya mendorong massa ke dalam situasi yang sama sekali tidak produktif.
Tulisan dan berita yang diramu media massa seolah ikut dalam pesta pembelaan dan hujatan. Hampir semua mencoba berdiri dalam barisan pro-KPK untuk menegaskan wajah anti korupsi.
Sesederhana itukah persoalannya?Ada tiga alasan kerancuan yang menurut hemat kami membuat ‘perang’ ini menjadi berlarut-larut dan kian lari kemana-mana. Pertama, hal kewenangan; dan Kedua,hak prerogatif intervensi Presiden.

http://3.bp.blogspot.com/-Od12VluTHX0/UBuQArN0P1I/AAAAAAAACAI/5WopoCcOaJM/s1600/cicak+vs+buaya4.jpg

Kewenangan
Telaah KPK vs POLRI haruslah berangkat dari konsepsi mendasar soal tindakan yaitu wewenang. Konsep wewenang ini harus dipahami sebagai hal yang berbeda dengan hak dan kewajiban.  Bila hak melekat pada si empunya hak dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada pemilik hak. Kewajiban di sisi lain adalah perintah hukum yang wajib dilaksanakan. Wewenang berbeda dari keduanya adalah kapasitas bersifat fakultatif yang penggunaannya tergantung urgensinya menurut ketentuan hukum.

