Kompetisi Dibayangi Utang BOPI Minta Kick Off ISL Ditunda

BOPI Minta Kick Off ISL Ditunda Kompetisi  Dibayangi Utang

http://4.bp.blogspot.com/-Iby3AdTygfI/VOkdmdAoqhI/AAAAAAAAAwY/n8iy76-F_ac/s1600/00068106.jpg

JAKARTA–Mengaku sebagai kompetisi profesional berlandaskan aturan yang dibuat FIFA dan AFC,
Indonesia Super League (ISL), penuh dengan masalah. Meski PT Liga Indonesia mengaku sudah melakukan verifikasi secara ketat, ternyata klub-klub peserta ISL juga banyak yang tak memenuhi lima aspek yang diwajibkan FIFA dan AFC (infrsatruktur, legalitas, keuangan, supporting, dan Sumber Daya Manusia).
Banyak klub yang tak mampu membayar gaji pemainnya. Banyak klub yang perusahaannya bodong. Banyak yang tak punya NPWP. Bahkan, mayoritas klub mengemplang pembayaran pajak. Fakta-fakta inilah yang membuat Tim Sembilan bentukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menganggap kompetisi ISL 2015 belum bisa digelar.

Koordinator Tim Sembilan, Oegroseno mengungkapkan pihaknya telah bertemu Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI), Kepolisian, Dirjen Imigrasi,serta sejumlah stakeholder sepak bola untuk mendengarkan masukan terkait kompetisi sepak bola Indonesia yang penuh masalah. Dari hasil pertemuan tersebut disimpulkan bahka PT Liga Indonesia selaku operator kompetisi lalai dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan verifikasi factual untuk klub professional seperti yang ditentukan FIFA dan AFC.

