Hukum Lindungi Hak Perorangan

Hukum Lindungi Hak  Perorangan | Dr Suparjo Sujadi, Sh, mh, ahli hukum agraria

DITEMUI di sela promosi doktor di lingkungan kampusnya, ahli hukum agraria, Dr Suparjo Sujadi, SH, MH ini meluangkan waktu berbincang dengan Fokus Bekasi. Ia berbicara tentang ganti rugi dan pembebasan lahan dalam pandangan hukum. Berikut nukilannya:

apa hubungan konsep ganti rugi dan kepemilikan menurut undang-undang?
Undang-undang Pokok Agraria memberikan konstruksi hukum yang memberikan penghormatan terhadap kepemilikan dan tanah. Apabila ada kegiatan yang menyentuh apalagi memutuskan hubungan antara kepemilikan dan tanah harus menghormati hubungan tersebut. Harus terjadi kompensasi. Hal ini ditarik dari asas dalam hukum adat yang menjadi akar bagi hukum agraria kita bahwa sesuatu yang berubah dan mengganggu keseimbangan harus ada penggantian.

Seberapa jauh kepentingan umum dapatdc-s menggeser atau mengalahkan hak pribadi atas kepemilikan tanah?
Dr Suparjo Sujadi, Sh, mh, ahli hukum agraria Undang-undang Pokok Agraria memang menyebutkan apa yang dikenal dengan fungsi sosial atas tanah. Dimensinya adalah keseimbangan antara hak perorangan dan kepentingan yang lebih luas. Akan teapi artinya, bukan berarti hak perorangan diabaikan atau dikalahkan.
Penghormatan hak-hak individu dalam masyarakat tetap harus  diperlakukan dengan menghormati prinsip dasar dalam hak kepemilikan. Bila kita amati, prinsip ini dalam undang-undang pengadaan tanah digaris-bawahi dengan diaturnya tata cara penilaian yang layak terhadap ganti rugi tersebut.
Dalam undang-undang Pengadaan Tanah disebutkan bahwa selain nilai tanah dan bangunan, ada beberapa  komponen lain yang menjadi patokan nilai ganti rugi. Salah satunya adalah kerugian lain yang dapat dinilai, apa maksudnya?
Contoh paling mudah adalah pedagang bakso yang kena gusur. Di tempat lama ia telah mempunyai sumber penghidupan sementara di tempat baru tidak ada jaminan. Memang dari sudut pandang ekonomi hal seperti ini akan jadi perdebatan. Tapi prinsipnya adalah, hukum tanah kita bersumber dari hukum adat, yang mengatakan hubungan manusia dengan tanah adalah magis-religius, sumber penghidupan. Bahkan, soal rasa saja harus dipertimbangkan merunut dari hukum adat, seperti rasa nyaman, krasandi tempat lama yang tak tergantikan di tempat baru.
Penetapan waktu yang diatur dalam undang-undang sebagai acuan tahapan pembebasan lahan harus dipatuhi secara ketat atau boleh disimpangi?
Memang pengaturan waktu pelaksanaan pengadaan lahan ini diatur secara ketat di Undang-undang. Pengaturan ini bahkan sudah diturunkan hingga Perpres maupun ketentuan di tingkat BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai pelaksana.
Ketentuan itu tentu mengikat dan harus dipatuhi. Memang, pada pelaksanaannya keketatan waktu itu bukan tidak mungkin mengakibatkan persoalan tidak tuntas atau bahkan menghasilkan masalahbaru. Baik juga ini jadi bahan uji, mengingat undang-undang ini relatif baru, tokh sekarang ada mekanisme untuk menguji undang-undang. Ini memang menjadi tantangan bagi para pelaksana di tingkat daerah.

Mungkin Anda Menyukai

Satu tanggapan untuk “Hukum Lindungi Hak Perorangan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.