Insentif dalam Koalisi

Dalam pandangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara ternyata istilah insentif bukan sesuatu yang tabu. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana terjadi koalisi pada pemegang kekuasaan, maka insentif pun harus lebih nyata.
Hal tersebut dibahas dalam disertasi yang disampaikan Fitra Arsil saat mengajukan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Program dalam Bidang Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tata Negara dengan judul Koalisi Partai Politik Indonesia, Kajian Terhadap Pengaturan dan Praktik Terkait Koalisi Partai Politik di Indonesia Periode 1945- 1959 dan 1998-2014.
Di dalam disertasinya Fitra meneliti bagaimana koalisi yang terjadi dalam sistem presidensial dan koalisi di sistem parlementer. Menurutnya harus ada perbaikan pengaturan untuk memperbaiki keadaan di Indonesia.
Apa yang disampaikan Fitra mendapat sanggahan dari para pengujinya, seperti Dr. Hamid Chalid, SH, LLM
yang menanyakan posisi koalisi di dalam sistem presidensial dan upaya membentuk koalisi dengan membuat aturan hukum. Begitu juga dengan Dr. Jufrina Rizal, SH, MA yang  mengapresiasi disertasi Fitra karena enak dibaca dengan pendekatan komparatif-historis. Apalagi ditulis cukup teliti terhadap peraturan dan praktik koalisi di awal-awal kemerdekaan. Saat memberikan jawaban, khususnya yang menekankan soal insentif dalam koalisi, menurut Fitra memang ada insentif jika koalisi terjadi apalagi dilakukan dengan pemegang kekuasaan.

Sedangkan alasan partai mau bergabung dalam koalisi bisa karena kursi, kebijakan maupun pemilih (voter)

Bentuk Adnan Buyung Nasutioninsentif tersebut bisa berupa kekuasaan atau insentif lain di luar porsi yang mereka peroleh. Tanpa insentif yang jelas disiplin anggota koalisi menjadi sangat kurang. Sedangkan alasan partai mau bergabung dalam koalisi bisa karena kursi, kebijakan maupun pemilih (voter), jadi jika ada partai politik yang bergabung dalam koalisi tetapi tidak mengharapkan adanya insentif, keadaan ini menjadi menarik. Apalagi dalam sistem presidensial ada pemahaman jika menang dapat semua dan jika kalah akan kalah semua.

“Koalisi itu dinamis,” kata Prof. Dr. (Iur) Adnan Buyung Nasution, SH yang memberikan penghargaan kepada Fitra karena membuat disertasinya sebagai studi Tata Negara dengan nuansa baru.

Setelah menjawab beberapa sanggahan dari Prof.Dr. Satya Arinanto, SH,MH, Dr.Fatmawati, SH, MH dan Prof.Maswadi Rauf, MA. Fitra yang dipromotori Prof.Dr. Jimli Asshiddiqie, SH akhirnya berhasil menjadi Doktor yang ke-212 kekhususan Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi Doktor pertama di tahun 2015 ini.



Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.