Oegroseno menyatakan, rekomendasi pihaknya melalui BOPI kepada Menpora adalah menunda penyelenggaraan ISL 2015. Penundaan sendiri sampai dipenuhinya semua persyaratan standar organisasi sesuai UU 2005 tentang SKN (Sistem Keolahragaan Nasional) dan peraturan pelaksanaan lainnya, maupun verifikasi internasional (FIFA/AFC).
Menurut Oegroseno ada lima hal yang harus dipenuhi agar perhelatan ISL berjalan, yaitu seluruh Klub Peserta ISL segera lunasi tunggakan kepada seluruh pemain dengan bukti, 18 klub harus sertakan dokumen kontrak kerja pelatih serta offisial tim pada BOPI, PT LI dan klub ISL serahkan NPWP bukti penyelesaian pajak, terkait garansi bank harus dipenuhi pada pertengahan musim ISL 2015, rekomendasi BOPI sebagai syarat untuk izin keramaian.
“Kita butuh data itu semua, karena sampai saat ini belum kami terima, apalagi jika PT LI tidak segera merampungkan 14 hari sebelum kick offmaka tidak ada rekomendasi dari BOPI, dan kompetisi tidak bisa berjalan, izin ini penting karena menyangkut Kepolisian yang sudah kita sertakan dalam keputusan ini,” kata Oegroseno.
Ketua Tim Verifikasi Faktual BOPI, Iman Suroso, membeberkan beberapa data yang belum lengkap diterima dari PT LI terkait dokumen yang diberikan kepada BOPI, yaitu segi legalitas badan usaha diaman tinggal Persipura yang belum menyerahkan, untuk SIUP baru lima klub yang sudah menyerahkan, untuk NPWP 18 klub belum serahkan, data susunan pemegang saham baru 17 yang sudah, data keuangan baru 9 klub serahkan tetapi belum diaudit, laporan pembayaran pajak semua klub belum, data kontrak atau MoU dengan pengelola stadion semua
klub belum, pernyataan lunas tunggakan gaji belum diserahkan semua klub.”Kita masih menunggu respon PT LI untuk menyerahkan semua data yang kami perlukan, karena kami tidak ingin menahan jalannya kompetisi ISL, tapi kami ingin bergulirnya ISL tidak ada korban lainnya,” kata Imam. Sekjen BOPI, Heru Nugroho, menambahkan.
“Prinsipnya ada beberapa hal yang direkomendasikan Tim Sembilan, dan tidak bisa tidak soal bukti pelunasan gaji, ada dokumentasi pembayaran pajak, dan juga dokumentasi kontrak pemain harus dilampirkan. Tiga ini penting. Bila tidak, kami tak akan merekomendasikan ISL digelar. Ini sudah terjadi berulang-ulang dan tak bisa lagi ditoleransi,” kata Heru.
Heru Nugroho juga mengatakan sampai saat ini mereka menganggap, semua klub ISL rata-rata adalah pengemplang pajak. Anggapan itu muncul setelah tidak satu pun klub melengkapi surat pajak tahunan (SPT) ketika menyerahkan data ke BOPI. ”Kami tidak tahu, apakah terkait pajak ini mereka sudah bayar tapi sengaja tidak melampirkan, atau memang belum pernah bayar pajak sama sekali,” ujar Heru. “Tapi,
anggapan kami, selama belum ada bukti pembayaran pajak dari klub, maka kami simpulkan mereka memang belum bayar pajak sama sekali,” kata pria asal Malang, Jawa Timur, itu.
Bila anggapan Heru tersebut benar adanya, maka betapa besar potensi pajak yang harus didapatkan negara dari aktivitas sepak bola profesional tanah air, tapi menguap begitu saja. Padahal, seperti diketahui, total perputaran uang di ISL mencapai ratusan miliar rupiah. Setiap klub minimal menghabiskan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk membayar gaji pemain, pelatih, dan ofisial, setiap tahunnya.
Dengan 22 klub ISL tahun lalu, total perputaran uang bisa mencapai Rp 330 miliar dalam satu musim. Sedangkan, menurut undang-undang pajak penghasilan (Pph) pasal 21, para wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta, dikenai pajak sebesar 30 persen. Itu artinya, minimal ada sekitar Rp 99 miliar potensi pajak negara yang tidak terserap musim lalu.
Bila klub-klub peserta ISL tidak bisa membuktikan salinan pembayaran pajak mereka setiap tahunnya, itu bisa dikatakan pengemplangan pajak, dan telah memasuki ranah pidana. Imbasnya, semua direktur perusahaan pengelola klub ISL itu mesti berhadapan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan pajaknya.
“Logikanya kan begitu, mereka yang tidak memiliki NPWP sudah tentu tidak pernah bayar pajak, apakah yang begini bisa dikatakan profesional,” kata Heru Nugroho, Sekjen BOPI.
Uniknya, terkait soal belum tuntasnya gaji dan juga pajak, CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, seolah lepas tangan. “Sebaiknya kalian tanya langsung ke klub masing-masing, karena tanggung jawab sebenarnya ada di sana,” ujar pria yang juga sekjen PSSI tersebut.
Meski begitu, Joko mengungkapkan, pada prinsipnya semua klub sudah ready untuk mengikuti kompetisi ISL musim ini. “Tapi, kalau memang ada wacana BOPI tidak akan memberikan rekomendasi, kami juga akan patuhi itu. Karena kami tahu, niat mereka adalah memperbaiki sepak bola Indonesia,” kata Joko.
Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Yesmil Anwar mengatakan setiap bentuk ketidakpatuhan subyek pajak, bisa jadi pidana pajak.
Termasuk bagi klub peserta LSI tersebut. “Ya, itu bisa dipidana karena kita mengenal hukum pidana pajak. Tapi sebenarnya itu ada dilematis juga karena pelanggaran pajak itu bukan pidana, tapi hukum pajak itu punya unsur-unsur pidana, “ kata Yesmil.
Sementara itu, General Manager APPI, Valentino Simanjuntak, meminta agar PT Liga dan klub menyelesaikan segala utangnya sebelum kompetisi digelar. “Sebenarnya masih ada klub yang belum bisa membayar tunggakan yang nilainya tak terlalu besar. Itu karena subsidi dari PT LI belum turun. Untuk itu kami menekankan untuk segera membayarkan gaji pemain yang terutang. Agar ISL tak terus menerus dibayangi utang,” kata Valentino. lima Rekomendasi Tim Sembilan

  1. Seluruh klub peserta ISL harus segera melunasi tunggakan kepada pemain, pelatih dan ofisial dengan menyertakan bukti pelunasan tersebut.
  2. Seluruh klub ISL 2015 harus menyertakan dokumen kontrak kerja pemain, pelatih dan ofisial, kepada BOPI dan operator liga.
  3. Klub-klub peserta harus segera menyerahkan PWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), bukti pembayaran dan pelunasan pajak (klub sebagai badan usaha), dan persyaratan lain yang telah ditetapkan BOPI.
  4. Khusus persyaratan garansi bank dapat dipenuhi oleh seluruh klub paling lambat pertengahan musim kompetisi.
  5. Dalam menyelenggarakan ISL 2015, rekomendasi BOPI menjadi syarat administrasi yang wajib dipenuhi dalam proses izin keramaian yang akan dikeluarkan oleh BOPI.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.