Dari perspektif yuridis-formal, penyidikan terhadap Bambang Widjoyanto sah saja adanya. Benar bahwa menurut Pasal 16 ayat (2) KUHAP pihak penyidik ber-‘wenang’ melakukan penangkapan dan di pasal 20 ayat 1 juga diberikan landasan hukum bagi penyidik untuk melakukan penahanan.  Maka harus dibaca sebagai penangkapan Bambang Widjajanto memang tidak wajib dilaksanakan sepanjang tidak ada alasan sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.
Penafsiran kewenangan sebagai hak yang melekat tanpa batas ini memang menempatkan POLRI dalam posisi yang dihujat habis. Akan tetapi apakah KPK terlepas dari ‘abuse of power’ dalam hal wewenang? Nyatanya juga tidak.
Berlindung pada kekhususan yang diatur dalam UU Tipikor dan UU KPK, tak syak lagi telah menempatkan KPK dalam posisi yang berada di atas.
Beberapa melabelinya sebagai lembaga Superbody. Institusi khusus bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibentuk dengan wewenang yang serba khusus sebagaimana diatur dalam UU No.: 30/2002 tentang KPK dan UU Tipikor. Berlandasakan asas hukum yang berlaku universal: lex specialis derogat legi generali, yang berarti undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, hal ini memang dimungkinan.
Kekhususan UU Tipikor dan UU KPK terlihat baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Segala kewenangan
yang melekat pada semua tahap itu juga dimiliki pada tahapan di KPK. Istimewanya, UU KPK tidak saja mengesampingkan wewenang penyidik kepolisian untuk mengkoordinasi dan mengawasi penyidikan oleh penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), lebih dari itu, UU KPK justru telah menempatkan penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan pada posisi wajib berkoordinasi dengan KPK.
Keutamaan lain penyidik KPK dalam penyidikan tindak pidana korupsi sebagai konsekwensi logis dari UU KPK adalah apa yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 46 ayat (1). Pasal itu menyatakan bahwa penyidik kepolisian tak lagi berwenang apabila telah ditangani KPK dan penyidikannya harus segera dihentikan.”, serta ketentuan  Menyandarkan diri pada Pasal 46 ayat (1) UU KPK berbunyi: “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan
Undang-Undang ini.” Dan, berbekal asumsi tafsiran terhadap Pasal 21 Ayat (1) KUHAP tentang “bukti yang cukup”, KPK sering kali menerapkan pola penyanderaan tersangka. Kecuali dalam operasi tangkap tangan, tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa ada jeda yang sangat panjang dari saat seeorang sebagai tersangka dan penahanannya. Sebut saja Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum yang memakan waktu satu tahun untuk masuk penahanan dan bergulirnya kasus. Nama lain, Hadi Purnomo yang telah ditetapkan tersangka sejak 21 April 2014 dan Suryadarma Ali yang telah ditetapkan tersangka sejak 22 Mei 2014 sampai kini berada dalam ketidak jelasan. Pola seperti ini memang boleh dikatakan tidak bertentangan dengan KUHAP. Tetapi, secara asas ini telah menyalahi prinsip HAM yang telah kita ratifikasi dalam due process of law. Asumsi bahwa KPK tak mungkin salah telah melahirkan stigma tersangka tak mungkin tidak pasti berakhir di vonis bersalah. Dan hal ini membuat tersangka tersandera dalam bertindak dan menggapai jabatan publik, sementara belum tentu putusan pengadilan akan menyatakan dia bersalah.
Stigma ini lebih jauh mempengaruhi sikap pengasilan tipikor yang cenderung mengikuti opini publik ketimbang proses pembuktian peradilan pidana tipikor.hak prerogatif dan Intervensi presiden Memandang sengketa antarlembaga tentu dibutuhkan kerangka berpikir yang lebih jernih untuk memahami bahwa independensi hanya relevan selama kepatuhan terhadap batas-batas wewenang masing-masing ada. Sejak
Reformasi lahir, kata-kata prerogatif dan intervensi seolah perlu dibatasi oleh kata-kata non Orde Baru seperti independensi.Sistem ketatanegaraan yang kita anut menyatakan bahwa fungsi penyidikan dan penuntutan tindak pidana adalah fungsi penegakan hukum yang berada dalam ranah wewenang eksekutif. Akibatnya, sesungguhnya tidak mungkin ada independensi wewenang penyidikan dan penuntutan tindak pidana dari kekuasaan kepresidenan. Fungsi ini ada dalam ranah sub-ordinasi kekuasaan presiden sebagai bagian dari fungsi pemerintahan. Bukti nyata dari tak adanya independensi ini terlihat dari Pasal 35 ayat (1) UU No.: 16/2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi: “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”
Artinya, ada wewenang presiden melalui jaksa agung bahkan untuk men-deponeer suatu perkara pidana, tentunya harus berdasarkan alasan-alasan yang sah. Masalahnya adalah bahwa proses penyidikan dan penuntutan tidak serta merta berarti ada dalam kekuasaan presiden tetapi ada dalam KETAATAN PADA UNDANG-UNDANG. Maknanya, adalah sepanjang proses dilakukan sesuai batas wewenang yang diberikan Undang-undang maka Presiden tidak memiliki hak itu. Hanya bila, proses perkara pidana berlangsung tidak sesuai dengan undang-undang, adalah kewajiban presiden untuk mengambil tindakan yang perlu dan berguna berdasarkan wewenang atas jabatan. Kewenangan itu termasuk
menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertindak di luar wewenang tersebut.
Memang dalam perjalanan reformasi, banyak ketentuan yang kemudian membiaskan makna ketata-negaraan, termasuk hak prerogatif presiden. Prerogatif seyogyanya bermakna tanpa penghalang atau tanpa perlu persetujuan. Sehingga menjadi aneh, manakala beberapa jabatan publik yang berada dalam ranah hak prerogatif presiden tetapi masih membutuhkan persetujuan Parlemen.Persoalan yang lahir kemudian adalah munculnya upaya politisasi terhadap jabatan birokrasi. Agenda mencari dukungan untuk posisi publik menjadi kegiatan dukung-mendukung politis. Maka pada akhirnya tak heran ini menjadi ajang dagang sapi dan lahirnya kesetiaan ganda kepada presiden dan/atau kepada parlemen sebagai kekuatan partai politik usung mengusung.Keadaan seperti inilah yang pada akhirnya menjadi ajang tarik menarik kepentingan. Kebijakan yang seharusnya hanya bersifat teknis untuk birokrasi berjalan berubah seketika menjadi sebuah persoalan politis maha dahsyat yang membuang waktu dan energi masyarakat. Bukan tidak mungkin bila tidak diselesaikan dengan arif akan menimbulkan akibat fatal terhadap keberlangsungan pemerintahan yang sedang berjalan. Contoh terbaru adalah berlarut-larutnya penetapan RAPBN-P demi peristiwa penetapan Kapolri yang terkatung-katung.
Hukum dan politik sering dianggap dua wilayah terpisahkan secara kaku. Padahal perspektif itu hanya baik sepanjang dalam teoritis demi kebutuhan analisis, dalam kenyataan pandangan ini adalah ruang berbahaya. Hukum tanpa politik hanyalah kumpulan hal ideal yang utopis. Hukum dan undang-undang bukan mantra yang secara magis dapat menimbulkan kepatuhan hukum di masyarakat. Hukum membutuhkan politik demi menaikkan efektivitasnya, dengan kata lain tak ada penegakan hukum tanpa political will.
Sedang politik membutuhkan hukum sebagai dasar pembenar tindakannya, bahkan dalam hal mengambil hak hidup orang lain. Politik tanpa hukum hanyalah tempat bermain kekuasaan mengabsahkan dirinya tanpa batas. Sehingga yang menjadi soal adalah bagaimana hubungan itu dilakukan, oleh siapa dan kapan harus berhenti.Skenario seperti ini hanya mungkin terjadi apabila apa yang disebut oleh John F. Kennedy sebagai political courage, yakni keberanian mengambil tindakan riil di tengah berbagai tekanan. Kita nantikan saja, bilakah ada harapan lahirnya kekuatan bertindak itu pada pemilik hak prerogatif dan intervensi.

DECY C. WIJAYA

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.